Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti tindakan DPR RI yang kembali mengubah dan menaikkan anggaran, meskipun sebelumnya sempat terjadi gelombang protes besar pada akhir Agustus lalu.
Ray menilai para anggota legislatif seolah tidak belajar dari peristiwa kerusuhan tanggal 27–30 Agustus 2025 yang mengakibatkan pembakaran sejumlah gedung dewan.
"Anggota DPR ini seperti tidak insaf-insaf. Terus saja main utak-atik anggaran. Setelah peristiwa 27–30 Agustus lalu, tak jua membuat mereka dengan sepenuhnya introspeksi diri. Hanya sesaat, kini mulai lagi kumat," tutur Ray Rangkuti dalam keterangannya, Selasa (14/10).
Baca juga:
Polisi Temukan Bima Permana Putra, Pria yang Sempat Dilaporkan Hilang Pasca Demo Rusuh di Jakarta
Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia tersebut menganggap alasan kenaikan anggaran, yang diklaim untuk penyesuaian indeks dan titik reses, sangat dipaksakan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak didukung oleh dasar transparansi yang kuat, mengingat laporan penggunaan dana reses selama ini juga tidak pernah dibuka untuk publik.
Ray dengan tegas mempertanyakan validitas klaim kenaikan titik dan indeks reses di tengah minimnya transparansi laporan pertanggungjawaban dana tersebut. Ia menantang DPR untuk menunjukkan di mana masyarakat bisa mengakses laporan kunjungan dan pelaksanaan reses itu.
Pria yang memiliki nama asli Ahmad Fauzi ini memperingatkan bahwa meskipun publik saat ini terlihat tenang, masyarakat tidak melupakan berbagai pengeluaran besar yang dilakukan oleh DPR. Ray berpendapat bahwa kemarahan publik hanya tertunda dan dapat membuncah sewaktu-waktu.
Ia kembali menyinggung peristiwa 27–30 Agustus yang merupakan sejarah kelam lembaga legislatif di Indonesia, di mana kantor DPR RI dan DPRD dibakar massa, dan hampir seribu warga ditangkap karena delik kerusuhan.
"Cukuplah peristiwa 27–30 Agustus itu jadi pelajaran. Rakyat juga yang jadi korban, 945 orang sekarang ditahan karena delik kerusuhan,” ujar Ray.
Baca juga:
295 Anak Jadi Tersangka Kerusuhan di Jakarta, Diduga Disuruh Senior hingga Terprovokasi Media Sosial
Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menekankan pentingnya anggota DPR menunjukkan empati dan tanggung jawab moral terhadap peristiwa tersebut.
"Apakah anggota DPR tidak kasihan terhadap hampir seribuan anak muda potensial republik ini berada di balik jeruji besi polisi? Mestinya mereka bertanggung jawab juga. Kini menjadikan peristiwa 27–30 Agustus itu sebagai pelajaran pun tidak, apalagi bertanggung jawab dan empati bagi 945 orang dimaksud," pungkasnya. (Pon)
