DPR MInta AirNav Indonesia Perbarui Peralatan dan Perbaiki Manajemen

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 05 Desember 2024
DPR MInta AirNav Indonesia Perbarui Peralatan dan Perbaiki Manajemen

Aktivitas penerbangan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyampaikan kritik sekaligus dorongan kepada AirNav Indonesia untuk segera melakukan pembenahan berbagai persoalan terkait peralatan dan manajemen operasional.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V bersama mitra membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Danang menegaskan AirNav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan yang ditunjuk pemerintah, memiliki peran strategis dalam pengelolaan ruang udara, baik untuk penerbangan domestik, internasional, maupun kebutuhan militer.

Politikus Gerindra ini menyoroti sejumlah masalah yang memengaruhi kinerja AirNav Indonesia. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah terkait peralatan Air Traffic Services (ATS) System di Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC).

"Peralatan yang digunakan saat ini, kami mendapat informasi sudah kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sebagai pusat layanan lalu lintas udara yang menangani rata-rata 1.200 penerbangan setiap harinya, modernisasi teknologi dianggap sebagai kebutuhan mendesak," terangnya.

Baca juga:

KPK Bakal Beberkan Kaitan Dirut Airnav Polana dengan Kasus Amarta Karya

“AirNav Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara kita. Namun, dengan peralatan yang sudah usang, efisiensi dan keselamatan penerbangan bisa terancam. Ini tidak boleh dianggap sepele,” sambung Danang.

Selain aspek teknologi, Danang juga menyoroti pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di internal AirNav Indonesia. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan personel yang terlibat langsung dalam operasional navigasi penerbangan.

Menurutnya, kebutuhan operasional yang semakin berkembang harus diimbangi dengan sistem kerja yang efisien serta dukungan terhadap kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan untuk personel AirNav.

“Para petugas navigasi kita adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Kesejahteraan mereka harus jadi prioritas,” tambahnya.

AirNav Indonesia sendiri memiliki tugas vital dalam pengaturan ruang udara yang menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu,Danang menekankan bahwa segala bentuk pembenahan yang dilakukan oleh AirNav tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

Baca juga:

KPK Masih Dalami Dugaan Aliran Uang dan Barang Mewah ke Dirut Airnav

Danang meminta agar AirNav Indonesia segera menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan tetap melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Kita tidak bisa menunda lagi. Keamanan, efisiensi, dan kedaulatan ruang udara adalah prioritas utama,” imbuhnya.

Lebih lanjut Danang menambahkan, melalui rapat kerja ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan di Indonesia.

"Semoga dengan dorongan dari Komisi V DPR RI, AirNav Indonesia dapat segera melakukan transformasi yang diperlukan demi masa depan penerbangan yang lebih baik," tutupnya. (Pon)

#AirNav Indonesia #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan