Resesi Ekonomi
DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal Pemberian Bantuan Presiden. (setkab.go,id)

MerahPutih.com - Serapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang baru mencapai 52 persen dinilai belum maksimal. Padahal, pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp695,2 triliun dan baru terserap Rp361,5 triliun.

"Ini udah mau akhir tahun," kata Anggota Komisi IX DPR RI Anis Byarwati dalam diskusi bertajuk "Efek Resesi Ditengah Pandemi" pada Sabtu (7/11).

Untuk menghadapi resesi ekonomi, kata Anis, serapan dana PEN harus dimaksimalkan. Namun, saat ini ada sekitar Rp300 triliun lebih mengendap tidak sampai ke masyarakat.

Baca Juga:

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Bagi Korporasi Belum Terserap

"Itu catatan dari Komisi XI," imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan upaya pemerintah yang belum dirasakan oleh masyarakat agar mampu meningkatkan daya belinya. "Ini yang membuat PEN belum terasa signifikan di masyarakat," ujarnya.

Anggota DPR Anis Byawarti
Anggota Komisi IX DPR RI Anis Byarwati

Menurut Anis, pemerintah harus segera membantu masyarakat dalam menghadapi resesi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan daya beli.

"Jadi yang paling realistis menurut saya itu bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi resesi selama pandemi," kata Anis.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 kemarin. Kondisi ini, minus dalam dua kuartal terakhir lantaran maka Indonesia resmi mengalami resesi. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan
Indonesia
Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan

KPK tidak bisa lagi menerima pegawai dengan model merit system

Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama
Indonesia
Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Data Sementara Gempa Majene: 8 Meninggal 637 Luka
Indonesia
Data Sementara Gempa Majene: 8 Meninggal 637 Luka

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meninjau lokasi terdampak gempa.

Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR
Indonesia
Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR

Berdasarkan data KSPI, ada sekitar 96.000 pekerja di bidang tekstil dan garmen yang dirumahkan

Kawal Pembayaran THR, Anak Buah Anies Bangun Posko Pengaduan
Indonesia
Kawal Pembayaran THR, Anak Buah Anies Bangun Posko Pengaduan

Disnakertran DKI Jakarta akan membuat posko-posko pengaduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Muhammadiyah Dorong KPK Tidak Takut Jatuhkan Hukuman Mati Pada Mensos Juliari
Indonesia
Muhammadiyah Dorong KPK Tidak Takut Jatuhkan Hukuman Mati Pada Mensos Juliari

PP Muhammadiyah mendorong KPK tidak takut untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pihak-pihak yang terbukti mengkorupsi dana bansos.

Pengendara Motor Diminta tak Serobot Jalur Khusus Pesepeda
Indonesia
Pengendara Motor Diminta tak Serobot Jalur Khusus Pesepeda

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta pengendara motor tidak menyerobot jalur yang telah disediakan khusus untuk jalur sepeda seperti Jalan Sudirman-Thamrin.

Banjir Kalsel: Warga Kelaparan dan Butuh Perahu Buat Evakuasi
Indonesia
Banjir Kalsel: Warga Kelaparan dan Butuh Perahu Buat Evakuasi

Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.

Saksi Buka Hasil PCR Positif COVID-19 Atas Nama 'Muhammad R' di Sidang Rizieq
Indonesia
Saksi Buka Hasil PCR Positif COVID-19 Atas Nama 'Muhammad R' di Sidang Rizieq

Petugas laboratorium kami tidak lanjut menanyakan R itu siapa

Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa
Indonesia
Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa

MUI yang melalui kajian fikih telah menerbitkan beberapa fatwa