DPR Minta Kemenkumham Sosialisasikan 14 Pasal Krusial di RKUHP Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

Komisi III DPR RI juga menyepakati melakukan pembahasan lanjutan terkait RKUHP. Pembahasan difokuskan menyelesaikan 14 isu krusial RKUHP.

Baca Juga:

CSIS Nilai Pasal Penghinaan Terhadap Presiden di RKUHP Sudah Dipagari

Dikutip dari Antara, Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal krusial dalam RKUHP yang masih menjadi perdebatan publik.

"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah harus lebih masif terkait 14 pasal yang menjadi sorotan publik. Ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat," kata Didik di Jakarta, Senin (11/7).

Dia menjelaskan, RKUHP merupakan carry over dari keputusan DPR RI 2014-2019, yang pembahasannya tinggal dilanjutkan dalam pembahasan di Tingkat II yaitu persetujuan di Rapat Paripurna DPR.

Menurut dia, RKUHP adalah usul dari pemerintah dan sudah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, dan berdasarkan keputusan Tingkat I, pemerintah maupun DPR RI sudah setuju untuk dilanjutkan ke pembahasan Tingkat II di Rapat Paripurna.

"Secara substansi RKUHP sudah tuntas dibahas, dan berdasar keputusan carry over (operan) DPR RI 2014-2019, Pemerintah diminta untuk menyosialisasikan kembali kepada masyarakat atas belum terangnya masyarakat dalam memahami secara utuh akan substansi perubahan yang telah disetujui pemerintah dan DPR di pembahasan Tingkat I," ujarnya.

Didik menjelaskan, Komisi III DPR pada 7 Juli 2022 melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Wakil Menkumham yang menyerahkan penjelasan 14 poin krusial sebagai bagian dari penyempurnaan dari RUU KUHP.

Menurut dia, penyerahan penjelasan itu dilakukan setelah sebelumnya pemerintah melakukan sosialisasi dan diskusi publik yang diselenggarakan di 12 kota untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Baca Juga:

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dari Pemerintah

"Saya mengapresiasi kerja dan upaya Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi dan masukan publik khususnya terhadap 14 isu krusial tersebut," katanya.

Dia mengatakan meskipun pemerintah menyempurnakan RKUHP atas masukan masyarakat, penting untuk memastikan kembali dan membuat terang masyarakat atas substansi-substansi penyempurnaan tersebut.

Langkah itu, menurut dia, agar dalam pengesahan RUU KUHP nantinya dapat diterima dan tidak mendapat penolakan publik.

Berikut 14 poin krusial dalam RKUHP yang dipersoalkan publik.

Pertama, hukum yang hidup dalam masyarakat atau the living law. Kedua, pidana mati; ketiga; penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden; keempat, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib.

Kelima, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin; keenam, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih; ketujuh, contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan.

Kedelapan, advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus); kesembilan, penodaan agama; ke-10, penganiayaan hewan.

Ke-11, penggelandangan; ke-12, pengguguran kehamilan atau aborsi; ke-13, perzinahan, dan ke-14 kohabitasi dan pemerkosaan. (*)

Baca Juga:

PSI Minta DPR Tak Buru-buru Sahkan RKUHP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selebgram Rachel Vennya Diduga Kabur Saat Karantina, Polisi Tunggu Satgas COVID-19
Indonesia
Pakar Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
Pakar Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E

Bukan mencari-cari bukti untuk menemukan bahwa itu peristiwa pidana

Tujuh Pelanggar Lalu Lintas Bakal Jadi Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2022
Indonesia
Tujuh Pelanggar Lalu Lintas Bakal Jadi Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2022

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2022.

PITI Resmi Umumkan Kepengurusan Baru Periode 2022-2027, Lexyndo Hakim Emban Amanah sebagai Sekjen
Indonesia
PITI Resmi Umumkan Kepengurusan Baru Periode 2022-2027, Lexyndo Hakim Emban Amanah sebagai Sekjen

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) menggelar silaturahmi sekaligus mengumumkan kepengurusan baru periode 2022-2027.

 INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'
Indonesia
INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'

Tercermin dari berlarut-larutnya krisis minyak goreng dan melambungnya harga kedelai saat ini.

[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Es Bikin Perut Penuh Lemak
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Es Bikin Perut Penuh Lemak

Para pakar kesehatan berkata bahwa tidak ada hubungannya antara meminum air es dan penimbunan lemak.

Gelombang Arus Balik Mudik Dari Stasiun Daop 6 Yogya-Solo Masih Tinggi
Indonesia
Gelombang Arus Balik Mudik Dari Stasiun Daop 6 Yogya-Solo Masih Tinggi

Daop 6 mengoperasikan delapan perjalanan kereta tambahan dan total 19 perjalanan kereta reguler selama masa mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Pansus BLBI Diharapkan Tak Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik
Indonesia
Pansus BLBI Diharapkan Tak Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik

Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) agar tidak menjadikan Pansus BLBI sebagai kuda troya kepentingan politik.

Zulhas Bertemu Menlu Bangladesh, Bahas Komitmen Penyelesaian IB-PTA
Indonesia
Zulhas Bertemu Menlu Bangladesh, Bahas Komitmen Penyelesaian IB-PTA

Mendag Zulkifli Hasan atau disapa Zulhas melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Kalam Abdul Momen.

Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kepedulian kepada sesama terus ditebarkan Merah Putih Kasih Foundation (MPKF) Peduli.