DPR Minta Kebijakan WFH di Jakarta Kembali Diberlakukan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 15 Agustus 2023
DPR Minta Kebijakan WFH di Jakarta Kembali Diberlakukan

Daniel Johan. Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Kualitas Udara di Jakarta kini tengah menjadi sorotan karena dianggap buruk.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, perlu adanya Work From Home (WFH) menyusul kondisi udara yang memburuk belakangan ini, khususnya di daerah Jabodetabek.

Baca Juga:

Arahan Pj Heru Atasi Polusi Udara Jakarta: ASN DKI WFH Mulai September

Langkah tersebut dinilai bisa dicoba mengingat saat masa Pandemi COVID-19, WFH menjadi cara ampuh menekan penyebaran virus namun tidak mengganggu perekonomian.

"Saya mendukung kebijakan WFH sebagai dasar penguatan mengembalikan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik. Sebab, kualitas udara yang buruk berdampak bagi kesehatan," kata Daniel Johan di Jakarta, Selasa (15/8).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sekitar 100 ribu warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara.

Sedangkan dalam rentan waktu Januari hingga Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta.

Daniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.

"Toh saat pandemi WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Jadi perlu kita kaji dan pertimbangkan bersama,” sambungnya,” jelasnya.

Ia menuturkan, Kementerian Lingkungan Hidup diminta bekerja sama dengan instansi maupun stakeholder terkait untuk membuat rekayasa cuaca demi mengurangi dampak polusi udara.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Opsi WFH Atasi Buruknya Udara Jakarta

Daniel mengatakan, kemarau panjang harus disiasati sehingga dampaknya tidak semakin lama dirasakan rakyat.

“Kita tidak ingin kesehatan masyarakat terganggu yang akan berdampak terhadap produktivitas, termasuk di dunia kerja yang pada akhirnya berimbas ke perekonomian kita,” ucapnya.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu juga mendorong agar transportasi massal diperbanyak dan bisa menjangkau ke seluruh wilayah.

Sehingga, masyarakat akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak langsung pada kemacetan dan polusi udara.

Namun, kualitas dan kuantitas angkutan umum mesti ditambah.

"Jadi tidak ada lagi penumpukan penumpang. Kualitas juga harus dijaga, agar penumpang aman, nyaman dan tenang dalam bepergian di Jakarta," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Minta Pemprov DKI Terapkan WFH

#Udara Buruk #Polusi Udara #DPR RI #Work From Home (WFH)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Pemalsuan meterai bukan sekadar tindak pidana pemalsuan dokumen, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan negara.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Indonesia
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Kepastian status menjadi kebutuhan mendasar bagi para guru, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
DPR mendesak pemerintah memastikan ada penyelesaian yang jelas dan memberikan kepastian pengembalian hak para nasabah.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
Indonesia
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Audit forensik diperlukan agar seluruh dokumen dan aliran dana dapat diperiksa secara transparan sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Indonesia
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Indonesia
Nasib Guru PPPK Paruh Waktu Diputuskan, Bisa Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
Nasib guru PPPK paruh waktu kini diputuskan, yakni berpeluang menjadi penuh waktu mulai 2027.
Soffi Amira - Rabu, 19 Agustus 2026
Nasib Guru PPPK Paruh Waktu Diputuskan, Bisa Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
Indonesia
Dugaan Intervensi Asing di Balik Kerusuhan Demo 2025, Benarkah OSF Terlibat?
Kerusuhan demo 2025 diduga ada intervensi asing. OSF bahkan dikatakan terlibat. Lalu, benarkah OSF terlibat?
Soffi Amira - Rabu, 19 Agustus 2026
Dugaan Intervensi Asing di Balik Kerusuhan Demo 2025, Benarkah OSF Terlibat?
Bagikan