DPR Minta Pemerintah Jawab Kebingungan Masyarakat soal PCR Syarat Naik Pesawat Warga menjalani tes COVID-19 berbasis 'Polymerase Chain Reaction' (PCR) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (21/8/2021). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021. Inmendagri yang mengatur soal PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali itu mewajibkan agar semua penerbangan mewajibkan tes PCR 2x24 jam. “Beberapa hari ini banyak masyarakat bersuara karena bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan ini. Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (21/10).

Baca Juga

Naik Pesawat dari Bandara Soetta, Penumpang Domestik Kini Wajib Sertakan Tes PCR

Syarat perjalanan dari Inmendagri tersebut pun diatur lebih rinci melalui Surat Edaran (SE) nomor 21 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 dan SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19.

Dalam aturan yang mulai berlaku pada hari ini hingga 1 November mendatang itu, surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan menjadi syarat wajib perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4.

Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam. Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap.

“Kenapa dulu ketika COVID-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” tanya Puan.

Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi suspect Corona. Ia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.

“Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode screening, padahal PCR ini alat untuk diagnosa COVID-19. Dan perlu diingat, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya. Di daerah belum tentu hasil tes PCR bisa selesai dalam 1x24 jam, maka kurang tepat ketika aturan tes PCR bagi perjalananan udara berlaku untuk 2x24 jam,” ujar Puan.

Suasana tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. (AP II)
Suasana tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. (Antara/AP II)

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga meminta pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat yang menilai aturan terbaru syarat penerbangan menodai prinsip keadilan. Puan mengatakan, jika memang alasan kebijakan mobilitas diperbaharui karena semakin luasnya pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi.

“Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1x24 jam. Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus di-clear-kan pemerintah,” ujar cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Di sisi lain, kata Puan, masyarakat juga mempertanyakan rencana pemerintah yang akan mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh atau 100 persen seiring pemberlakuan syarat tes PCR bagi penumpang pesawat. Sebab alasan kewajiban tes PCR itu disebut untuk mengurangi penyebaran virus Corona.

“Tentu ini semakin membingungkan masyarakat. Ketika tes PCR dikatakan menjadi upaya menekan penyebaran COVID-19 di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, namun kapasitas penumpang pesawat semakin diperbesar,” ucap Puan.

Oleh karenanya, pemerintah diminta bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan udara. “Pemerintah harus bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul dari masyarakat,” imbaunya.

Puan juga berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan agar seluruh program penanganan COVID-19 dilaksanakan secara komprehensif. Ia menyebut, upaya itu akan lebih baik ketimbang memperberat syarat penerbangan.

“Integrasikan program vaksinasi dan aplikasi tracing PeduliLindungi dengan tes COVID. Kemudian perbanyak sosialisasi dan komunikasi publik yang lebih intens mengenai aturan dan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kebingungan masyarakat,” paparnya.

Namun jika memang pemerintah menilai syarat tes PCR bagi pelaku penerbangan menjadi solusi terbaik, Puan meminta agar harga PCR test bisa semakin ditekan. Selain itu, fasilitas kesehatan harus bisa diseragamkan di seluruh daerah.

“Pemerintah harus bisa memastikan waktu dan proses PCR di seluruh daerah bisa selesai dalam waktu singkat, agar bisa memenuhi syarat pemberlakuan hasil tes 2x24 jam. Dan harganya pun harus sama di semua daerah,” tutup Puan. (Pon)

Baca Juga

Bandara Soekarno-Hatta Bakal Dilengkapi Lab Bio Safety Level 2 Buat Tes PCR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Muhammad Taufik yang kini mengemban jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dikabarkan bakal digeser.

Penataan Stasiun Tebet dan Palmerah untuk Atasi Permasalahan Ketidakteraturan
Indonesia
Penataan Stasiun Tebet dan Palmerah untuk Atasi Permasalahan Ketidakteraturan

Pemerintah DKI Jakarta bersama pemerintah pusat meresmikan Integrasi Transportasi Jabodetabek sekaligus penataan Stasiun Tebet dan Palmerah.

[HOAKS atau FAKTA] Letakkan Handpone Dekat Kepala Mampu Sebabkan Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Letakkan Handpone Dekat Kepala Mampu Sebabkan Kanker

Beredar sebuah narasi melalui grup Facebook Ruang Pengetahuan oleh CACHA NOVITA yang menjelaskan bahaya dari menyimpan ponsel genggam dekat kepala saat sedang tidur.

Kendala Pengembangan Mobil Listrik Versi Moeldoko
Indonesia
Kendala Pengembangan Mobil Listrik Versi Moeldoko

Komponen utamanya relatif masih impor

Survei CPCS: 79,3 Persen Masyarakat Masih Puas Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei CPCS: 79,3 Persen Masyarakat Masih Puas Kinerja Jokowi

Dalam survei tersebut, 79,3 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian, 8,5 persen di antaranya menyatakan sangat puas.

Indonesia Dinilai Sudah Bertentangan dengan Pancasila
Indonesia
Indonesia Dinilai Sudah Bertentangan dengan Pancasila

Perjalanan bangsa Indonesia dinilai sudah sangat bertentangan dengan Pancasila.

Komisi VI DPR Ungkap Alasan Bentuk Panja Pangan ketimbang Minyak Goreng
Indonesia
Komisi VI DPR Ungkap Alasan Bentuk Panja Pangan ketimbang Minyak Goreng

Komisi VI DPR RI lebih memilih membentuk panita kerja atau panja komoditas pangan ketimbang minyak goreng (migor).

Wagub DKI Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran di Gedung Cyber
Indonesia
Wagub DKI Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran di Gedung Cyber

Pihak kepolisian diminta untuk mengusut tuntas penyebab utama peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Cyber, Jakarta Selatan.

MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi
Indonesia
MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keamanan

PDIP dan PSI Resmi Gulirkan Hak Interpelasi, Formula E Dianggap Bebani DKI
Indonesia
PDIP dan PSI Resmi Gulirkan Hak Interpelasi, Formula E Dianggap Bebani DKI

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi terkait rencana penyelenggaraan mobil balap Formula E.