DPR Minta Hadi Tjahjanto Evaluasi Kinerja Juru Ukur Tanah BPN se-Indonesia Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - Kementerian ATR/BPN pimpinan Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto diminta melakukan evaluasi kinerja BPN di Indonesia, khususnya para juru ukur tanah.

Pasalnya, hingga saat ini terdapat sejumlah kesalahan yang terjadi pada penerbitan sertifikat tanah oleh Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga:

Menteri ATR Ancam Pecat Pegawai yang Lakukan Pungli

Kesalahan tersebut antara lain, kurangnya update data pada buku besar BPN tentang status tanah, baik tanah dengan status hak guna usaha (HGU) yang izinnya telah berakhir maupun kesalahan saat pengukuran titik lokasi tanah.

Selain itu, adanya penerbitan sertifikat tanah ganda pada satu titik lokasi yang sama. Hal itu sering menjadi penyebab pecahnya konflik di tengah masyarakat.

"Ini yang harus dikritisi dan harus dievaluasi ke depan. Ini juga akan mempermalukan Pak Presiden yang memiliki program reformasi agraria,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang, Kamis (14/7).

Junimart juga meminta agar Hadi mengedepankan kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat tanah. Apalagi, kata dia, dalam merealisasikan target, Presiden Jokowi memiliki program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

"Pak Menteri ATR-BPN yang baru, Marsekal Hadi, lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Terlebih pada penerbitan sertifikat tanah agar jangan sampai kesalahan yang sama di masa menteri sebelumnya terulang," ujarnya.

Baca Juga:

Gerindra Buka Peluang Riza Patria Maju Pilgub DKI 2024

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan target 80 juta bidang tanah bersertifikat pada 2025 dicanangkan Presiden Jokowi melalui program sertifikat tanah gratis atau PTSL. Program ini diharapkan terealisasi tepat waktu tanpa terkesan terburu-buru.

"Jangan karena kejar target, justru program PTSL ini jadi rusak. Bagaimana agar sertifikat tanah gratis yang dibagikan Pak Jokowi kepada masyarakat ini tidak bermasalah di kemudian hari," imbuhnya.

Ia lantas menyinggung penyitaan 300 sertifikat tanah redistribusi masyarakat di Jasinga, Bogor, yang dilakukan Satgas BLBI beberapa waktu lalu.

Menurut dia, meski saat ini sertifikat tersebut telah dikembalikan kepada masyarakat, peristiwa itu patut dijadikan sebagai pelajaran berharga.

"Yang terjadi di Jasinga beberapa waktu lalu dijadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati. Seharusnya, Kementerian ATR/BPN setelah peristiwa penyitaan itu terjadi segera memberikan klarifikasi, jangan dibiarkan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Ganti Mendag dan Menteri ATR/BPN, Seskab: Momentumnya Pas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hujan Deras Mulai Sering Turun, PDIP Ajak Rakyat Waspadai La Nina
Indonesia
Hujan Deras Mulai Sering Turun, PDIP Ajak Rakyat Waspadai La Nina

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh rakyat Indonesia mulai mewaspadai potensi bencana alam akibat La Nina.

Wagub DKI Sebut Sopir TransJakarta Berpotensi Jadi Tersangka
Indonesia
Wagub DKI Sebut Sopir TransJakarta Berpotensi Jadi Tersangka

"Untuk perlu diketahui hasil koordinasi antara Dishub dan Polda beberapa waktu lalu. Setelah kami tanya informasi dari Dishub kemarin memang ada potensi tersangka dari sopir itu sendiri," ucap Riza

Masyarakat Dinilai Sudah Rindu Datang ke Mal
Indonesia
Masyarakat Dinilai Sudah Rindu Datang ke Mal

Jumlah pengunjung satu mal menengah per harinya rata-rata 30.000 orang pada 2019 atau sebelum pandemi COVID-19.

Kondisi Baik, Putra Vanessa Angle Dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya
Indonesia
Kondisi Baik, Putra Vanessa Angle Dirujuk ke RS Bhayangkara Surabaya

Gala Sky anak tunggal dari almarhum Vanessa Angel salah satu korban selamat dalam kecelaan tunggal mobil Pajero Sport warna putih di tol Jombang.

Rawan Diklaim Daerah Lain, Pemkot Solo Daftarkan 35 Motif Batik UNESCO
Indonesia
Rawan Diklaim Daerah Lain, Pemkot Solo Daftarkan 35 Motif Batik UNESCO

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah telah mendaftarkan 35 corak batik khas Solo sebagai warisan budaya tak benda ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Gibran Copot Direktur PDAM Solo karena Diduga Lakukan Tindak Asusila
Indonesia
Gibran Copot Direktur PDAM Solo karena Diduga Lakukan Tindak Asusila

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mencopot salah satu pejabat berposisi direktur di PDAM Toya Wening.

Upacara HUT TNI di Istana sampai HI, Berikut Rekayasa Jalan Sekitar Monas
Indonesia
Upacara HUT TNI di Istana sampai HI, Berikut Rekayasa Jalan Sekitar Monas

Selain upacara, perayaan HUT TNI ke-77 diramaikan dengan parade sekitaran Monas dan Istana Negara sampai dengan Bundara Hotel Indonesia.

Terjebak Banjir, PMI Evakuasi Ibu Hamil yang Mau Melahirkan di Tangerang
Indonesia
Terjebak Banjir, PMI Evakuasi Ibu Hamil yang Mau Melahirkan di Tangerang

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang, Banten, mengevakuasi seorang warga yang akan melahirkan di Perumahan Puri Kartika Ciledug saat banjir menggenangi perumahan tersebut.

172 Kios Monas yang Diresmikan Ahok Habis Terbakar, Kerugian Capai Rp 1,2 Miliar
Indonesia
172 Kios Monas yang Diresmikan Ahok Habis Terbakar, Kerugian Capai Rp 1,2 Miliar

Kios Lenggang Jakarta diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok pada 2015 untuk menampung pedagang kecil dan pedagang kaki lima.

Kewajiban Vaksinasi Booster Diterapkan, Baru 25 Persen Orang Mau Divaksin
Indonesia
Kewajiban Vaksinasi Booster Diterapkan, Baru 25 Persen Orang Mau Divaksin

Dosis penguat vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 53.056.762 persen dari total warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19, yakni 208.265.720 orang.