DPR Masih Kaji Pilkada Serentak 2024 TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - DPR dan pemerintah pusat masih mengkaji rencana dan persiapan pemilihan umum legislatif, pemilihan anggota DPD, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak pada 2024.

"Pemilu Legislatif, DPD, Pilpres dan Pilkada 2024 secara serentak se-Indonesia itu adalah pekerjaan yang berat dan kompleksitasnya sangat tinggi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (28/5).

Baca Juga:

Mabes Polri Siapkan Pasukan Jaga Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak

Ia mengatakan, dengan kompleksitas yang sangat tinggi itu pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mencoba menguraikan agar kompleksitas potensi masalah yang sangat tinggi pada Pemilu 2024 secara nasional bisa berkurang.

DPR, lanjut ia, masih mengkaji mengenai hal itu, agar nantinya pemilu berjalan lancar, aman dan tidak menimbulkan persoalan yang bisa merugikan masyarakat dan penyelenggara.

"Hal terpenting, proses politik tersebut harus menghasilkan pilihan yang berkualitas. Konsepnya terus disusun dan mencoba mengurangi kompleksitas," ujarnya pula.

Politisi Partai Golkar ini, potensi kerumitan dalam pilkada serentak sangat tinggi. Tidak hanya membebani pemerintah dan penyelenggara pemilu nantinya, partai politik dan masyarakat juga bisa ikut bingung.

Sosialisasi Pilkada. (Foto: KPU Jambi)
Sosialisasi Pilkada. (Foto: KPU Jambi)

"Hanya saja Komisi II DPR RI, pemerintah pusat dan lembaga terkait juga berusaha mempermudah kompleksitas Pemilu 2024 nantinya. Sehingga hal baru yang dilakukan pemerintah ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang kita takutkan terjadi," ujarnya.

Doli membenarkan, pemerintah akan menggelontorkan dana cukup besar untuk Pemilu Serentak 2024. Namun, menurutnya lagi, besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Paling tidak, estimasi biaya dari APBN sebesar Rp86,9 triliun, APBD Rp26 triliun total untuk keseluruhan se-Indonesia diperkirakan mencapai Rp112 triliun.

"Itu masih kami kaji untuk empat tahun anggaran 2022, 2023, 2024, 2025," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Mendagri Tito Sebut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Amanat UU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Tak Terima 'Judicial Review' Moeldoko Cs, Kubu AHY Singgung Kedengkian dan Akal-akalan
Indonesia
MA Tak Terima 'Judicial Review' Moeldoko Cs, Kubu AHY Singgung Kedengkian dan Akal-akalan

AD/ART Parpol sesuai UU 12/2011 bukanlah peraturan perundang-undangan

14 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling di Jakarta, Senin (9/8)
Indonesia
14 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling di Jakarta, Senin (9/8)

Pada Senin (9/8), vaksinasi keliling hadir di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Ada 14 titik lokasi sasaran vaksin.

DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin
Indonesia
DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin

Pimpinan DPR juga telah menerima langsung surat dari Ketua Umum Partai Golkar yang mengusulkan nama pimpinan DPR RI yang akan menggantikan Azis Syamsuddin.

[HOAKS atau FAKTA]: Warteg di Matraman Merugi Usai Dikunjungi Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warteg di Matraman Merugi Usai Dikunjungi Anies

Semua yang berlangsung acara di warteg sudah diselesaikan dengan baik

Pulihkan Bali, Luhut Gelar Pertemuan Dengan Negara Pengirim Turis Terbanyak
Indonesia
Pulihkan Bali, Luhut Gelar Pertemuan Dengan Negara Pengirim Turis Terbanyak

Provinsi Bali mengandalkan 52 persen Produk Domestik Bruto berasal dari sektor pariwisata. Saat ini tengah mengalami kontraksi ekonomi karena pandemi COVID-19.

Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata
Indonesia
Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata

Pemerintah pusat memutuskan untuk mendesentralisasi atau penyerahan kewenangan pembiayaan isolasi mandiri yang dilakukan secara bertahap ke daerah.

Jokowi Sebar 300 Ribu Paket Obat COVID-19, Ini Isinya
Indonesia
Jokowi Sebar 300 Ribu Paket Obat COVID-19, Ini Isinya

Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang akan dibagikan untuk 7 hari.

Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19
Indonesia
Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Anies Baswedan resmi membubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19, seiring dengan menurunnya kasus virus corona di Ibu Kota

Tiga Juta Lebih Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Tiga Juta Lebih Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19

Kemudian total tes PCR terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta sampai saat ini sudah mencapai 4.853.077 spesimen

Vaksinasi COVID-19 Nasional Sudah Jangkau 2.552.265 Orang
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Nasional Sudah Jangkau 2.552.265 Orang

Sebanyak 138.650 orang mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama hingga pukul 12.00 WIB, Sabtu (6/3).