DPR Minta Masukan Ahli Kesehatan dan Masyarakat soal Ganja untuk Medis Dokumen foto kemasan ganja untuk kebutuhan medis. (ANTARA/intcannabiscorp.com)

MerahPutih.com - Santi Warastuti, seorang ibu yang meminta legalisasi ganja untuk kebutuhan medis menemui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mengatakan, pihaknya akan meminta Komisi III DPR untuk mendorong legalisasi ganja untuk kebutuhan medis dalam revisi Undang-Undang Narkotika.

Baca Juga:

Ibu Pejuang Legalisasi Ganja Medis Temui Pimpinan DPR

Menanggapi pimpinan DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mengatakan, akan meminta masukan pakar dan masyarakat terkait adanya usulan penggunaan ganja untuk medis dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Kami melihat dulu nilai manfaat dan kerugiannya (penggunaan ganja untuk medis). Sementara ini ada kajian ternyata nilai manfaatnya bagi kesehatan dan ekonomi luar biasa, kerugiannya kecil, itu menurut informasi dari kesehatan,” kata Desmond, Selasa, (28/6) dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, Komisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, (30/6), untuk meminta pandangan dari ahli kesehatan dan masyarakat terkait penggunaan ganja untuk medis.

Baca Juga:

Viral soal Ganja Medis, Polisi Pastikan Tetap Dilarang

Menurut dia, sangat penting untuk mendengarkan pendapat ahli kesehatan apakah penggunaan ganja berbahaya atau tidak dari sudut pandang kesehatan.

“Lalu dampak ekonominya apa? Jangan sampai kita menahan sesuatu yang ternyata nilai manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Ini yang perlu dikaji,” ujarnya.

Desmond mengatakan, di Belanda dan Thailand sudah membebaskan penggunaan ganja, khususnya untuk kepentingan medis. Karena itu, menurut dia, catatan-catatan dari sisi kesehatan dan ekonomi akan menjadi catatan Komisi III DPR yang akan dibicarakan saat pembahasan revisi UU Narkotika. (*)

Baca Juga:

Respons Wakil Ketua DPR soal Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bogor Alokasikan Rp 4,6 Miliar DAU Untuk Bansos Sopir Angkot dan Ojek
Indonesia
Pemkot Bogor Alokasikan Rp 4,6 Miliar DAU Untuk Bansos Sopir Angkot dan Ojek

Dari sekitar 7.000 sopir ojek online yang bekerja di wilayah Kota Bogor, masih akan diverifikasi data kependudukannya bersama perusahaan operator transportasi daring.

Nilai Perdagangan Indonesia–Afrika Selatan Naik 46,92 Persen
Indonesia
Nilai Perdagangan Indonesia–Afrika Selatan Naik 46,92 Persen

Pada Periode Januari-Juli 2022, total perdagangan Indonesia-Afrika Selatan mencapai USD 2,06 miliar atau meningkat 46,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 1,40 miliar.

Waskita Beton Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Waskita Beton Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi

"Manajemen WSBP berkomitmen untuk bersikap kooperatif dengan Kejagung demi penegakan hukum dan perbaikan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik," ucap Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto

Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi
Indonesia
Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3).

Pemerintah Masih Cari Solusi Penempatan PMI di Malaysia
Indonesia
Pemerintah Masih Cari Solusi Penempatan PMI di Malaysia

Pasca-penandatanganan MoU, Malaysia ternyata masih menggunakan sistem di luar SPSK, yaitu Sistem Maid Online (SMO).

Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster
Indonesia
Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara seluas 6.671 hektar.

BNPT Sebut Wilayah Cirebon Rawan Terorisme
Indonesia
BNPT Sebut Wilayah Cirebon Rawan Terorisme

Cirebon, Jawa Barat, termasuk rawan terorisme sehingga perlu ada penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI/Polri serta instansi terkait.

Jelang KTT G20, Korlantas Polri Soroti Problema Lalu Lintas di Bali
Indonesia
Jelang KTT G20, Korlantas Polri Soroti Problema Lalu Lintas di Bali

Persiapan menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali terus dikebut. Salah satunya soal prasarana untuk menunjang mobilitas warga. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Firman Shantyabudi melakukan kunjungan ke Bali untuk meninjau pengamanan lalu lintas disana.

Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Berencana Dirikan Parpol
Indonesia
Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Berencana Dirikan Parpol

Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang berencana mendirikan partai politik (parpol).

21 Partai Politik yang Terdaftar di Sipol KPU
Indonesia
21 Partai Politik yang Terdaftar di Sipol KPU

"Jumlah parpol (partai politik) yang sudah memiliki akun Sipol adalah sebanyak 21 parpol,” kata anggota KPU, Idham Holik