DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah diminta memberikan penjelasan detail terkait rencana dihilangkannya formasi guru dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2021. Padahal, berdasarkan proyeksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), guru pensiun pada tahun 2021-2025 mencapai 316.535 orang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul FIkri Faqih menilai, kebijakan yang dijadikan alternatif pemerintah menyelesaikan persoalan kebutuhan guru melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga belum jelas.

Baca Juga:

2021 Pemerintah Rekrut 1 Juta CPNS

Ia menegaskan, rekrutmen P3K guru sebelumnya, sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan karena yang sudah diterima lulus tes, faktanya sudah 1 tahun lebih belum terima SK.

Fikri menegaskan, pengumuman Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terkiat kebutuhan 960 ribu guru, lalu disambut pengumuman Kemenpan RB yang hendak merekrut 1 juta ASN, belum jelas formulasinya.

"Pemerintah pusat harus punya formulasi yang jelas sehingga bisa ditindaklanjuti oleh daerah, karena formasi itu juga harus diusulkan oleh Pemda sesuai kewenangannya," ujarnya.

Dia mencontohkan soal rekrutmen P3K khususnya dari honorer K2 yang telah diterima 34.000 orang, ternyata Pemda hanya mengusulkan 31.000 saja, sehingga itu formasi yang disediakan oleh Kemenpan RB.

Fikri mendesak adanya komunikasi intens antara Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkeu dan Badan Kepegawaian Negara sehingga akan muncul formasi ideal yang realistis sesuai kemampuan keuangan negara dalam rekrutmen guru.

Politisi PKS itu mengingatkan terkait rekomendasi Komisi X DPR RI untuk mengatasi problematika tentang guru yaitu harus memiliki kejelasan status, kejelasan kesejahteraan dan kejelasan jaminan sosialnya, lalu berbicara tentang mutu guru ke depan harus memiliki kompetensi dan kemampuan apa saja.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan pada 2021 pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).
Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).

"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ujar Bima dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (29/12).

Bima mengatakan selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antardaerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.

"Karena apa? Karena kalau PNS, setelah mereka bertugas empat sampai lima tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak

Pendaftaran CPNS Ditunda
Indonesia
Pendaftaran CPNS Ditunda
Indonesia
Pendaftaran CPNS Ditunda
Indonesia
Pendaftaran CPNS Ditunda
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Editor Metro TV Tewas Dibunuh, Polisi Korek Rekan-Rekan Sekantor Korban
Indonesia
NasDem Sarankan Pemerintah Segera Undangkan UU Cipta Kerja
Indonesia
NasDem Sarankan Pemerintah Segera Undangkan UU Cipta Kerja

Partai Nasional Demokrat menyarankan agar pemerintah segera mengundangkan Undang-undang Cipta Kerja untuk mengurangi tensi penolakan UU.

Saksi Ungkap Bukti 'Persekongkolan' Brigjen Prasetijo dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Saksi Ungkap Bukti 'Persekongkolan' Brigjen Prasetijo dengan Djoko Tjandra

Saksi AKP Adi Setya dalam persidangan menunjukkan bukti pengiriman gambar surat jalan palsu Djoko Tjandra

Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang
Indonesia
Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang

Anggaran yang semula diperuntukkan bagi 18 lembaga negara itu agar dapat dialokasikan ke kementerian/lembaga lain yang membutuhkan.

KPK Garap Dirut PT PAL Terkait Kasus Korupsi di PT DI
Indonesia
KPK Garap Dirut PT PAL Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Pemeriksaan terhadap Budiman Saleh merupakan penjadwalan ulang

Hadapi Libur Panjang Imlek, Anies Kembali Perpanjang PSBB 2 Pekan
Indonesia
Hadapi Libur Panjang Imlek, Anies Kembali Perpanjang PSBB 2 Pekan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua pekan, dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021.

Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK
Indonesia
Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK

Selain Hermawan, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Manager penagihan PT DI Achmad Azar

Polda Kepri Sesalkan Mantan Calon Taruna AKPOL Curhat di Medsos
Indonesia
Pembatasan 50 Persen Pengunjung Pusat Belanja di Masa PSBB Transisi Jakarta
Indonesia
Pembatasan 50 Persen Pengunjung Pusat Belanja di Masa PSBB Transisi Jakarta

Setiap pusat belanja itu mempunyai alat hitung. Alat hitung itu disebut people counting

Untuk Sementara, Sirkuit Formula E Jakarta Tetap di Monas
Indonesia
Untuk Sementara, Sirkuit Formula E Jakarta Tetap di Monas

Nanti ada panitia dengan penyelenggara dengan pihak Formula E yang mengerti tempat terbaik