MerahPutih.com- Perilaku oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai di Kementerian Keuangan belakangan viral karena memamerkan hartanya di media sosial. Bahkan, diantara mereka ada yang memiliki kekayaan fantastis.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menilai, perilaku itu terkesan melukai rasa keadilan masyarakat. Aksi pamer kemewahan itu, melukai masyarakat terlebih di tengah situasi sulitnya ekonomi saat ini.
Baca Juga:
"Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” kata Anis di Jakarta, Jumat (10/3).
Anis menyebut sebelum terjadinya peristiwa yang viral belakangan ini, masyarakat seringkali mempertanyakan integritas aparatur pajak. Dampak dari beberapa kasus korupsi yang menjerat para pejabat pajak.
“Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi menggerus trust publik, ketidakpatuhan pajak mungkin saja meningkat naik," tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengingatkan bahwa seorang pejabat publik harus memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat.
Menurutnya, sudah seharusnya sebagai seorang pejabat publik menyadari, ruang publiknya makin membesar sedangkan ruang privatnya makin mengecil.
Baca Juga:
Anggota DPR Minta Erick Thohir Mundur kalau Tak Mampu Urus Pertamina
Akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara amat penting, tak pantas seorang pejabat negara juga keluarganya pamer dengan harta kekayaannya.
"Apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.
Legislator Dapil DKI Jakarta I ini mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak.
Anis juga menyinggung kinerja pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun.
Hal itu menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh.
"Seharusnya, Kemenkeu senantiasa melakukan pengawasan internal menyeluruh kepada seluruh anggotanya,” ujar dia. (Knu)
Baca Juga:
Anggota DPR Sebut Relokasi Depo Pertamina Plumpang Kental Nuansa Politiknya
