DPR Minta Pemerintah Jangan Takut Terhadap Tiongkok Hanya Karena Utang Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) dengan kapal Coast Guard Tiongkok.(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah tegas terkait polemik di Natuna dengan Tiongkok dan aktif melakukan diplomasi ataupun menyiapkan strategi khusus.

"Kelihatannya sedang dipersiapkan oleh Menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/1).

Dia meminta persoalan utang tidak menjadi alasan. "Saya pikir (utang) bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang kalau perlu kita tidak usah utang kepada Tiongkok," jelas dia.

Baca Juga:

Kapal Tiongkok Keluar ZEE Indonesia Usai Jokowi ke Natuna

Disinggung perlu atau tidaknya pemerintah memanggil Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Dasco mengatakan akan menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi. "Saya pikir itu kita akan sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara DPR dan pemerintah," katanya.

Ia mengatakan perlu dicari solusi tegas, karena kapal Tiongkok masih ada di Natuna. Sehingga kapal asing tidak masuk ke perairan Natuna. “Saya pikir perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang. Pemerintah perlu memikirkan langkah yang lebih tegas,” ujar Dasco.

Armada perang Angkatan Laut Indonesia
Masuknya kapal asing ke wilayah perairan Indonesia menunjukkan perlunya pangkalan militer di kawasan Natuna Utara (Foto: Antaranews)

Dasco menilai kapal Tiongkok yang masih mondar-mandir di Natuna harus segera diusir, karena itu pemerintah harus lebih tegas lagi. Hal itu supaya kapal tersebut tidak masuk ke Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). “Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus,” katanya.

Tidak menutup kemungkinan opsi penarikan duta besar Indonesia di Tiongkok akan dilakukan. “Saya pikir itu akan kita sampaikan (penarikan duta besar) dalam rapat koordinasi dengan pemerintah,” ungkapnya.

‎Sebelumnya, konflik antara Indonesia dengan Tiongkok kembali terjadi di Perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Sejumlah kapal penangkap ikan asal Tiongkok yang didampingi kapal Coast Guard negaranya masih berkegiatan di perairan yang masih masuk dalam teritori Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia.

Baca Juga:

Polemik Natuna, Indonesia Tidak Akan Bernegosiasi dengan Tiongkok

Pemerintah Indonesia juga melakukan sejumlah upaya agar kapal-kapal Tiongkok yang tengah mencari ikan ini meninggalkan perairan Indonesia. Namun, hingga kini belum cukup menunjukkan hasil yang signifikan.

Bahkan, pada Rabu (8/1) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dia menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi, pasca-kunjungan Presiden Joko Widodo keberadaan kapal ikan asing (KIA) di perairan tersebut masih ada. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH