DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto (kanan). Foto: Sofyan

MerahPutih.com - Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri harus benar- benar melakukan pendataan terhadap jumlah dan keberadaan serta kondisi warga melalui KBRI di Kabul, Afghanistan, terutama untuk WNI yang sudah berbaur menjadi pasangan lokal setempat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto merespona situasi dan kondisi di Afghanistan, yang saat ini dikuasai oleh Taliban. Sejumlah negara pun melakukan evakuasi terhadap warganya seperti yang dilakukan AS, Jerman, Italia, Korea Selatan, hingga Selandia Baru.

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

"Jangan sampai ada WNI yang luput di data. Keselamatan WNI adalah hal terpenting saat ini," kata Anton dalam keterangannya, Rabu (18/8).

Politikus Partai Demokrat ini meminta, agar pemerintah melalui Kemenlu segera mematangkan rencana untuk mengevakuasi WNI serta para pejabat dan staf KBRI di Afghanistan.

"Jika diperlukan segera bangun posko evakuasi bagi WNI apabila eskalasi keamanan di Afganistan meningkat, apalagi saat ini kondisi bandara Internasional di Afganistan sementara ini ditutup tidak melayani penerbangan atau no fly zone," ujarnya.

Anton mengatakan, dengan perubahan situasi yang cepat dan cair, Kemenlu sedang mempersiapkan evakuasi WNI di Afghanistan.

"Oleh karena itu Komisi 1 DPR RI akan melakukan pengawasan dan memonitor serta melakukan koordinasi intensif dengan Kemenlu," kata dia.

Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)
Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)

Sebagai negara yang berdaulat, kata Anton, Indonesia memiliki kewajiban melindungi WNI. Hal itu harus dilakukan sekalipun di mata masyarakat Afghanistan Indonesia dianggap baik.

"Bahkan Afghanistan mempelajari konsep kerukunan di Indonesia," tegas Anton.

Anton memandang, Indonesia dapat menggunakan diplomasi soft power dari hati ke hati melalui agama serta kebudayaan untuk ikut menyelesaikan konflik di Afghanistan.

Hal ini, lanjut Anton, lantaran Indonesia memiliki kesamaan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Afghanistan sendiri juga merupakan negara dengan mayoritas muslim.

"Perkembangan politik luar negeri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan, perilaku negara lain, atau rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional," ujarnya.

Lebih lanjut Anton menambahkan, Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan yang ingin berseteru. Namun, Indonesia tidakboleh tinggal diam harus aktif menjaga hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.

Anton pun menerangkan, tidak sedikit upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian dunia.

"Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia ialah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan sehingga Indonesia dinilai istimewa, salah satunya karena berhasil menggelar konferensi perempuan dunia," pungkas Anton. (Pon)

Baca Juga

Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Dua Pekan, Pelanggar Ganjil Genap Jakarta Capai 3.900
Indonesia
Selama Dua Pekan, Pelanggar Ganjil Genap Jakarta Capai 3.900

Penindakan sanksi tilang dan teguran terhadap para pelanggar ganjil genap (gage) di 13 kawasan di Jakarta telah berlangsung selama dua pekan.

RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais
Indonesia
RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah menunjukkan keseriusan dan kerja keras dalam merealisasikan.

Cuma Lolos Sendiri, Tuty Kusumawati Gagal Jadi Deputi Gubernur DKI
Indonesia
Cuma Lolos Sendiri, Tuty Kusumawati Gagal Jadi Deputi Gubernur DKI

Tuty Kusumawati harus menelan pil pahit gagal menjadi Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Buron Pembobol Bank Mandiri Ditangkap saat Isolasi Mandiri COVID-19
Indonesia
Buron Pembobol Bank Mandiri Ditangkap saat Isolasi Mandiri COVID-19

Ia diciduk saat sedang menjalani perawatan karantina karena diduga terpapar COVID-19, di salah satu Rumah Sakit (RS) Jakarta Timur.

KPK Periksa Bupati Lampung Utara
Indonesia
KPK Periksa Bupati Lampung Utara

Dalam perkara ini, KPK menduga Akbar yang merupakan adik dari mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara aktif terlibat dalam menentukan pengusaha yang menerima alokasi proyek di Dinas

Reaksi Tegas PAN soal Tuduhan Radikal kepada Din Syamsuddin
Indonesia
Reaksi Tegas PAN soal Tuduhan Radikal kepada Din Syamsuddin

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyayangkan tuduhan terhadap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang disebut sebagai seorang yang radikal.

Pemprov DKI Larang ASN Ambil Cuti Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Pemprov DKI Larang ASN Ambil Cuti Natal dan Tahun Baru

Aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk mengambil cuti pada musim libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Kepulauan Riau Turun ke PPKM Level Satu
Indonesia
Kepulauan Riau Turun ke PPKM Level Satu

Provinsi Kepulauan Riau kembali ke PPKM level satu berdasarkan hasil asesmen Kementerian Kesehatan per tanggal 8 November 2021.

15 Daerah di Jatim Berstatus Zona Oranye
Indonesia
15 Daerah di Jatim Berstatus Zona Oranye

Namun, kasus positif COVID-19 di Jatim per Kamis (12/8) sebanyak 3.161 orang. Surabaya menyumbang kasus tertinggi mencapai 739 orang.

Novel Baswedan Alih Profesi Jadi Youtuber Antikorupsi
Indonesia
Novel Baswedan Alih Profesi Jadi Youtuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kini menjadi Youtuber setelah dipecat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 September 2021.