MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika disarankan melakukan survei secara berkala mengenai kesediaan publik atas vaksinasi COVID-19.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Charles Honoris mengatakan, survei secara berkala dimaksudkan untuk mengetahui data atau persentase masyarakat yang bersedia divaksin COVID-19 dan yang tidak bersedia yang bersifat "real time".
Baca Juga:
500 Ribu Nakes Sudah Divaksinasi, Terbanyak di Jawa Tengah
Hal tersebut, kata ia, jika pemerintah belum melakukan survei dan belum punya data kesediaan masyarakat soal vaksinasi COVID-19.
"Kalau perlu setiap minggu, sehingga progres komunikasi publik bisa kelihatan, efektif atau tidak," ujarnya.
Charles menilai, berbagai kebijakan sudah dilakukan pemerintah, mulai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tapi angka penularan COVID-19 di Indonesia tetap belum terkendali.
Sehingga, kata ia, vaksinasi harus segera dilakukan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya agar tercipta herd immunity.
"Untuk menciptakan herd immunity, menyukseskan vaksinasi maka keinginan publik untuk divaksin menjadi sangat penting," katanya.
Dalam kesimpulan rapat Komisi I dan Kominfo, ada permintaan penyelenggaraan komunikasi publik yang lebih optimal terkait program vaksinasi COVID-19 dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga meminimalkan penyebaran berita hoaks terkait program tersebut.
Baca Juga:
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Tembus 51 Ribu Orang
