DPR Khawatir RUU Minuman Beralkohol Kembali Ditolak Pemerintah Minuman beralkohol. (Foto: Photo Mix dari Pixabay).

MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI perlu berkomunikasi dengan pemerintah mengenai urgensi pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. DPR khawatir risiko RUU Minuman Beralkohol ditolak pemerintah akan merugikan DPR RI.

"Jangan sampai nanti, setelah kita setujui diharmonisasi DPR, dari pimpinan DPR sudah setuju, sampai kepada tingkat pemerintah, pemerintah tidak setuju," kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo.

Politikus Partai Golkar menilai penolakan dari pemerintah akan semakin menurunkan marwah kelembagaan DPR RI di mata publik. Karena publik mengira anggota DPR seenaknya saja mengusulkan rancangan undang-undang, padahal tidak dibutuhkan oleh negara.

Baca Juga:

DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol

Dulu, kata Firman, DPR RI pernah membentuk Panitia Khusus Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, tetapi ternyata mandek di pembahasan karena pemerintah tidak mau memberikan respons.

"Nasibnya hampir seperti Rancangan Undang-Undang Pertembakauan dan Perkelapasawitan, sudah ada Pansusnya tapi pemerintah tidak pernah memberikan respons, tidak pernah mengirim DIM, dan sebagainya," kata Firman.

Firman mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol pada waktu itu mengalami "deadlock" pada judul, di mana pemerintah menghendaki judulnya terkait pengaturan, sedangkan DPR pada waktu itu menghendaki pelarangan.

Baleg DPR
Baleg DPR. (Foto: DPR.go.id)

"Ini betul-betul mendasar, konsekuensi pelarangan dengan pengaturan. Kalau saya setuju dengan pengaturan. Karena pengaturan ini kan bisa melarang di wilayah tertentu, tapi bisa memperbolehkan di wilayah tertentu," katanya.

Alasan butuh pengaturan, kata Firman, karena dearah di Indonesiaberaneka ragam dan harus jaga.

"Kita ada masyarakat yang membutuhkan minuman alkohol untuk ritual-ritual, ada juga kebutuhan pariwisata untuk hotel dan sebagainya," kata Firman.

Baca Juga:

Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Ingin Selamatkan Kehidupan Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik KPK Novel Baswedan Positif COVID-19
Indonesia
Penyidik KPK Novel Baswedan Positif COVID-19

Novel menjadi bagian dari sejumlah pegawai dan nonpegawai lembaga antirasuah yang positif COVID-19.

Dijaga Ribuan Aparat, Demo Hari Buruh Dilarang Longmarch
Indonesia
Dijaga Ribuan Aparat, Demo Hari Buruh Dilarang Longmarch

Karoops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto meminta anggota untuk tetap humanis dan melakukan langkah pencegahan jika ada potensi gangguan keamanan.

Aksi Curi Perhatian Pengendara Pakai Helm Rice Cooker Berakhir di Kantor Satlantas
Indonesia
Aksi Curi Perhatian Pengendara Pakai Helm Rice Cooker Berakhir di Kantor Satlantas

Gaya kocak seorang pengendara sepeda motor memakai helm model rice cooker, saat berkendara di jalanan Kota Pasuruan, tidak hanya mencuri perhatian pengendara lain.

Luhut Perintahkan Kemenkes Turun Lapangan Pantau Rumah Sakit COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan Kemenkes Turun Lapangan Pantau Rumah Sakit COVID-19

"Sistem rujukan yang berbelit, pasien terlambat datang ke pusat pengobatan, diagnosis terlambat diberikan, pengobatan yang tidak adekuat maupun ketidak-tersediaan ventilator yang berpengaruh pada angka mortalitas di ICU," jelas Alexander.

JK Tegaskan Tantangan Seluruh Elemen Bangsa Lepaskan Diri dari COVID-19
Indonesia
JK Tegaskan Tantangan Seluruh Elemen Bangsa Lepaskan Diri dari COVID-19

Semua orang punya peluang dan semangat yang sama untuk berkembang

15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi

“Terdapat juga perkembangan zonasi signifikan membaik, dan selama ini tidak pernah memburuk,” sebut Wiku

Prangko Jokowi - Ma'ruf Diluncurkan
Indonesia
Prangko Jokowi - Ma'ruf Diluncurkan

Prangko kini telah mengalami pergeseran makna, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat

Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI
Indonesia
Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI

Ini koheren dengan aksi terorisme yang akhir-akhir diduga di dalamnya ada anggota FPI

[HOAKS atau FAKTA]: Bantuan 3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bantuan 3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP

Sebuah akun Facebook bernama Viva Hoshi mengunggah artikel yang berjudul “Bantuan Uang Tunai Rp 3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP”.

Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja

Unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh dan menyeluruh.