DPR Minta Kelompok Buruh Awasi Pembahasan RUU Omnibus Law Buruh membubarkan diri usai melakukan audiensi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Selasa (25/8/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menemui serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat pandemi COVID-19 di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

Dasco menjelaskan, DPR bersama serikat buruh sudah membentuk tim perumus untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Tim perumus itu, kata Dasco, sudah membuat kesepakatan sebagai masukan untuk RUU Cipta Kerja.

Baca Juga

Klaim Bersepakat Dengan DPR, Buruh Tekanan Pemerintah

"Kami telah membentuk tim perumus yang sudah membuat kesepahaman-kesepahaman untuk memasukan aspirasi kawan-kawan dalam RUU Cipta Kerja," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, DPR juga akan menampung aspirasi serikat buruh misalnya, perselisihan yang terjadi antar-kelompok buruh yang telah memakan waktu yang lama.

"Salah satu contoh yang akan kami masukkan dalam aspirasi, adalah misalnya perselisihan buruh yang memakan waktu bertahun-tahun sampai tingkat banding. Kita akan persingkat hingga proses yang tidak bertele-tele dan menyesatkan semua pihak," ucapnya.

Dasco meminta para buruh mengawasi dan mengontrol kinerja DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga aspirasi buruh dapat diperjuangkan sebaik-baiknya sesuai hasil kesepakatan dengan tim perumus.

"Menurut saya kita sekarang sudah berteman. Kita sekarang sudah bersaudara, dan kami akan sekeras-kerasnya memperjuangkan apa yang sudah kita serap dari tim perumus ke dalam RUU klaster ketenagakerjaan," kata dia.

Karena dianggap merugikan hak-hak buruh, KSPI mendesak DPR untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari draf RUU Cipta Kerja. KSPI juga menginginkan agar pemerintah dan DPR RI tidak sedikit pun merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Aksi 25 Agustus ini selain untuk menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR RI yang telah bekerja memenuhi harapan buruh agar bisa didengar. Kalau ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan ke dalam Omnibus Law, sebaiknya masukkan tentang pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal.

Pengawasan yang lebih kuat dipastikan agar setiap aturan yang terangkum dalam UU 13/2003 itu dijalankan dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran hak pekerja. Mereka juga mengusulkan agar ada peningkatan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan yang saat ini belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, KSPI menyatakan setuju investasi masuk ke Indonesia sesuai tujuan pemerintah merancang RUU Cipta Kerja. Namun, pemerintah juga diminta untuk memastikan perlindungan buruh tidak dikurangi.

"Aksi ini akan terus berlanjut jika aspirasi buruh tidak dikabulkan pemerintah dan DPR RI," tuturnya. KSPI menilai setidaknya ada sembilan alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja.

Poin yang ditolak antara lain hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja yang dianggal lebih eksploitatif, potensi karyawan berstatus kontrak tanpa batas waktu, dan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi lebih mudah.

Selain itu, KSPI juga mengkhawatirkan hak cuti dan upah atas cuti yang dihapus, mudahnya tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar untuk masuk ke Indonesia, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun bagi pekerja kontrak. Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan juga datang dari lembaga swadaya masyrakat (LSM) seperti Amnesty International Indonesia.

Sebelumnya, Amnesty menemukan ada setidaknya tujuh pasal yang mengancam hak pekerja dalam draf yang kini berada di tangan DPR. Di antaranya terkait hilangnya batas waktu perjanjian kerja sementara sehingga perusahaan tidak berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap.

Baca Juga

KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law

Selain itu, Pasal 88C pada draf RUU Cipta Kerja menghapus Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan memukul rata standar upah minimum di semua kota dalam satu provinsi. Pekan lalu, Rabu (19/8), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan hal tersebut.

"Pasal-pasal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja,” kata Usman. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH