DPR Kritisi Penangkapan Jurnalis saat Meliput Aksi Demo UU Cipta Kerja Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di sela diskusi "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan", di Jakarta, Minggu (19/1/2020). Foto: MP/Ponco Sulaksono

MerahPutih.com - Kasus dugaan pengamanan terhadap beberapa jurnalis saat demo menolak UU Cipta Kerja menuai polemik.

Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu mendatangi Polda Metro Jaya ingin memastikan penangkapan para pendemo yang dilakukan kepolisian sudah sesuai dengan prosedur.

"Saya harus memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan baik, proses penahanan, pengamanan, interogasi, dan sebagainya harus sesuai prosedur hukum," kata Adian kepada wartawan di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jumat (9/10).

Baca Juga

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

Adian juga ingin memastikan seluruh pendemo diberi pendampingan hukum dan terjamin protokol kesehatannya. Menurutnya, protokol itu sudah dilakukan.

"Saya juga harus pastikan semua yang diproses harus didampingi kuasa hukumnya. Lalu, karena ini situasi COVID, ini harus pastikan juga di dalam situ semua di-rapid atau tidak," ucapnya.

Dia meminta polisi menghargai hak-hak para pendemo. "Kita belum lihat semua, tapi paling tidak kehadiran saya ini menyampaikan pesan bahwa kita DPR akan memperhatikan proses ini. Artinya, sebagai tugas kita mengawasi pemerintahan, harusnya hal itu bisa dilakukan lebih baik," ujar Adian yang mengenakan kemeja putih ini.

Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Namun, mantan aktivis 1998 itu menyayangkan lantaran mendapatkan kabar adanya tindakan represif kepolisian yang berlebihan, salah satunya kepada jurnalis peliput demo. Dia meminta ini tidak terulang kembali.

"Nah, itu yang harus dipastikan, situasi di lapangan ini kadang kala sulit untuk mengkonfrontir profesi dan sebagainya. Nah, menurut saya, berikutnya ini tak boleh terulang," imbuhnya.

Adian turut menemui Ponco Sulaksono jurnalis Merahputih.com yang ditangkap aparat kepolisian saat meliput demo. Dia berharap tindakan penangkapan terhadap jurnalis saat tengah meliputi demo tidak lagi terulang untuk kedepannya.

"Situasi lapangan seperti ini kan kadang kala sulit untuk mengkonfrontir profesi dan sebagainya. Menurut saya hal-hal seperti ini berikutnya tidak boleh terulang," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan (PDI-P) itu menyarankan kepada jurnalis atau massa aksi yang menjadi korban tindakan represifitas aparat agar menempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Baca Juga

PWJ Desak Kapolri Seret Polisi Lakukan Kekerasan terhadap Jurnalis

"Kalau kemudian misalnya terbukti ada unsur kekerasan dan sebagainya bisa saja diproses, banyak cara. Tapi menurut saya itu proses nanti ya tergantung temen-temen apakah harus dilanjutkan dan sebagainya," katanya.

"Kapasitas kedatangan saya cuma mau memastikan saja agar semua berjalan sesuai prosedur KUHAP." pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Tambah 8 Bank Daerah Salurkan Kredit Rumah FLPP
KPR
Pemerintah Tambah 8 Bank Daerah Salurkan Kredit Rumah FLPP

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2020 lalu PPDPP telah melaksanakan PKS dengan 30 Bank Pelaksana sebagai mitra kerja penyalur FLPP tahun 2021.

Kemenhub Terbitkan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Transportasi Laut
Indonesia
Kemenhub Terbitkan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Transportasi Laut

Pengoperasian transportasi laut pada masa adaptasi kebiasaan baru ini telah ditetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang dan operator.

Komandan KRI Rigel-933 Tegaskan Pentingnya Protokol Kesehatan
Indonesia
Komandan KRI Rigel-933 Tegaskan Pentingnya Protokol Kesehatan

KRI Rigel-933 pernah sukses membantu evakuasi pencarian kotak hitam pesawat Lion Air JT 610

Alat 'Mirip Genset' yang Digunakan Cari 'Black Box' Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Alat 'Mirip Genset' yang Digunakan Cari 'Black Box' Sriwijaya Air SJ 182

ROV itu diharapkan dapat mempercepat penemuan kotak hitam

Pemprov DKI Kerahkan Mobil Lab Percepat Deteksi COVID-19 di Zona Merah
Indonesia
Pemprov DKI Kerahkan Mobil Lab Percepat Deteksi COVID-19 di Zona Merah

Kolaborasi ini mendapat dukungan pendanaan dari Nama Foundation.

Hoaks Perlambat Pemulihan Setelah Gempa Majene
Indonesia
Hoaks Perlambat Pemulihan Setelah Gempa Majene

Gempa yang melululantakkan kawasan Majene, Sulawesi Barat dibarengi isu bakal terjadi tsunami.

Mahfud Bakal Hidupkan Lagi Tim Pemburu Koruptor, Ketua MPR Sindir Kegagalan Masa Lalu
Indonesia
Mahfud Bakal Hidupkan Lagi Tim Pemburu Koruptor, Ketua MPR Sindir Kegagalan Masa Lalu

Pasalnya, tim yang pernah dibentuk pada masa lalu ini bekerja tak sesuai dengan target.

Pemkot Jakarta Pusat Akui Angka Penderita COVID di Wilayahnya Tak Kunjung Turun
Indonesia
Pemkot Jakarta Pusat Akui Angka Penderita COVID di Wilayahnya Tak Kunjung Turun

Sebab, hal ini mesti dilakukan demi mengurangi penyebaran virus corona COVID-19

Bumi, Air dan Kekayaan Terkandung di Indonesia Bisa Dikuasakelolakan Oleh LPI
Indonesia
Bumi, Air dan Kekayaan Terkandung di Indonesia Bisa Dikuasakelolakan Oleh LPI

LPI memperoleh dukungan modal awal sebesar Rp15 triliun atau setara dengan sekitar USD1 miliar dari APBN Tahun 2020.

Bamsoet Tegaskan Insentif Dapat Gairahkan Industri Pers
Indonesia
Bamsoet Tegaskan Insentif Dapat Gairahkan Industri Pers

Pemerintah untuk memastikan insentif bagi industri pers benar-benar diberikan untuk media yang terdampak pandemik COVID-19