DPR Kritik Wagub DKI Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Ba;ai Kota Jakarta, Jumat (7/1/2022) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat merevisi aturan untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah mendapat tanggapan dari legislator Senayan.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta semua pihak taat aturan pilkada. Ia menekankan, masa jabatan kepala daerah habis pada 2022 dan 2023, sehingga tidak bisa diperpanjang.

Kekosongan kursi 7 gubernur serta 76 bupati dan 18 wali kota akan diisi oleh 101 penjabat kepala daerah. Mereka akan menjabat sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga:

PDIP Ingatkan Tito Tak Pilih Pejabat Kepala Daerah Partisan Parpol

"Saya kira tidak benar kalau misalnya ada perubahan undang-undang kita mengharapkan bisa dikukuhkan dengan keputusan presiden. Nanti kita itu kan menyalahi hierarki hukum perundang-undang di Indonesia," kata Doli, Jumat (14/1).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, asumsi presiden bisa merevisi aturan harus dikaji kembali. Bahkan, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sekalipun harus dibahas bersama parlemen.

"Jadi kalau mau diubah pilihannya dua, menerbitkan undang-undang baru atau minimal perppu, dan itu semuanya kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, jadi bukan presiden saja, (tapi) pemerintah dan DPR," ujarnya.

Baca Juga:

Parpol Jangan Ikut Campur Tentukan Pejabat Kepala Daerah

Politikus partai berlogo pohon beringin ini meminta aturan terkait Pilkada 2024 yang sudah ada saat ini untuk ditaati seluruh pihak.

"Undang-undangnya mengatakan sekarang pilkada setelah 2020 itu 2024. Itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus hormati hukum yang sudah kita putuskan," kata Doli. (Pon)

Baca Juga:

Legislator PKB Harap Plt Kepala Daerah Tidak Dirancang Jadi 'Batalion Politik'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021
Indonesia
Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021

"Kebijakan adalah prolegnas dievaluasi per semester maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021)," ujar Yasonna.

Daftar 13 Eks Pegawai KPK Tolak Jadi ASN Polri
Indonesia
Daftar 13 Eks Pegawai KPK Tolak Jadi ASN Polri

Sebanyak 43 orang mantan pegawai KPK telah menjalani asesmen di Mabes Polri dan satu lainnya secara daring.

Nadiem Makarim Dilantik Jadi Mendikbudristek, Bahlil Jabat Menteri Investasi
Indonesia
Nadiem Makarim Dilantik Jadi Mendikbudristek, Bahlil Jabat Menteri Investasi

Nadiem Makarim dan Bahlil Lahadalia resmi mendapatkan jabatan baru di Kabinet Indonesia Maju. Keduanya dilantik Presiden Jokowi sebagai Mendikbud-Ristek dan Menteri Investasi.

Polisi Tangkap Penjual Senjata Pada Pelaku Penyerang Mabes Polri
Indonesia
Polisi Tangkap Penjual Senjata Pada Pelaku Penyerang Mabes Polri

Pelaku pelaku penyerangan Mabes Polri berinisial ZA, menggunakan senjata jenis Airgun berkaliber 4,5 MM.

Masukan Bagi KPK Agar Kepercayaan Publik Kembali
Indonesia
Masukan Bagi KPK Agar Kepercayaan Publik Kembali

KPK untuk dapat bekerja lebih maksimal

KPK Minta Anak Buah Zulhas Perkuat Integritas
Indonesia
KPK Minta Anak Buah Zulhas Perkuat Integritas

Partai politik memiliki peran strategis dalam membentuk budaya antikorupsi

Amien Rais Dinilai Terlalu Bersemangat Kritik Pemerintah hingga Berujung Suudzon
Indonesia
Amien Rais Dinilai Terlalu Bersemangat Kritik Pemerintah hingga Berujung Suudzon

"Mungkin Pak Amien terlalu bersemangat mengkritik pemerintah, sehingga pernyataannya cenderung suudzon," kata Karyono

Artis Jadi Rebutan Parpol Duduki Wagub di Pilkada DKI
Indonesia
Artis Jadi Rebutan Parpol Duduki Wagub di Pilkada DKI

Selebritis akan menjadi rebutan partai politik (parpol) untuk dipertarungkan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI sebagai wakil gubernur (wagub).

Penataan Kawasan Sriwedari Solo Butuh Dana Rp 200 Miliar
Indonesia
Penataan Kawasan Sriwedari Solo Butuh Dana Rp 200 Miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah akan melakukan penataan di kawasan cagar budaya Sriwedari.

Kartu Vaksin Tak Berlaku Masuk Mal, Pengunjung Kebingungan
Indonesia
Kartu Vaksin Tak Berlaku Masuk Mal, Pengunjung Kebingungan

Pemerintah resmi melakukan percobaan uji coba pusat perbelanjaan atau mal dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 10 hingga 16 Agustus 2021 mendatang.