DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) saat melawat ke Papua. (Foto: ANTARA/HO Puspen Kemendagri)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal penegasan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bahwa pemerintah bisa memberhentikan kepala daerah jika terbukti melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, pencopotan kepala daerah perlu kajian mendalam dan koordinasi.

Hal itu dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Terbatas (Ratas) Senin (16/11).

“Apapun itu peraturan Mendagri yang dikeluarkan sepanjang memang peraturan untuk bagaimana mencegah dan mengurangi pandemi COVID-19, itu patut kita apresiasi,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Baca Juga

Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, aturan tersebut mengikat terhadap kepala daerah yang tatarannya di bawah pengawasan Mendagri dan juga masyarakat.

Namun demikian, Koordinator Satgas Lawan COVID-19 ini mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menjadikan aturan tersebut sebagai sebuah polemik, karena itu merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pandemi.

“Saya pikir hal tersebut tidak usah menjadi dinamika karena aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut bertujuan baik dalam rangka mencegah perluasan pandemi COVID-19 yang saat ini juga agak mengkhawatirkan,” pinta anggota Komisi III DPR ini.

Mendagri Tito Karnavian. ANTARA/Handout/aa.
Mendagri Tito Karnavian. ANTARA/Handout/aa.

Adapun sanksi pencopotan kepala daerah, Dasco menegaskan bahwa ketentuan tersebut masih perlu kajian yang mendalam dan dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait.

"Ya kalau soal sanksi pencopotan mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak," tandasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah memberikan teguran dalam bentuk tertulis kepada kepala daerah yang terlibat dalam kerumunan dalam rangkaian Pilkada 2020.

"Kemendagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah kita berikan teguran secara tertulis," katanya dalam keterangan tulis.

Dia menyebut, setelah penetapan pasangan calon, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, pihaknya bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Menurutnya sampai sejauh ini pelaksanaan pilkada berjalan lancar, baik dari sisi data pemilih, maupun tahapan lainnya.

Misalnya, tahapan verifikasi faktual yang rawan penularan berjalan lancar. Begitu juga potensi kerumunan lainnya di saat coklit pada tahapan pemutakhiran data pemilih bisa diatasi.

"Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang sudah kami sampaikan persoalan utamanya adalah pemberlakuan PKPU Nomor 13 tanggal 1 September memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah Forkopimda dan lain-lain," terang mantan Kapolri itu.

Untuk mengantisipasi timbulnya kerumunan, Polri dan TNI serta Kemendagri juga melakukan monitoring harian. Begitu pun dengan Satgas COVID-19.

Hasil monitoring ini lantas dibagikan antara satu elemen ke elemen lain. Sehingga masing-masing elemen bisa mendapatkan rekonsiliasi data apa yang terjadi hari itu. Data apa saja pelanggarannya. Dan data apa saja tindakannya serta lainnya.

Baca Juga

Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI

"Jadi ini mekanisme kontrol, pengawasan tahapan-tahapan Pilkada. Selain itu dari awal kita meminta KPU untuk memasukkan tema sentral, yaitu adalah tema mengenai peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi daerah masing-masing," terangnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saat Rapat Bamus, Ketua DPRD DKI Kaget Dengar Saefullah Meninggal
Indonesia
Saat Rapat Bamus, Ketua DPRD DKI Kaget Dengar Saefullah Meninggal

Pras mengaku kaget dengan kabar meninggalnya Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah akibat terpapar virus corona.

 Para Mahasiswa di Kabupaten Sleman Wajib Jalani Rapid Test Sebelum Masuk Kuliah
Indonesia
Para Mahasiswa di Kabupaten Sleman Wajib Jalani Rapid Test Sebelum Masuk Kuliah

Bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan ketentuan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa baik mahasiswa lama dengan mahasiswa baru.

Ini Kelebihan Pulau Sebaru sebagai Lokasi Karantina Virus Corona
Indonesia
Ini Kelebihan Pulau Sebaru sebagai Lokasi Karantina Virus Corona

BNPB memastikan fasilitas untuk observasi virus corona bagi WNI anak buah kapal World Dream di Pulau Sebaru Keci jauh lebih baik.

Gerindra: Fit and Proper Test Ada di Paripurna Pemilihan Wagub
Indonesia
Gerindra: Fit and Proper Test Ada di Paripurna Pemilihan Wagub

Fit and proper test masuk dalam salah satu poin tatib DPRD yang mengatur teknis pemilihan pengganti Sandiaga Uno tersebut.

Salah Satu Paslon Pilkada Surabaya Dinyatakan Positif COVID-19
Indonesia
Salah Satu Paslon Pilkada Surabaya Dinyatakan Positif COVID-19

KPU Surabaya mengonfirmasi salah satu pasangan calon Pilkada Surabaya positif COVID-19.

BMKG Prediksi Manado akan Dilanda Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter
Indonesia
BMKG Prediksi Manado akan Dilanda Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter

Data BMKG, tekanan rendah sebesar 1007 hPa terjadi di Laut Arafuru dan sirkulasi udara teridentifkasi di Samudra Hindia utara Aceh

Pemerintah Gelontorkan Rp203,9 Triliun untuk Masyarakat Terdampak COVID-19
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Rp203,9 Triliun untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

Pemerintah menggelontorkan dana Rp203,9 Triliun untuk perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Rekayasa Pola Operasi KRL Sehubungan Peningkatan Jumlah Penumpang
Indonesia
Rekayasa Pola Operasi KRL Sehubungan Peningkatan Jumlah Penumpang

Untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di stasiun, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan melakukan rekayasa pola operasi

Jokowi Tegaskan COVID-19 Tak Kurangi Kemeriahan Detik-Detik Proklamasi
Indonesia
Jokowi Tegaskan COVID-19 Tak Kurangi Kemeriahan Detik-Detik Proklamasi

Jokowi mengatakan secara fisik, hanya ada 20 peserta upacara di halaman Istana Merdeka

DPRD Panggil Kadishub DKI Terkait Penerapan Ganjil-Genap Sepeda Motor
Indonesia
DPRD Panggil Kadishub DKI Terkait Penerapan Ganjil-Genap Sepeda Motor

Pengguna motor merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah.