DPR Kirim Surat Pemecatan Dewas TVRI ke Presiden Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id).

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengirim surat pemberhentian atau pemecatan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Arief Hidayat Thamrin kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Surat dengan nomor PW/ /DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 itu, meneruskan hasil rapat intern Komisi I DPR RI, yang menyatakan telah menolak surat pembelaan diri tertulis dari Ketua Dewas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin yang disampaikan ke DPR RI.

"Selanjutnya kami menyampaikan kepada Saudara (Presiden Republik Indonesia) untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Puan dalam surat yang diterima di Jakarta, Senin (12/10).

Baca Juga:

DPR: Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut TVRI Melanggar UU MD3

Sebelumnya, Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi I DPR RI nomor: 74/Kom. I/MP.I/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Penyampaian Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 1 Oktober 2020.

Surat yang diterima pimpinan DPR RI dari pimpinan Komisi I DPR RI mengenai Pemberhentian Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI sebagai anggota Dewas LPP TVRI periode 2017-2020.

Surat Pemberhentian Dewas TVRI
Surat pemberhentian dewas TVRI. (Foto: DPR).

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan Komisi I DPR pada Senin (11/5) telah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian terhadap Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI.

"Komisi I sudah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian terlebih dahulu terhadap Ketua Dewas pada hari Senin 11 Mei 2020, sambil mengevaluasi kinerja anggota dewas lainnya," kata Charles dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (14/5).

Langkah Dewas TVRI menerbitkan pemecatan definitif terhadap 3 direksi TVRI non-aktif, maka dewas kembali melanggar kesimpulan rapat dengan Komisi I DPR yang meminta dewas untuk mencabut Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) terhadap 3 direksi non-aktif.

Menurut Charles, langkah dewas tersebut telah melanggar UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan melecehkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI Arief Hidayat Thamrin mengatakan akan menunggu keputusan resmi dari Presiden terkait surat pemberhentian dirinya dari keanggotaan Dewas TVRI periode 2017-2022 yang dikirim oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Saya sudah menerima surat dari Ketua DPR RI kepada Presiden berupa tembusan kepada saya. Saya tentu menghormati keputusan DPR RI tersebut. Dalam surat itu Ketua DPR RI menyampaikan kepada Presiden RI agar menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. Sehingga dalam proses ini saya menunggu keputusan resmi dari Presiden," ujar Arief saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta.

Baca Juga:

Eks Kontributor Playboy Dipilih Jadi Dirut TVRI, HNW: Tak Sesuai TAP MPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rohaniwan Katolik Ingatkan Momentum Idul Fitri Jadi Tonggak Persaudaraan Antar Umat Beragama
Indonesia
Rohaniwan Katolik Ingatkan Momentum Idul Fitri Jadi Tonggak Persaudaraan Antar Umat Beragama

Solidaritas dan persaudaraan antarumat beragama harus terus dijaga dan ditumbuhkan

Begini Tanggapan Wagub DKI Soal Anies Baca Buku How Democracies Die
Indonesia
Begini Tanggapan Wagub DKI Soal Anies Baca Buku How Democracies Die

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta publik bijak dalam memandang sesuatu.

Pengacara Djoko Tjandra Resmi Dijadikan Tersangka
Indonesia
Pengacara Djoko Tjandra Resmi Dijadikan Tersangka

Penetapan tersangka ini setelah 23 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus ini.

Jokowi Bakal Dipanggil di Persidangan, Pemerintah Pasrah ke Hakim
Indonesia
Jokowi Bakal Dipanggil di Persidangan, Pemerintah Pasrah ke Hakim

Keinginan pemohon pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan tergantung keputusan hakim.

Penceramah Dijamin Bisa Berdakwah Meski Tak Bersertifikat
Indonesia
Penceramah Dijamin Bisa Berdakwah Meski Tak Bersertifikat

Dengan jaminan ini, maka tidak perlu ada ketakutan ataupun kekhawatiran

Polisi Lalu Lintas Janji Bakal Amankan Kelompok Anarko Jika Menyusup Saat Demo Hari Ini
Indonesia
Pemerintah Didesak Proaktif Sampaikan Informasi Terkait COVID-19
Indonesia
Pemerintah Didesak Proaktif Sampaikan Informasi Terkait COVID-19

"Karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum," kata Gede

Satpam Kantor Hasto Akui Minta Harun Masiku Rendam Ponsel Saat OTT KPK
Indonesia
Satpam Kantor Hasto Akui Minta Harun Masiku Rendam Ponsel Saat OTT KPK

Hal itu diungkapkan Nurhasan saat bersaksi untuk terdawak Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridellina melalui video conference, Kamis (11/6).

Jimly Asshiddiqie: DKPP Pelopor Peradilan Kode Etik di Dunia
Indonesia
Jimly Asshiddiqie: DKPP Pelopor Peradilan Kode Etik di Dunia

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga pelopor dalam hal peradilan kode etik.

 Pemerintah Berkomitmen Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Indonesia
Pemerintah Berkomitmen Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

"Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain, melalui kajian-kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten," ujar Ma'ruf