DPR Mengkritisi Wacana Penggunaan Susu Ikan di Program Makan Bergizi Gratis

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 19 September 2024
DPR Mengkritisi Wacana Penggunaan Susu Ikan di Program Makan Bergizi Gratis

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Dok. Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penggunaan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi dilakukan.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo pun merespons. Ia menyarankan agar anak diberi produk ikan utuh, bukan yang melalui proses panjang.

“Anak-anak lebih baik diberikan makanan yang utuh, seperti ikan saja bukan ikan yang diproduksi melalui proses yang panjang,” kata Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/9).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan tentang plus minus makanan yang diproses melalui industri, semisal pengolahan ikan menjadi susu ikan. Di mana rasanya diubah seperti susu sapi.

“Minusnya banyak, misalnya nilai gizinya berkurang. Bayangkan, memproduksi ikan menjadi susu berasa susu sapi harus melewati proses pengumpulan daging, mengiterasi protein, memberikan perasa, menghilangkan rasa amis dan sebagainya,’’ paparnya.

Baca juga:

IDI Sebut Susu Ikan Kaya Omega 3 dan Anti Inflamasi

Rahmad Handoyo yakin, jika anak-anak sejak dini makan ikan utuh, maka hal tersebut sekaligus bisa menjadi kampanye efektif program Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan).

Gemarikan merupakan sebuah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas yang dikampanyekan sejak 2004 lalu.

“Saya berkeyakinan akan lebih baik jika anak-anak mengkonsumsi makanan yang utuh dibanding memakan makanan hasil proses produksi makanan olahan,” ungkap Rahmad.

Dia yakin ketika anak-anak diajari mengkonsumsi ikan maka setelah mereka dewasa, mereka tetap menggemari ikan.

“Kondisi ini akan menguntungkan karena makan ikan manfaatnya besar, mengingat ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan,” katanya.

Baca juga:

Susu Ikan di Makan Bergizi Gratis Perlu Pengawasan Ketat Badan Gizi Nasional

Dia menilai, dengan memakan ikan dapat menjaga kesehatan jantung karena kandungan asam lemak omega-3 yang baik. Selain itu, meningkatkan fungsi otak serta meningkatkan kemampuan kognitif.

Apalagi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah.

“Saya harus mengingatkan agar jadi perhatian bersama, bangsa kita yang kaya raya soal ikan namun konsumsi makan ikan kita masih rendah walaupun ikan itu gizinya luar biasa,” jelas dia. (Knu)

#Makan Bergizi Gratis #Susu Ikan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan