DPR Kembali Bersidang, 2 Anggota Anyar Dilantik Sidang Paripurna DPR. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat bakal mengelar Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 pada Kamis (6/5). Sidang dengan agenda pengucapan sumpah/janji anggota DPR pengganti antarwaktu sisa masa jabatan 2019-2024.

"Sesuai peraturan DPR, pengucapan sumpah atau janji anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW) dipandu oleh pimpinan DPR RI," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/5).

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Didesak Mundur dari Wakil Ketua DPR

Peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (5) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Anggota DPR pengganti antarwaktu yang akan mengucap sumpah atau janji adalah Itet Tridjajati Sumarijanto dari Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Lampung II, menggantikan Bambang Suryadi.

Selain itu, Ali Mufhti dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur VII, menggantikan Gatot Sudjito.

Peresmian pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI itu tercantum dalam petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P tahun 2021, tanggal 27 April 2021.

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)

Setelah memandu pengucapan sumpah anggota DPR PAW, Puan akan menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan V tahun sidang 2020-2021.

Sebelumnya, sebanyak 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3). (Pon)

Baca Juga:

DPR Desak Jokowi Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Baik! Zona Merah COVID-19 di Tanah Air Tinggal 7 Daerah
Indonesia
Kabar Baik! Zona Merah COVID-19 di Tanah Air Tinggal 7 Daerah

Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 48.669, atau 2,78 persen

Uang Beredar Capai Rp6.393,7 Triliun di Juni 2020
Indonesia
Uang Beredar Capai Rp6.393,7 Triliun di Juni 2020

Uang beredar dalam arti sempit, melambat dari 9,7 persen (yoy) pada Mei 2020 menjadi 8,2 persen (yoy) pada Juni 2020, disebabkan oleh perlambatan giro rupiah.

Unair-TNI AD Klaim Temukan Obat Corona, DPR Ingatkan Potensi Terjadi Polemik
Indonesia
Unair-TNI AD Klaim Temukan Obat Corona, DPR Ingatkan Potensi Terjadi Polemik

Untuk menghindari polemik, Dasco mengusulkan dilakukan uji pembanding terhadap obat COVID-19 temuan Unair.

Demo Tolak Omnibus Law di DPR, Buruh Khawatir Kehilangan Pekerjaan
Indonesia
Demo Tolak Omnibus Law di DPR, Buruh Khawatir Kehilangan Pekerjaan

Penggunaan tenaga kerja asing sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan.

Jika Reuni 212 Tetap Digelar, Epidemiolog UGM Yakin Kasus COVID-19 Terus Meroket
Indonesia
Jika Reuni 212 Tetap Digelar, Epidemiolog UGM Yakin Kasus COVID-19 Terus Meroket

Pemerintah harus terus melarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan

Akun Medsos Nyinyir Soal KRI Nanggala 402 Diusut, Salah Satunya Milik Anggota Polisi
Indonesia
Akun Medsos Nyinyir Soal KRI Nanggala 402 Diusut, Salah Satunya Milik Anggota Polisi

Polisi mengusut tujuh akun yang diduga membuat komentar tak senonoh terkait gugurnya 53 awak KRI Nanggala 402.

11.716 Calon Mahasiswa Berebut Masuk UGM Lewat Jalur UTBK
Indonesia
11.716 Calon Mahasiswa Berebut Masuk UGM Lewat Jalur UTBK

UTBK di UGM menggunakan 13 lokasi dan 52 ruangan. UTBK setiap harinya akan dilakukan dalam 2 shift. Shift 1 dilaksanakan pukul 06.45-10.30 WIB dan shift 2 dilakukan pukul 13.00-16.35 WIB.

Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda Jadi Tersangka Pencucian Uang
Indonesia
Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda Jadi Tersangka Pencucian Uang

KPK menemukan adanya perbuatan Hadinoto menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atas uang suap yang sebelumnya telah diterima oleh Hadinoto.

Panggil Politikus PPP, KPK Tindak Lanjuti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso
Indonesia
Panggil Politikus PPP, KPK Tindak Lanjuti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso

KPK menindaklanjuti dengan memanggil politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan yang menjadi pihak pelapor.

Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY
Indonesia
Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY

Pada Januari 2020 lalu, Syekh Ali Jaber sempat menyatakan kebanggaannya menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah resmi mendapatkan paspor hijau.