DPR Maklumi Jika Kemenhan Harus Impor Alutsista dari Luar Negeri Ilustrasi: Helikopter Agusta Westland 101 (Foto Wikipedia)

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menilai semangat Kementerian Pertahanan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dari dalam negeri sudah ada sejak lama. Tetapi memang tidak semua kebutuhan alutsista bisa diproduksi dalam negeri.

Ia mencontohkan pesawat tempur yang selama ini memang mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk pembelian dari negara lain.

Baca Juga

Warga Kira Anggota TNI-AU yang Keluar dari Pesawat Sedang Latihan Terjun Payung

"Kan enggak semuanya bisa dibeli di Indonesia. Misalnya (F-16) Viper, pesawat tempur," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Selasa (14/7).

Ia juga mengapresiasi dorongan bagi sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memprioritaskan belanja dalam negeri dan dinilai sebagai langkah bagus.

"Baik, ya, sepanjang dalam negerinya ada, khususnya alutsista (alat utama sistem persenjataan)," kata Andul Kharis.

Sukhoi SU-35 (Foto: Pinterest)

Karena itu, sepanjang kebutuhan pertahanan tersebut bisa dipenuhi dalam negeri, maka tidak menjadi persoalan. "Namun, tidak menutup kemungkinan untuk membeli dari luar," beber dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja produk dari luar negeri dan seluruh belanja diprioritaskan untuk belanja di dalam negeri.

Belanja Pemerintah, dinilainya menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini, sehingga regulasi yang berkaitan dengan belanja Pemerintah dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi.

Baca Juga

Dramatis! Pilot TNI-AU Melontarkan Diri ke Udara Saat Kecelakaan Pesawat

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Jokowi.

Presiden meminta jajarannya untuk bekerja dalam konteks krisis atau tidak seperti dalam keadaan normal biasa, sehingga pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk di dalam negeri. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut e-KTP Djoko Tjandra, Wali Kota Jaksel: Silakan Tanya Dukcapil DKI
Indonesia
Buntut e-KTP Djoko Tjandra, Wali Kota Jaksel: Silakan Tanya Dukcapil DKI

"Yang ngeluarin KTP bukan lurah, tapi Dukcapil di kelurahan," kata Marullah

Pengamat Yakin Tak Ada Parpol Lain Masuk Fase Milenial Semulus Partai Demokrat
Indonesia
Pengamat Yakin Tak Ada Parpol Lain Masuk Fase Milenial Semulus Partai Demokrat

PDI Perjuangan sebagai partai besar tidak berani memberikan tampuk kepemimpinan dari Megawati kepada Puan Maharani atau Prananda Prabowo

COVID-19 Varian India Masuk DKI, Gerindra Khawatir Timbul Klaster Sekolah
Indonesia
COVID-19 Varian India Masuk DKI, Gerindra Khawatir Timbul Klaster Sekolah

Ketua Fraksi Gerindra DKI, Rani Mauliani mengaku masih khawatir akan terjadinya klaster sekolah

Mantan Mensos Juliari Buka Suara Soal Keterlibatan Gibran di Kasus Suap Bansos
Indonesia
Mantan Mensos Juliari Buka Suara Soal Keterlibatan Gibran di Kasus Suap Bansos

Menurut Juliari, informasi keterlibatan Gibran dalam kasus tersebut tidak benar. Hal itu disampaikan Juliari usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan bansos.

Puluhan SMP di Solo Bakal Awali Pembukaan Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
Puluhan SMP di Solo Bakal Awali Pembukaan Pembelajaran Tatap Muka

"Ada 24 sekolah SMP yang kami siapkan untuk pembukaan perdana pembelajaran tatap muka," kata Dwi

Adakah Afiliasi Antara Terdakwa dengan Grup Bakrie di Kasus Jiwasraya?
Indonesia
Adakah Afiliasi Antara Terdakwa dengan Grup Bakrie di Kasus Jiwasraya?

Tercatat 10 perusahaan yang terafiliasi Grup Bakrie ternyata menjadi underlying reksa dana dalam portofolio investasi PT Asuransi Jiwasaraya (Persero).

Polisi Ciduk 1.192 Pedemo, Wagub: 50 Persen Lebih Bukan Warga DKI
Indonesia
Polisi Ciduk 1.192 Pedemo, Wagub: 50 Persen Lebih Bukan Warga DKI

Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 1.192 massa aksi yang memprotes Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja berujung ricuh, di kawasan Jakarta.

E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan
Indonesia
E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan

Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada efektif diyakini bisa mencegah manipulasi perolehan suara peserta pilkada.

Alasan Korban Penyiksaan Takut Lapor Versi LPSK: Takut dengan Pejabat Publik dan Tak Percaya Proses Hukum
Indonesia
Alasan Korban Penyiksaan Takut Lapor Versi LPSK: Takut dengan Pejabat Publik dan Tak Percaya Proses Hukum

Pada tahun 2019, tercatat ada 11 permohonan, sementara per Juni 2020 tercatat ada 10 permohonan