DPR Minta KPU-Kemendagri Tindak Lanjuti Temuan 4 Juta DPT Tanpa E-KTP Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Saya minta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Bawaslu 4 juta DPT tanpa e-KTP. Ini bukan data sedikit, jadi betul-betul cermat diatasi agar kemudian mereka bisa ikut berpartisipasi di Pemilu," kata Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, dikutip Rabu (5/6).

Dia juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catat Sipil (Dukcapil) di berbagai daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat melakukan sinkronisasi DPT dengan data penduduk guna menyelamatkan hak suara jutaan pemilih baru.

Baca Juga:

DPR Minta KPU-Kemendagri Tindaklanjuti Temuan 4 Juta DPT Non E-KTP

"Mumpung masih ada waktu, saya kira semua stakeholder terkait seperti KPU dan juga Kemendagri perlu duduk bersama, koordinasi dan mencari solusi untuk 4 juta DPT itu," tegasnya.

Di sisi lain, pria yang karib disapa Cak Imin ini juga meminta KPU untuk mengantisipasi penambahan atau pengurangan data pemilih, mengingat data yang disebutkan oleh Kemendagri bersifat dinamis dan masih ada waktu hingga dua tahun ke depan.

Ia juga mengingatkan setiap penyelenggara untuk memaknai banyaknya masyarakat yang akan menjadi pemilih sebagai momentum untuk meningkatkan penggunaan hak suara dalam pemilu mendatang.

"Semakin banyak partisipasi masyarakat, tentu saja semakin bagus kualitas pemilu kita. Ini artinya demokrasi tegak lurus dan berjalan sesuai cita-cita reformasi. Jadi saya tekankan penyelenggara pemilu harus menjamin betul hak pilih kaum muda kita," pungkasnya.

Baca Juga:

Capai 56 Persen dari DPT, Generasi Muda Mesti Awasi Pemilu 2024

Sebelumnya, Bawaslu menemukan empat juta lebih warga yang masuk DPT belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hal ini berdasarkan hasil pencermatan pemilih potensial non e-KTP berdasarkan lampiran berita acara (BA) KPU di tingkat provinsi.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty juga menjelaskan, jutaan DPT yang belum memiliki e-KTP merupakan pemilih baru.

Saat ini, mereka melakukan belum melakukan perekaman KTP elektronik, namun telah usia 17 tahun saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (Pon)

Baca Juga:

DPT Pemilu 2024: Jabar Jadi Provinsi dengan Pemilih Terbanyak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pj Heru Janji Tebus Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah karena Ada Tunggakan
Indonesia
Pj Heru Janji Tebus Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah karena Ada Tunggakan

Pemprov DKI Jakarta berjanji akan menebus ijazah siswa sekolah swasta yang ditahan karena adanya tunggakan biaya yang belum dilunasi.

Eskalasi Geopolitik Jadi Beban Presiden Indonesia Selanjutnya
Indonesia
Eskalasi Geopolitik Jadi Beban Presiden Indonesia Selanjutnya

Presiden terpilih di Pemilu 2024 harus memahami dan mengerti betul mengenai geopolitik. Jika tidak memahami, Indonesia yang saat ini hanya menjadi playground, bisa menjadi medan tempur baru.

Golkar Bakal Tentukan Sikap Terkait Koalisi dan Pilpres Paling Lambat Agustus
Indonesia
Golkar Bakal Tentukan Sikap Terkait Koalisi dan Pilpres Paling Lambat Agustus

Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Nurul Arifin berujar, partainya menargetkan arah politik 2024 nanti pada bulan Agustus 2023.

Tim 7 Jokowi Kembangkan Mesin Ide untuk Strategi Pemenangan Ganjar
Indonesia
Tim 7 Jokowi Kembangkan Mesin Ide untuk Strategi Pemenangan Ganjar

Tim 7 bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengembangkan mesin ide sebagai narasi dan strategi pemenangan Ganjar.

KPK Imbau Cak Imin Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik
Indonesia
KPK Imbau Cak Imin Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik

KPK meminta Cak Imin untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

Zulhas Yakin Prabowo Bisa Lanjutkan Pencapaian Jokowi
Indonesia
Zulhas Yakin Prabowo Bisa Lanjutkan Pencapaian Jokowi

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan 10 tahun bersama dengan Prabowo Subianto menjadikannya kembali mendukung sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tetapkan PNS Pensiun di Usia 50 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tetapkan PNS Pensiun di Usia 50 Tahun

Presiden Joko Widodo mengesahkan aturan batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) menjadi 50 tahun.

Polisi Waspadai Kemacetan saat Tahun Baru Imlek
Indonesia
Polisi Waspadai Kemacetan saat Tahun Baru Imlek

Personel Ditlantas nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan.

Prabowo Targetkan Punya RS Militer Terbesar se-Asia Tenggara dengan 1.000 Tempat Tidur
Indonesia
Prabowo Targetkan Punya RS Militer Terbesar se-Asia Tenggara dengan 1.000 Tempat Tidur

Hal ini dikatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai langkah antisipasi kewaspadaan pandemi lainnya yang mengancam dunia termasuk Indonesia usai COVID-19.

KPK Minta Kemenkeu Telusuri Saham Milik Pegawai di Konsultan Pajak
Indonesia
KPK Minta Kemenkeu Telusuri Saham Milik Pegawai di Konsultan Pajak

Kemenkeu dapat segera menindaklanjuti temuan KPK tersebut. Sehingga dapat diketahui alasan para pegawai pajak itu memiliki saham.