DPR Minta Kemenag dan Kemendikdasmen Duduk Bersama Bahas Libur Sekolah Selama Ramadan

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 06 Januari 2025
DPR Minta Kemenag dan Kemendikdasmen Duduk Bersama Bahas Libur Sekolah Selama Ramadan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydus merespons wacana libur sekolah selama bulan Ramadan. Dia meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) duduk bersama membahas rencana tersebut.

Habib Syarief mengatakan, rencana libur sekolah selama Ramadan merupakan hal yang baik. Hal itu jika ditujukan guna memberikan kesempatan para siswa untuk menjalankan ibadah dengan optimal sehingga dapat meningkatan sisi spritualitas mereka

"Tujuan libur selama Ramadaan sangat baik. Para siswa kita bisa fokus ibadah dan belajar agama. Kami mendukung rencana itu," kata Habib Syarief dalam keterangannya, Senin (6/1).

Menurutnya, rencana libur sekolah selama Ramadan itu harus dimatangkan, karena tinggal dua bulan lagi. Kemenag dan Kemendikdasmen harus duduk bersama membahas rencana tersebut, sehingga program tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Baca juga:

Legislator Senayan Dukung Libur Sekolah Selama Bulan Ramadan

Sampai saat ini, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, belum ada format yang jelas dan detail terkait libur selama Ramadan.

"Masih banyak pertanyaan yang muncul, misalnya, apakah semua kegiatan sekolah diliburkan, sehingga tidak ada kegiatan sama sekali selama Ramadan? Atau meliburkan pembelajaran formal dan diganti dengan pembelajaran keagamaan?” tanyanya.

"Jika anak-anak fokus belajar agama dan beribadah, seperti apa formatnya? Apakah sekolah masing-masing yang mengadakan kegiatan Ramadan atau diserahkan kepada orang tua secara penuh? Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab, sehingga sekolah dan orang tua siswa tidak bingung dan bertanya-tanya lagi," sambungnya.

Sebab, kata Habib Syarief, jika kegiatan selama Ramadan diserahkan penuh kepada orang tua, maka mereka akan kesulitan mengaturnya. Apalagi jika kedua orang tua sama-sama bekerja. Bahkan, walaupun salah satu orang tua tidak bekerja, mereka tetap akan kesulitan.

“Kalau anak-anak mengisi liburan Ramadan hanya di rumah, maka mereka akan cepat bosan. Orang tua pun akan kesulitan mengatur kebosanan anak selama Ramadan. Dikhawatirkan anak-anak akan semakin sering bermain gawai di rumah,” jelasnya.

Baca juga:

DPRD DKI Targetkan Sekolah Swasta Gratis Terlaksana Juli, Pemprov Diminta Siapkan Kajian Akademis

Politisi berlatar belakang ulama itu menegaskan bahwa kecanduan gawai sudah menjadi masalah serius di kalangan anak-anak. Mereka sulit dilepaskan dari alat komunikasi tersebut.

“Gawai ini menjadi candu bagi anak-anak. Banyak anak-anak yang tidak bisa lepas dari adiksi terhadap penggunaan gawai ini. Ramadan seharusnya bisa digunakan untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh gawai," bebernya.

Untuk itu, Habib Syarief meminta Kemenag dan Kemendikdasmen mengadakan rapat bersama dalam menyusun formula Program Ramadan atau pesantren kilat. Misalnya, setiap sekolah harus mengadakan kegiatan Ramadan. Mereka bisa bekerja sama dengan masjid setempat untuk menggelar acara keagamaan.

"Ini harus segera dirumuskan, sehingga sekolah dan madrasah bisa bersiap menyambut Ramadan dan menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan," pungkasnya. (Pon)

#DPR RI #Libur Sekolah #Ramadan #Kementerian Agama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan