DPR Minta Pemerintah Awasi Oknum Permainkan Harga Tiket Jelang Libur Nataru

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 30 November 2022
DPR Minta Pemerintah Awasi Oknum Permainkan Harga Tiket Jelang Libur Nataru

Suasana di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Antara/ Suriani Mappong

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terkait antisipasi maraknya permainan harga tiket transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan yang tidak wajar di masa-masa krusial, jangan sampai masyarakat justru terbebani dan dibuat susah oleh ulah dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:

Pemerintah Janji Kendalikan Harga Tiket Angkutan Pesawat Selama Nataru

Dia menegaskan jelang libur Nataru ini jangan sampai ada permainan harga tiket transportasi. Berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, soal harga tiket tersebut biasanya tiba-tiba melonjak dan terkadang harga tersebut tidak masuk akal.

“Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk hari-hari besar tolong jangan suka memainkan harga tiket,” papar Sri di sela-sela rapat dengan Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Legislator dari Fraksi Nasdem ini menuturkan bila dalam Rapat Komisi V mendatang dengan pihak terkait salah satu yang akan menjadi pembahasan adalah harga tiket transportasi,
Menurutnya, pemerintah dan stakeholder terkait harus memberikan perhatian khusus.

“Nanti pada kesempatan rapat dengan pihak-pihak terkait mengenai tiket nanti akan kami sampaikan lagi hal itu ya,” tuturnya.

Baca Juga:

Nataru Jadi Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Melonjak

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan terkait dengan harga tiket pihaknya akan melihat sesuai dengan fungsi pengawasan. Ia menyebut kesiapan tersebut menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan libur nataru seperti infrastruktur hingga harga tiket transportasi terutama tiket pesawat.

“Soal tiket pesawat ini memang sudah diatur untuk ambang harga tertinggi dan terbawah jadi saya kira dari kemenhub tinggal kita awasi cara kerja dari maskapai masing masing seperti apa,” kata Andi Iwan.

Politisi yang akrab disapa AIA tersebut menyatakan bila pihaknya akan terus melakukan pengawasan pada pemerintah menjelang nataru. Selain itu, AIA juga menyebut perlu disiapkan juga sanksi kepada oknum yang mengambil keuntungan pribadi.

“Untuk sanksi ini tentu sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan walaupun kemudian naiknya harga avtur ini dari pihak kemenhub sudah memberikan relaksasi dalam hal tersebut,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:

Indonesia Berhasil Redam Kekhawatiran Penambahan Kasus COVID-19 Pasca Nataru

#Kemenhub #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Jalur Darat Terputus, Komisi V DPR Dorong Pembukaan Penerbangan Bandara Rembele Aceh
Anggota Komisi V DPR, Ruslan M. Daud, mendorong layanan penerbangan Bandara Rembele Aceh, segera dibuka.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Jalur Darat Terputus, Komisi V DPR Dorong Pembukaan Penerbangan Bandara Rembele Aceh
Indonesia
Masyarakat Bisa Nikmati Mudik Gratis Nataru 2025/2026, Begini Cara Mendaftarnya
Program mudik gratis Nataru 2025/2026 kini sudah bisa dinikmati. Transportasi yang disediakan mulai dari angkutan darat hingga laut.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Masyarakat Bisa Nikmati Mudik Gratis Nataru 2025/2026, Begini Cara Mendaftarnya
Indonesia
Kuota Mudik Gratis Nataru 33 Ribu Penumpang, Daftar di Link Ini
Program Mudik Gratis menjadi instrumen penting pemerintah untuk menghadirkan mudik yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Kuota Mudik Gratis Nataru 33 Ribu Penumpang, Daftar di Link Ini
Indonesia
DPR Nilai Inpres Rehabilitasi Sumatra Tepat untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Anggota DPR Danang Wicaksana mendukung rencana Inpres rehabilitasi Sumatra untuk mempercepat pemulihan, perbaikan hunian, dan infrastruktur pascabanjir.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Nilai Inpres Rehabilitasi Sumatra Tepat untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Indonesia
Komisi V Desak Pemerintah Cari Bantuan Eksternal untuk Penanganan Banjir Bandang Sumatera
Ketua Komisi V DPR meminta pemerintah mempercepat pemulihan banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar akibat minimnya anggaran daerah dan sulitnya akses.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Komisi V Desak Pemerintah Cari Bantuan Eksternal untuk Penanganan Banjir Bandang Sumatera
Indonesia
Puncak Mudik Nataru 24 Desember2025, Ribuan Moda Transportasi Lakukan Ramp Check
Ramp check terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Desember 2025
Puncak Mudik Nataru 24 Desember2025, Ribuan Moda Transportasi Lakukan Ramp Check
Indonesia
Wacana Menhub soal Pengoperasian KRL 24 Jam, Komisi V DPR: Perlu Kajian Matang dan Koordinasi dengan KAI
Anggota Komisi V DPR Syafiuddin menilai wacana KRL 24 jam perlu kajian mendalam dan koordinasi Kemenhub–KAI, terutama terkait biaya dan kebutuhan penumpang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
Wacana Menhub soal Pengoperasian KRL 24 Jam, Komisi V DPR: Perlu Kajian Matang dan Koordinasi dengan KAI
Indonesia
DPR Inisiasi RUU Pekerja Gig, Atur Hak dan Perlindungan Ojol hingga Freelancer
DPR menginisiasi RUU Pekerja Gig untuk mengatur hubungan kerja sektor digital, menjamin hak pekerja, dan memberikan perlindungan jaminan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
DPR Inisiasi RUU Pekerja Gig, Atur Hak dan Perlindungan Ojol hingga Freelancer
Indonesia
Legislator Gerindra: Kemenhub Harus Lebih Serius Perhatikan Pembangunan Jalur Kereta Api Luar Jawa
Penting untuk konektivitas kawasan indsutri luar Jawa dan pemenuhan kebutuhan logistik nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Legislator Gerindra: Kemenhub Harus Lebih Serius Perhatikan Pembangunan Jalur Kereta Api Luar Jawa
Indonesia
DPR Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Layanan Commuter Line Jabodetabek
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan layanan KRL Jabodetabek dengan alokasi anggaran Rp5 triliun untuk menambah 30 rangkaian kereta demi mengurangi waktu tunggu dan kepadatan penumpang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
DPR Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Layanan Commuter Line Jabodetabek
Bagikan