DPR Minta Direksi BUMN yang Terlibat Korupsi Dihukum Penjara Seumur Hidup Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun. (Foto: DPR)

MerahPutih.com - Kalangan DPR RI mendukung langkah Menteri BUMN, Erick Thohir membongkar dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun (Dapen) BUMN.

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun, mengatakan dugaan korupsi itu sangat memprihatinkan. Pasalnya, sekitar 65 persen dana pensiun perusahaan pelat merah itu bermasalah.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN

"Kalau memang terbukti, maka oknum direksi BUMN tersebut harus dihukum seumur hidup. Artinya, dia tak pakai otak dalam mengelola dana pensiunan karyawan kecil," Rudi kepada wartawan, Rabu (18/1).

Rudi menduga para oknum Direksi BUMN itu telah seenaknya menggunakan dana pensiun karyawan dan membelanjakan aset untuk pembelian saham.

"Dari sinilah, ada dugaan korupsi terindikasi. Karena saya mendengar dugaan korupsinya mencapai triliunan rupiah," ungkapnya.

Politikus Partai NasDem ini mengingatkan para direksi BUMN belajar dari kasus korupsi Asuransi Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara.

"Langkah Erick Thohir ini dengan cepat membongkar kasus ini harus mendapat apresiasi. Sebab, kalau tidak maka arahnya nanti dibebankan kepada negara lagi, seperti Jiwasraya," ujarnya.

Baca Juga:

Berhasil Tekan Utang, Laba BUMN Bisa Capai Rp 200 Triliun

Rudi mengaku kecewa dengan oknum direksi BUMN yang memiliki perilaku maling dan memainkan dana triliunan rupiah milik karyawan dengan tanpa beban.

"Ini kok, seperti uang milik nenek moyangnya saja. Enak sekali itu direksi maling dan pura pura bodoh. Uang triliunan karyawan dimainkan tanpa beban," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil 41 direksi lembaga dana pensiun BUMN pekan lalu dan mengingatkan agar belajar dari kasus Asabri dan Jiwasraya.

Erick menambahkan Indonesia sedang berusaha menarik kepercayaan investor. Karena itu, kepercayaan terhadap BUMN harus dijaga.

Menurut Erick, hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

"Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK, dan kita juga memprosesnya secara hukum di Kejaksaan. Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Menteri BUMN Klaim Utang Garuda Susut hingga 50 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Sarankan Pemerintah Tunjuk Distributor Terverifikasi Salurkan Minyak Goreng Curah
Indonesia
PKS Sarankan Pemerintah Tunjuk Distributor Terverifikasi Salurkan Minyak Goreng Curah

Amin Ak menyatakan, masyarakat kelompok sasaran, harusnya cukup menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) saja saat membel minyak goreng curah.

Kebakaran Hebat Pabrik Alumunium Foil di Gunung Putri, Penyebab Belum Diketahui
Indonesia
Kebakaran Hebat Pabrik Alumunium Foil di Gunung Putri, Penyebab Belum Diketahui

Warga Bogor dan sekitarnya digegerkan dengan insiden kebakaran pabrik alumunium foil.

Demokrat Harap Pembentukan Koalisi tak Diintervensi Kekuasaan
Indonesia
Demokrat Harap Pembentukan Koalisi tak Diintervensi Kekuasaan

Partai Demokrat, kata Herzaky, berharap tidak ada pihak yang berupaya mengganggu, menggerogoti kemandirian, independensi partai politik dalam menentukan dengan parpol dalam berkoalisi.

Pemprov DKI Pastikan Pasokan dan Harga Pangan Stabil
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Pasokan dan Harga Pangan Stabil

Pemerintah DKI Jakarta memastikan pasokan kebutuhan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Jakarta dalam kondisi stabil, serta harga pangan tetap terjaga dan terjangkau.

Polda Metro Jaya Masih Kaji Rencana Hasil Uji Emisi Jadi Syarat Perpanjangan STNK
Indonesia
Polda Metro Jaya Masih Kaji Rencana Hasil Uji Emisi Jadi Syarat Perpanjangan STNK

Dirlantas Polda Metro Jaya, Brigjen Sambodo Purnomo Yogo menyebut kebijakan tersebut perlu dikaji dan dirapatkan terlebih dahulu. Khususnya dengan pihak terkait untuk menentukan detail penerapannya.

Sayap Partai Golkar Rapikan Mesin 0rganisasi Menangkan Airlangga dan Zaki Iskandar
Indonesia
Sayap Partai Golkar Rapikan Mesin 0rganisasi Menangkan Airlangga dan Zaki Iskandar

Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mulai memanaskan mesin politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Airlangga Harap KTT ASEAN 2023 Bisa Dorong Perekonomian Nasional
Indonesia
Airlangga Harap KTT ASEAN 2023 Bisa Dorong Perekonomian Nasional

Ekonomi digital diangkat sebagai salah satu pilar strategis Keketuaan ASEAN Indonesia tahun 2023 agar dapat mengakselerasi transformasi digital yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan.

Revitalisasi Taman Balekambang Solo Dimulai, Menteri Basuki: Kembalikan Konsep Kebon Rojo
Indonesia
Revitalisasi Taman Balekambang Solo Dimulai, Menteri Basuki: Kembalikan Konsep Kebon Rojo

Revitalisasi Taman Balekambang diharapkan menjadi Kebon Rojo terbaik di Asia Tenggara.

Fasilitas Buat ASN di IKN Dipastikan Rampung Sebelum Pindah
Indonesia
Fasilitas Buat ASN di IKN Dipastikan Rampung Sebelum Pindah

pemerintah terus menggenjot pembangunan sejumlah fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN seperti sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lainnya.

50 RT di Jakarta Dilanda Banjir, Ketinggian Sampai 2,2 Meter
Indonesia
50 RT di Jakarta Dilanda Banjir, Ketinggian Sampai 2,2 Meter

Cuaca ekstrem ini menyebabkan kenaikan status siaga Bendung Katulampa Siaga 3 (Waspada), Pos Pantau Depok menjadi Siaga 2 (Siaga) dan Pos Pesanggrahan Siaga 3 (Waspada).