DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang salah satu isinya bisa cair setelah usia 56 tahun menjadi polemik.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anas Thahir meminta pemerintah mengevaluasi regulasi tersebut.

Baca Juga

KSPI Nilai Aturan Pembayaran Manfaat JHT Rugikan Pekerja

“Agar aturan baru ini tidak justru berdampak buruk terhadap kondisi kehidupan para pekerja Indonesia yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit akibat pandemi COVID-19,” kata Anas dalam keterangannya, Senin (14/2).

Menurut Anas, pemerintah tampak sekali hanya mengedepankan pertimbangan aspek yuridis dalam penyusunan permen tersebut. Padahal sebelum menerbitkan peraturan seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif.

"Baik dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis maupun ekonomis,” imbuhnya.

Baca Juga

Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56

Di saat yang sama, dalam mengeluarkan kebijakan negara harus melihat kondisi faktual yang dihadapi para pekerja atau buruh Indonesia. Saat ini, ketahanan ekonomi sedang sangat rentan dan berada di bawah angka rata-rata, bahkan masih banyak yang gajinya di bawah UMR.

Artinya, lanjut politikus partai Kabah ini, jika mereka terdampak PHK maka untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan keberlangsungan hidup sehari-hari saja amat susah.

Oleh karena itu, Anas meminta pemerintah harus jernih melihat situasi. COViD-19 banyak pekerja Indonesia yang terdampak PHK.

“Melihat asas kebermanfaatan JHT logikanya harus dibenarkan. Untuk menghadirkan kesejahteraan, masyarakat tidak harus menunggu hari tua. Jika klaim JHT hanya bisa dicairkan setelah umur 56, lantas kapan mereka menikmati hidup,” tutup Anas (Pon)

Baca Juga

SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria-Airin Jadi Pasangan di Pilkada DKI 2024
Indonesia
Politisi Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria-Airin Jadi Pasangan di Pilkada DKI 2024

"Bisa aja berpasangan Ariza-Airin," kata Ketua Penasehat DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/3).

Kejaksaan Agung Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Baja
Indonesia
Kejaksaan Agung Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Baja

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Selasa (21/6), memeriksa sembilan saksi terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja dan produk turunannya periode 2016-2021.

KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara
Indonesia
KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara

TNI AD buka suara soal tudingan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.

Murtede Si Korban Begal yang Jadi Tersangka, Kini Ditangguhkan Penahanannya
Indonesia
Murtede Si Korban Begal yang Jadi Tersangka, Kini Ditangguhkan Penahanannya

Murtade alias Amaq Sinta (34) merupakan korban begal yang jadi tersangka pembunuhan lantaran menghabisi pelaku begal di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Mulai Besok Hati-Hati Lewat Boulevard Artha Gading Hingga MOI
Indonesia
Mulai Besok Hati-Hati Lewat Boulevard Artha Gading Hingga MOI

Rekayasa arus lalu lintas Jalan Boulevard Artha Gading berlaku mulai 25 November-3 Desember 2021

Pemprov DKI Tindak Lanjuti Daerah Penyangga Minta Dana Hibah Terkait Banjir
Indonesia
Pemprov DKI Tindak Lanjuti Daerah Penyangga Minta Dana Hibah Terkait Banjir

Pemprov DKI mengakui sejumlah kepala daerah penyangga ibu kota menyurati Gubernur Anies Baswedan meminta dukungan bantuan dana hibah untuk penanganan banjir.

Komisi VII Desak Jokowi Segera Bertindak Terkait Tambang di Desa Wadas
Indonesia
Komisi VII Desak Jokowi Segera Bertindak Terkait Tambang di Desa Wadas

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta Presiden Jokowi harus segera bertindak terkait status penambangan batuan andesit di Desa Wadas.

Gempa Magnitudo 6.7 Guncang Banten, Pekerja Berhamburan Keluar Kantor
Indonesia
Wagub DKI Imbau Reuni 212 Tak Digelar saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Imbau Reuni 212 Tak Digelar saat Pandemi COVID-19

Pemprov DKI Jakarta meminta pihak Persaudaraan Alumni 212 untuk menimbang kembali acara reuni akbar yang rencananya digelar awal Desember bulan depan.

[HOAKS atau FAKTA]: Muncul Varian COVID-19 Florona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Muncul Varian COVID-19 Florona

Walaupun memiliki persamaan dalam cara penularan, baik COVID-19 maupun influenza memiliki penyebab yang berbeda.