DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang salah satu isinya bisa cair setelah usia 56 tahun menjadi polemik.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anas Thahir meminta pemerintah mengevaluasi regulasi tersebut.

Baca Juga

KSPI Nilai Aturan Pembayaran Manfaat JHT Rugikan Pekerja

“Agar aturan baru ini tidak justru berdampak buruk terhadap kondisi kehidupan para pekerja Indonesia yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit akibat pandemi COVID-19,” kata Anas dalam keterangannya, Senin (14/2).

Menurut Anas, pemerintah tampak sekali hanya mengedepankan pertimbangan aspek yuridis dalam penyusunan permen tersebut. Padahal sebelum menerbitkan peraturan seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif.

"Baik dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis maupun ekonomis,” imbuhnya.

Baca Juga

Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56

Di saat yang sama, dalam mengeluarkan kebijakan negara harus melihat kondisi faktual yang dihadapi para pekerja atau buruh Indonesia. Saat ini, ketahanan ekonomi sedang sangat rentan dan berada di bawah angka rata-rata, bahkan masih banyak yang gajinya di bawah UMR.

Artinya, lanjut politikus partai Kabah ini, jika mereka terdampak PHK maka untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan keberlangsungan hidup sehari-hari saja amat susah.

Oleh karena itu, Anas meminta pemerintah harus jernih melihat situasi. COViD-19 banyak pekerja Indonesia yang terdampak PHK.

“Melihat asas kebermanfaatan JHT logikanya harus dibenarkan. Untuk menghadirkan kesejahteraan, masyarakat tidak harus menunggu hari tua. Jika klaim JHT hanya bisa dicairkan setelah umur 56, lantas kapan mereka menikmati hidup,” tutup Anas (Pon)

Baca Juga

SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementerian PUPR Buka Akses Jalan yang Tertutup Longsor Akibat Gempa
Indonesia
Kementerian PUPR Buka Akses Jalan yang Tertutup Longsor Akibat Gempa

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengonfirmasikan ada sebanyak 162 korban yang meninggal dan 326 luka-luka dengan mayoritas patah tulang dan berhubungan luka karena tertimpa atau kena benda tajam.

Satgas BLBI Kejar Terus Ratusan Debitur Dengan Nilai di Atas Rp 25 miliar
Indonesia
Satgas BLBI Kejar Terus Ratusan Debitur Dengan Nilai di Atas Rp 25 miliar

Hak negara yang harus dikumpulkan dari seluruh obligor dan debitur BLBI mencapai Rp 110,45.

JHT Cair di Usia 56 Tahun, Pemerintah Harus Jamin Lapangan Kerja Bagi Rakyat
Indonesia
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Pemerintah Harus Jamin Lapangan Kerja Bagi Rakyat

Jika aturan ini benar-benar sudah diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi pegawai yang kena PHK.

Wapres Kunjungi Provinsi Baru di Papua
Indonesia
Wapres Kunjungi Provinsi Baru di Papua

Wapres ingin memastikan tegaknya prinsip, "No One Left Behind”, yaitu agar masyarakat asli Papua tidak tertinggal.

Peresmian Masjid Sheikh Zayed Hadiah untuk Jokowi Dihadiri Putra Mahkota Abu Dhabi
Indonesia
Peresmian Masjid Sheikh Zayed Hadiah untuk Jokowi Dihadiri Putra Mahkota Abu Dhabi

Kemenag memastikan pembangunan Masjid Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah hadiah untuk Jokowi dari UEA akan selesai pada November 2022.

Laga Perdana Liga 1 2022/2023, PSIS Semarang Dipaksa RANS Nusantara Bermain Seri
Indonesia
Laga Perdana Liga 1 2022/2023, PSIS Semarang Dipaksa RANS Nusantara Bermain Seri

Laga perdana Liga 1 musim 2022/2023 digelar di markas Mahesa Jenar di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (23/7) sore.

PDIP Tidak Setuju Marullah Matali jadi Pj Gubernur DKI
Indonesia
PDIP Tidak Setuju Marullah Matali jadi Pj Gubernur DKI

anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak tidak setuju dengan pencalonan Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali sebagai Pj Gubernur.

DPR Pastikan RUU KIA Tidak Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Pastikan RUU KIA Tidak Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

RUU KIA tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kejagung Ringkus 4 Tersangka Kasus Impor Garam
Indonesia
Kejagung Ringkus 4 Tersangka Kasus Impor Garam

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung meringkus empat orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi garam industri 2016 sampai dengan 2022.

Air Cisadane Keruh, Perumdam TKR Tangerang Setop Sementara Distribusi ke Pelanggan
Indonesia
Air Cisadane Keruh, Perumdam TKR Tangerang Setop Sementara Distribusi ke Pelanggan

Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang menghentikan sementara produksi distribusi air ke pelanggan.