DPR Minta BUMN Pelopori Penguasaan Teknologi Rancang Bangun Gedung Kementerian BUMN, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

MerahPutih.com - DPR minta pemerintah tidak membuat kebijakan kontradiktif terkait penyehatan BUMN manufaktur. Pasalnya, pemerintah menggaungkan kampanye untuk menggunakan barang lokal, namun di sisi lain terkesan mengabaikan penguatan kemampuan penguasaan rancang bangun.

“BUMN harus memelopori penguasaan teknologi rancang bangun untuk kemandirian bangsa,” kata anggota Komisi VI DPR Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (17/12).

Padahal, menurut Amin, kunci efisiensi proyek pembangunan nasional diawali dari kemampuan rancang bangun sendiri.

Baca Juga:

Dibahas 3 Periode, Naskah Akademik Revisi UU BUMN Diklaim Sudah Rampung

Dengan membuat rancang bangun sendiri, maka hal itu akan mendorong peningkatan penggunaan komponen, jasa, dan sumber daya manusia lokal.

Legislator Dapil Jatim IV itu juga menilai, penggunaan komponen impor dapat ditekan hanya untuk yang betul-betul belum mampu dibuat anak bangsa.

“Saya setuju agar PT Barata dan beberapa BUMN manufaktur fokus ke bisnis inti mereka, namun harus ada BUMN atau swasta nasional yang diperkuat kemampuan penguasaan teknologi rancang bangun agar bangsa ini mandiri,” ujarnya.

Amin juga mendesak pemeritah terbuka soal pembengkakan biaya (cost overrun) pada berbagai proyek BUMN manufaktur sehingga banyak proyek yang tidak terselesaikan.

"Tidak dikuasainya engineering, procurement, and construction (EPC) atau hal lain. Jangan-jangan lebih banyak disebabkan praktik perburuan rente di tubuh BUMN sehingga proyek tidak efisien," bebernya.

Baca Juga:

Erick Thohir Pastikan BUMN akan Relokasi Hunian Sementara Korban Erupsi Semeru

Jika penyebabnya kapasitas SDM, kata Amin, semestinya ada upaya menunjuk dan menempatkan orang-orang kompeten untuk menanganinya. Pengadaan barang dan jasa, lanjut dia, prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Misi utamanya, kata Amin, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, dan meningkatkan sinergi antar BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi BUMN.

Amin mengingatkan, harus ada BUMN yang mampu menguasai teknologi rancang bangun, termasuk dalam EPC untuk memperkuat kemandirian bangsa.

“Sebagai contoh kemampuan PT Pindad yang menguasai rancang bangun alat-alat berat, PT PAL dalam rancang bangun perkapalan, dan PT INKA dalam rancang bangun perkeretapian. Kalaupun tidak dikerjakan oleh BUMN, prioritaskan badan usaha swasta nasional,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PKS Desak Pemerintah Atasi Utang Jumbo BUMN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakim Tolak JC AKP Robin yang Ungkap Peran Wakil Ketua KPK
Indonesia
Hakim Tolak JC AKP Robin yang Ungkap Peran Wakil Ketua KPK

Permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Stepanus Robin Pattuju ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kasus COVID-19 Melandai, Pengguna Pesawat Meningkat
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai, Pengguna Pesawat Meningkat

Kemenhub mencatat adanya peningkatan penumpang pesawat mencapai belasan persen semenjak penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia mulai melandai.

Tiga Napi Masih Dirawat di RSUD Tangerang, Satu Kritis
Indonesia
Tiga Napi Masih Dirawat di RSUD Tangerang, Satu Kritis

Tuan N luka bakar 13 persen di kepala dan wajah

Kripto Kian Bergejolak, Badan Regulasi Global Diprediksi Dibentuk Tahun Depan
Dunia
Kripto Kian Bergejolak, Badan Regulasi Global Diprediksi Dibentuk Tahun Depan

Pasar kripto mengalami volatilitas yang lebih liar yang telah lama diwaspadai oleh pengawas.

Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E

Prasetyo meminta lembaga antirasuah itu memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus ini. Dia berharap KPK tak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus ini.

Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM
Indonesia
Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM

Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian

Tuntut Banding PTUN Soal UMP DKI, Buruh Nyatakan Dukung Anies Jadi Presiden
Indonesia
Tuntut Banding PTUN Soal UMP DKI, Buruh Nyatakan Dukung Anies Jadi Presiden

KSPI DKI sejak awal selah mendukung pencalonan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Golkar-PDIP Sambut Baik Perpres 68 Tahun 2021
Indonesia
Golkar-PDIP Sambut Baik Perpres 68 Tahun 2021

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga mesti dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pendukung lainnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Koruptor di Korea Utara Dibuang ke Kandang Buaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Koruptor di Korea Utara Dibuang ke Kandang Buaya

terdapat narasi “Hukuman mati bagi koruptor uang negara di Korea Utara. di bawah ada kandang buaya” dan “Presiden Korea Utara menggandeng pejabatnya yang terlibat korupsi.”

Akui Kehebatan Garuda Muda, Pelatih Filipina Jagokan Indonesia dan Vietnam ke Semifinal
Olahraga
Akui Kehebatan Garuda Muda, Pelatih Filipina Jagokan Indonesia dan Vietnam ke Semifinal

Pelatih Filipina U-23, Norman Fegidero, mengakui kehebatan Timnas Indonesia U-23. Ia bahkan kini menjagokan skuat Garuda Muda untuk lolos ke semifinal.