DPR Klaim KPK Dilibatkan Dalam Pembahasan UU KPK Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Merahputih.com - DPR membantah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam pembahasan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Tidak mungkin kalau kami tidak melibatkan KPK. Semua undang-undang yang dibuat di DPR itu pasti melibatkan mitra," ujar Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang mewakili DPR dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan pemerintah dan DPR di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (4/2).

Baca Juga

Efek Cak Imin Digarap KPK Buat PKB

Meski membantah KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan, Arteria mengakui saat rancangan undang-undang tersebut akan disahkan tahap pertama oleh baleg, pimpinan KPK saat itu meminta untuk bertemu dengan Menkumham.

Padahal pada saat bersamaan, Menkumham sedang melakukan pembahasan tingkat pertama di baleg sehingga seolah-seolah KPK tidak diundang.

Saat pembahasan tingkat kedua, pihak-pihak yang keberatan dengan rancangan undang-undang pun disebutnya telah diberi ruang.

Politisi PDIP Arteria Dahlan minta WP KPK tidak kebakaran jenggot dengan Dewas KPK
Politikus PDIP, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Terkait mulusnya pembahasan dalam rapat paripurna, ia mengatakan semua fraksi hadir dan semua menyetujui rancangan tersebut, meski beberapa fraksi keberatan dengan penunjukan dewan pengawas oleh presiden.

"Akhirnya dengan melakukan pembahasan-pembahasan lanjutan akhirnya bisa disepakati, tetapi secara prinsip yang lain-lainnya semua sudah setuju dalam konteks substansi dan materi muatan,'' jelas Arteria.

Sebelumnya, KPK mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rancangan undang-undang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan badan legislatif (Baleg) DPR.

Baca Juga

Kaget Kadernya Kena OTT, PKB Segera Sanksi Saiful Ilah?

Bahkan mantan pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan Menkumham Yasonna H Laoly berbohong soal akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Laode juga mengatakan Yasonna pun berbohong telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham pada Kamis, 12 September 2019. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Kantongi Rekaman CCTV di Tol Cikampek
Indonesia
Polisi Kantongi Rekaman CCTV di Tol Cikampek

Apalagi adanya bukti rekaman percakapan atau voice note antara sesama simpatisan Rizieq saat kejadian

Pemilihan Wagub Pengganti Sandiaga Uno, Tertutup atau Terbuka?
Indonesia
Pemilihan Wagub Pengganti Sandiaga Uno, Tertutup atau Terbuka?

Sudah ada usulan untuk pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno tersebut secara terbuka.

Viral Sekelompok Remaja Tawuran di Laut Jakarta
Indonesia
Viral Sekelompok Remaja Tawuran di Laut Jakarta

Salah satu akun Instagram yang mem-posting video ini adalah @palembanginformasii.

Pemkot Yogyakarta Anggarkan Rp175 miliar Penanganan Corona
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Anggarkan Rp175 miliar Penanganan Corona

Dana yang berasal dari realokasi APBD Kota Yogyakarta tersebut juga digunakan untuk penanganan dampak ekonomi.

 Pemilihan Agus Rahardjo Jadi Penasihat Kapolri Demi Bersih-Bersih di Korps Bhayangkara?
Indonesia
Pemilihan Agus Rahardjo Jadi Penasihat Kapolri Demi Bersih-Bersih di Korps Bhayangkara?

"Agus dipilih karena kepintaran, kecakapan dan kompetensinya di bidang korupsi," papar Argo di Mabes Polri, Kamis (23/1).

ICW Ingatkan Firli Bahuri: KPK Bukan Kantor Polisi!
Indonesia
ICW Ingatkan Firli Bahuri: KPK Bukan Kantor Polisi!

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik terpilihnya enam anggota Polri dalam seleksi jabatan struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Puluhan Daerah Masuk Zona Tinggi COVID-19, Pemerintah Soroti Maraknya Kegiatan Timbulkan Kerumunan
Indonesia
Puluhan Daerah Masuk Zona Tinggi COVID-19, Pemerintah Soroti Maraknya Kegiatan Timbulkan Kerumunan

Terdapat 29 kabupaten/kota yang berkategori daerah risiko tinggi virus corona.

Sespri Ungkap Djoko Tjandra Transfer Rp1,6 Miliar ke Anita Kolopaking
Indonesia
Sespri Ungkap Djoko Tjandra Transfer Rp1,6 Miliar ke Anita Kolopaking

Fransisca mengklaim, tak mengetahui tujuan pemberian uang dari Djoko Tjandra kepada Anita.

Anies Mangkir RDP Banjir, DPR Bandingkan dengan Zaman Jokowi
Indonesia
Anies Mangkir RDP Banjir, DPR Bandingkan dengan Zaman Jokowi

Lasarus memuji langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pemprov DKI: 170.378 Warga Jalani Rapid Test, 6.232 Reaktif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI: 170.378 Warga Jalani Rapid Test, 6.232 Reaktif COVID-19

Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama