DPR Minta Pemerintah Awasi Oknum Permainkan Harga Tiket Jelang Libur Nataru Suasana di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Antara/ Suriani Mappong

MerahPutih.com - Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terkait antisipasi maraknya permainan harga tiket transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan yang tidak wajar di masa-masa krusial, jangan sampai masyarakat justru terbebani dan dibuat susah oleh ulah dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:

Pemerintah Janji Kendalikan Harga Tiket Angkutan Pesawat Selama Nataru

Dia menegaskan jelang libur Nataru ini jangan sampai ada permainan harga tiket transportasi. Berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, soal harga tiket tersebut biasanya tiba-tiba melonjak dan terkadang harga tersebut tidak masuk akal.

“Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk hari-hari besar tolong jangan suka memainkan harga tiket,” papar Sri di sela-sela rapat dengan Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Legislator dari Fraksi Nasdem ini menuturkan bila dalam Rapat Komisi V mendatang dengan pihak terkait salah satu yang akan menjadi pembahasan adalah harga tiket transportasi, Menurutnya, pemerintah dan stakeholder terkait harus memberikan perhatian khusus.

“Nanti pada kesempatan rapat dengan pihak-pihak terkait mengenai tiket nanti akan kami sampaikan lagi hal itu ya,” tuturnya.

Baca Juga:

Nataru Jadi Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Melonjak

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan terkait dengan harga tiket pihaknya akan melihat sesuai dengan fungsi pengawasan. Ia menyebut kesiapan tersebut menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan libur nataru seperti infrastruktur hingga harga tiket transportasi terutama tiket pesawat.

“Soal tiket pesawat ini memang sudah diatur untuk ambang harga tertinggi dan terbawah jadi saya kira dari kemenhub tinggal kita awasi cara kerja dari maskapai masing masing seperti apa,” kata Andi Iwan.

Politisi yang akrab disapa AIA tersebut menyatakan bila pihaknya akan terus melakukan pengawasan pada pemerintah menjelang nataru. Selain itu, AIA juga menyebut perlu disiapkan juga sanksi kepada oknum yang mengambil keuntungan pribadi.

“Untuk sanksi ini tentu sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan walaupun kemudian naiknya harga avtur ini dari pihak kemenhub sudah memberikan relaksasi dalam hal tersebut,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:

Indonesia Berhasil Redam Kekhawatiran Penambahan Kasus COVID-19 Pasca Nataru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Pemerintah Tidak Atur Cuti Hamil di Perppu Ciptaker
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Tidak Atur Cuti Hamil di Perppu Ciptaker

Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, cuti haid hingga hamil masih berlaku dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan meski tidak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Cipta Kerja.

3,6 juta Orang Diperkirakan Sudah Tinggalkan Jakarta
Indonesia
3,6 juta Orang Diperkirakan Sudah Tinggalkan Jakarta

Sekitar 3,6 juta orang telah meninggalkan Jakarta dengan kendaraan roda empat untuk mudik merayakan Lebaran 1443 Hijriah.

PSI Minta Kemendagri Transparan soal Pendalaman Nama Pj Gubernur DKI
Indonesia
PSI Minta Kemendagri Transparan soal Pendalaman Nama Pj Gubernur DKI

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Kemendagri terbuka soal proses penggodokan internal usulan nama pengganti Anies yang akan diserahkan ke presiden.

Anies Percayai Cholil Nafis Jadi Khatib Salat Idul Fitri di JIS
Indonesia
Anies Percayai Cholil Nafis Jadi Khatib Salat Idul Fitri di JIS

Gubernur Anies Baswedan mempercayai Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Muhammad Cholil Nafis menjadi khotib salat id di JIS.

[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Terdampak COVID-19 Diberi Bantuan Rp 1,2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Terdampak COVID-19 Diberi Bantuan Rp 1,2 Juta

Beredar pesan berantai Telegram, berisi pemberitahuan terkait bantuan voucer pulsa senilai Rp 1,2 juta untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang mengatasnamakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gerindra DKI Amini Pernyataan Jokowi yang Sebut Prabowo Presiden Selanjutnya
Indonesia
Gerindra DKI Amini Pernyataan Jokowi yang Sebut Prabowo Presiden Selanjutnya

"Dukungan itu sudah patut dan mudah-mudahan itu menjadi kenyataan, kan orang berucap baik kan doa, apalagi diucapkan oleh Presiden, kepala negara," kata Syarif

Survei SMRC: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun 3 Bulan Terakhir
Indonesia
Survei SMRC: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun 3 Bulan Terakhir

Kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir.

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan ke Arafah
Indonesia
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan ke Arafah

memastikan semua jemaah diberangkatkan ke Arafah, petugas akan melakukan sweeping ke hotel-hotel jemaah di sektor-sektor.

Anggota Komisi II Positif COVID-19, Fit and Proper Test KPU-Bawaslu Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Anggota Komisi II Positif COVID-19, Fit and Proper Test KPU-Bawaslu Tetap Dilanjutkan

Legislator Senayan itu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu hingga kemarin malam.

Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

"Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan," kata Stefanus di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jakarta, Senin (26/9).