DPR Minta Pembangunan IKN Tak Bebani APBN Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung. ANTARA/Naim/am.

MerahPutih.com - DPR meminta pemerintah agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pesan itu disampaikan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).

Baca Juga:

Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan

Doli mengaku bersyukur RUU IKN sudah disahkan menjadi UU. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengklaim DPR bekerja sama dengan pemerintah berkomitmen bekerja dengan konsentrasi tinggi.

"Kami sadar betul bahwa RUU IKN harus segera diundangkan. Karena apa kami mengikuti informasi yang ada, sejak awal DPR memesankan agar pelaksanaan pemindahan IKN tidak terlalu membebani APBN," ujar Doli.

Baca Juga:

Tolak Jadi UU, PKS Soroti Berbagai Persoalan di RUU IKN

Karena itu, Doli mengatakan harus ada skema-skema lain dalam wujud kerja sama dengan swasta dan investor lainnya.

Pemerintah, kata Doli, sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait hal itu. Banyak yang bersedia kerja sama, tetapi mereka menanyakan kepastian hukum.

Sehingga, lanjut politikus partai berlogo pohon beringin ino, Pansus RUU IKN bekerja dalam konsentrasi tinggi hingga RUU disahkan menjadi UU hari ini.

Dia menambahkan, UU IKN baru langkah awal dari implementasi konsensus pemindahan IKN dari Jakarta. Ia berharap, pemindahan IKN akan diikuti pertumbuhan magnet-magnet baru di luar Jakarta dan Jawa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sebut Tak Ada Alasan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Indonesia
DPR Sebut Tak Ada Alasan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto. Pria yang karib disapa Bambang Pacul itu menilai tak ada alasan menghapus pasal penghinaan presiden.

Edy Mulyadi Mangkir dari Pemeriksaan Bareskrim Polri
Indonesia
Edy Mulyadi Mangkir dari Pemeriksaan Bareskrim Polri

Terlapor kasus dugaan ujaran kebencian, Edy Mulyadi mangkir dari panggilan Bareskrim Polri. Padahal, pemanggilan pemeriksaan dijadwalkan pada Jumat (28/1).

Polisi Tetapkan Pegawai Holywings Tersangka Promo Miras Bernada Penistaan Agama
Indonesia
Polisi Tetapkan Pegawai Holywings Tersangka Promo Miras Bernada Penistaan Agama

Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan enam orang karyawan manajemen Holywings Indonesia sebagai tersangka kasus promosi minuman keras bernada penistaan agama.

Pemerintah Lanjutkan Pengukuran Tanah di Desa Wadas
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Pengukuran Tanah di Desa Wadas

Pemerintah memastikan kegiatan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah di Desa Wadas, Purworejo tetap berlanjut.

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Polri Pastikan Lokasi Penyekatan Ditambah
Indonesia
Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Polri Pastikan Lokasi Penyekatan Ditambah

Penambahan titik penyekatan tersebut nantinya akan dilakukan di jalan arteri hingga jalan tol

Berikut Sejumlah Daerah Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini
Indonesia
Berikut Sejumlah Daerah Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini

BMKG memprakirakan sejumlah daerah di tanah air mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar
Indonesia
Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak PT Pertamina (Persero) mengatasi kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi yang terjadi di berbagai daerah.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies-Ganjar Telah Deklarasi Capres-Cawapres
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies-Ganjar Telah Deklarasi Capres-Cawapres

Dalam poster tersebut tercantum juga beberapa logo Partai Politik seperti, PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, PPP, dan PKB dan dilangsungkan pada Minggu, 7 November 2021 di JIEXPO Kemayoran.

Call Center Layanan Isi Ulang Oksigen Jatim Layani 1.600 Penelepon Per Hari
Indonesia
Call Center Layanan Isi Ulang Oksigen Jatim Layani 1.600 Penelepon Per Hari

Layanan isi ulang gratis oksigen dari Pemprov Jatim tersebut diresmikan pada 17 Juli 2021 lalu itu dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim.

PPKM Level 4, Satpol PP Solo Bubarkan Delapan Acara Pernikahan
Indonesia
PPKM Level 4, Satpol PP Solo Bubarkan Delapan Acara Pernikahan

Satpol PP Solo, Jawa Tengah membubarkan delapan acara pernikahan selama berlangsungnya PPKM Level 4 pada 2-8 Agustus.