DPR Masih Kaji Pilkada Serentak 2024 TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - DPR dan pemerintah pusat masih mengkaji rencana dan persiapan pemilihan umum legislatif, pemilihan anggota DPD, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak pada 2024.

"Pemilu Legislatif, DPD, Pilpres dan Pilkada 2024 secara serentak se-Indonesia itu adalah pekerjaan yang berat dan kompleksitasnya sangat tinggi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (28/5).

Baca Juga:

Mabes Polri Siapkan Pasukan Jaga Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak

Ia mengatakan, dengan kompleksitas yang sangat tinggi itu pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mencoba menguraikan agar kompleksitas potensi masalah yang sangat tinggi pada Pemilu 2024 secara nasional bisa berkurang.

DPR, lanjut ia, masih mengkaji mengenai hal itu, agar nantinya pemilu berjalan lancar, aman dan tidak menimbulkan persoalan yang bisa merugikan masyarakat dan penyelenggara.

"Hal terpenting, proses politik tersebut harus menghasilkan pilihan yang berkualitas. Konsepnya terus disusun dan mencoba mengurangi kompleksitas," ujarnya pula.

Politisi Partai Golkar ini, potensi kerumitan dalam pilkada serentak sangat tinggi. Tidak hanya membebani pemerintah dan penyelenggara pemilu nantinya, partai politik dan masyarakat juga bisa ikut bingung.

Sosialisasi Pilkada. (Foto: KPU Jambi)
Sosialisasi Pilkada. (Foto: KPU Jambi)

"Hanya saja Komisi II DPR RI, pemerintah pusat dan lembaga terkait juga berusaha mempermudah kompleksitas Pemilu 2024 nantinya. Sehingga hal baru yang dilakukan pemerintah ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang kita takutkan terjadi," ujarnya.

Doli membenarkan, pemerintah akan menggelontorkan dana cukup besar untuk Pemilu Serentak 2024. Namun, menurutnya lagi, besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Paling tidak, estimasi biaya dari APBN sebesar Rp86,9 triliun, APBD Rp26 triliun total untuk keseluruhan se-Indonesia diperkirakan mencapai Rp112 triliun.

"Itu masih kami kaji untuk empat tahun anggaran 2022, 2023, 2024, 2025," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Mendagri Tito Sebut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Amanat UU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
75 Juta Jiwa Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kemensos Luncurkan Program Atensi
Indonesia
75 Juta Jiwa Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kemensos Luncurkan Program Atensi

Program ATENSI ini akan diimplementasi oleh 41 unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos yaitu balai besar/balai/loka rehabilitasi sosial di seluruh Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Sukoharjo Etik Minta Sejumlah Uang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Sukoharjo Etik Minta Sejumlah Uang

Beredar akun WhatsApp Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Akun tersebut menggunakan foto beserta nama Etik.

Aksi Demo Mahasiswa dan Buruh Rentan Disusupi
Indonesia
Aksi Demo Mahasiswa dan Buruh Rentan Disusupi

“Saya yakin ketika buruh dan mahasiswa turun ke jalan sudah jelas, kontennya jelas dan kuat,” kata Stanislaus

Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet
Indonesia
Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet

Penambahan ini membuat rumah sakit dadakan tersebut mencatat rekor penerimaan pasien terkonfirmasi positif.

Black Box CVR Belum Ditemukan, Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air Diperpanjang 3 Hari
Indonesia
Black Box CVR Belum Ditemukan, Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air Diperpanjang 3 Hari

Pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta kembali diperpanjang selama 3 hari ke depan.

Kepala Daerah Diminta Awasi Perusahaan di Wilayahnya Soal Pembayaran THR
Indonesia
Kepala Daerah Diminta Awasi Perusahaan di Wilayahnya Soal Pembayaran THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 sudah ada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk membantu penuhi hak pekerja/buruh.

Polisi Amankan Ratusan Simpatisan Rizieq Shihab, Ada yang Bawa Sajam
Indonesia
Polisi Amankan Ratusan Simpatisan Rizieq Shihab, Ada yang Bawa Sajam

Satria menyebut dari ratusan simpatisan yang diamankan, pihaknya menemukan adanya senjata tajam (sajam) jenis pisau dari para pendukung mantan pentolan FPI it

Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut
Indonesia
Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut

Corruption Perception Indeks (CPI) yang dikeluarkan Transparency International menilai Indonesia masih merah dalam indeks persepsi korupsi.

KPAI Kritik Wacana Polisi Persulit Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Dapat SKCK
Indonesia
KPAI Kritik Wacana Polisi Persulit Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Dapat SKCK

Mereka terancam sulit mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Hal itu salah satunya bakal diterapkan oleh Polresta Tangerang, Banten.

KPK Periksa Sekjen Kemensos Terkait Kasus Suap Bansos
Indonesia
KPK Periksa Sekjen Kemensos Terkait Kasus Suap Bansos

Hartono akan diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek untuk tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara.