DPR Majukan Rapat dengan KPU Sahkan PKPU Pilkada dari Senin ke Hari Ini

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 25 Agustus 2024
DPR Majukan Rapat dengan KPU Sahkan PKPU Pilkada dari Senin ke Hari Ini

Gedung DPR RI Senayan Jakarta. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal pencalonan di Pilkada 2024 pasca diketoknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan ditentukan hari ini dalam rapat dengan pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (25/8).

"Kita rapat dengar pendapat yang isinya rapat konsultasi tentang perubahan peraturan KPU itu Minggu, 25 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Dolly menyebut rapat itu menyangkut konsultasi perubahan PKPU guna menindaklanjuti putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Mulanya rapat tersebut dijadwalkan pada Senin (26/8). Tapi muncul kesepakatan bersama guna mempercepat rapat supaya perubahan PKPU pencalonan di Pilkada dapat disahkan pada hari ini.

Baca juga:

KPU Pastikan Ikuti Putusan MK soal UU Pilkada 2024

"Jadi bukan Senin (26/). Kita sudah minta izin pimpinan, kita juga sudah koordinasi dengan pemerintah, oke besok. Jadi soal kekhawatiran, logik atau enggak baru disahkan satu hari sebelum disahkan, sudah kami antisipasi," ujar Doli.

Dalam rapat sebelumnya, Doli mengklaim semua fraksi di Komisi II DPR sudah setuju dengan draf perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang disusun KPU setelah putusan MK.

Untuk diketahui, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8).

MK menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD, disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan.

Baca juga:

Komisi II DPR Pastikan Revisi PKPU Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam sidang perkara lainnya di hari yang sama, MK juga menyatakan syarat usia calon kepala daerah harus 30 tahun dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. (Pon)

#Pilkada 2024 #DPR #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Bagikan