DPR Kecam Teror Diskusi UGM Herman Herry. ANTARA/www.dpr.go.id/pri (www.dpr.go.id)

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR, Herman Hery mengencam tindakam pengancaman terhadap panitia kegiatan diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta diusut tuntas.

Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu tak setuju dengan adanya anggapan bahwa diskusi tersebut mengarah pada isu makar.

Baca Juga

Aparat Didesak Tangkap Pelaku Teror Diskusi 'Pemberhentian Presiden'

"Saya pribadi melihat isu yang dibahas dalam webinar tersebut tidak mengarah pada isu makar," kata Herman kepada wartawan, Selasa (2/6).

Herman mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berdiskusi merupakan hak yang dijamin oleh UU selama memang tidak melanggar ketertiban sosial.

"Apalagi, diskusi oleh mahasiswa UGM ini digelar dalam forum akademis," terang politikus yang sudah menjadi anggota DPR selama empat periode tersebut.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB di Jakarta (ANTARA/HO-www.covid19.go.id)
Acara diskusi di UGM. Foto: Net

Herman berharap publik menahan diri dan tidak terpengaruh berbagai kesimpangsiuran terkait kasus ini.

"Tahan diri sampai didapat kejelasan mengenai pelaku dan motifnya;" terangnya

Herman Herry, mendesak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Asep Suhendar, mengusut tuntas dugaan intimidasi tersebut.

"Saya mengecam bila memang terjadi tindak intimidasi dan pengancaman terhadap panitia dan narasumber diskusi di UGM seperti yang beberapa hari terakhir ramai dibicarakan publik dan di media sosial," sebut Herman

Herman mengingatkan kepolisian bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Dia meminta kepolisian memastikan keselamatan para pihak yang menerima teror.

"Selain itu, aparat kepolisian juga harus memastikan keselamatan para pihak yang diteror. Saya harap kepolisian serius melakukan penyelidikan dan penindakan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di era demokrasi seperti sekarang," kata politikus PDIP itu.

Sebelumnya diberitakan, diskusi virtual bertema 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), batal digelar.

Diskusi tersebut rencananya digelar pada Jumat (29/5), pukul 14.00-16.00 WIB. Sebelum diskusi digelar, kontroversi sempat muncul terkait tema yang diusung.

Tema diskusi pun sempat diganti penyelenggara menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Akhirnya, diskusi virtual tersebut justru urung digelar.

Baca Juga

FH UGM Nilai Pembubaran Rencana Diskusi Soal Pemberhentian Presiden Bentuk Teror untuk Dunia Pendidikan

Pasca menjadi viral di media sosial, sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut menjadi sasaran teror orang tak dikenal. Selain pembicara, teror juga dialami oleh moderator, narahubung kegiatan maupun panitia penyelenggara.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, membenarkan perihal adanya teror terhadap sejumlah mahasiswanya yang terlibat dalam kegiatan diskusi itu. Teror yang dialami ini dari nomor telepon dihubungi orang tak dikenal, hingga ancaman pembunuhan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rencana Pelibatan Preman Pasar Awasi Protokol Kesehatan Dinilai Mengada-ada
Indonesia
Rencana Pelibatan Preman Pasar Awasi Protokol Kesehatan Dinilai Mengada-ada

Wacana pihak kepolisian menggandeng preman pasar untuk mengawasi kedisiplinan warga tidak perlu dilakukan.

Bajo Penantang Gibran di Pilkada Solo Digoyang Isu Tanda Tangan Palsu
Indonesia
Bajo Penantang Gibran di Pilkada Solo Digoyang Isu Tanda Tangan Palsu

Kalau laporan ke Bawaslu benar, pasangan Bajo terancam didiskualifikasi dan pidana.

  Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI
Indonesia
Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI

“Salute dan big respect kepada mas Adamas Belva yang sudah memberi contoh adab bernegara yang sangat baik dengan melepaskan jabatannya secara sukarela untuk menghindari conflict of interest,” kata pria yang karib disapa Uki

 Muncul 'Raja Kecil' di KPK, IPW Nilai Disebabkan Pimpinan Kurang Berwibawa
Indonesia
Muncul 'Raja Kecil' di KPK, IPW Nilai Disebabkan Pimpinan Kurang Berwibawa

"Pimpinan KPK seperti tersandera dan tunduk kepada wadah oegawai (WP) yang sesungguhnya adalah bawahannya," sebut Neta.

Jalan Layang Jadi Tempat Nongkrong, Anies Diminta Gerindra Pasang CCTV
Indonesia
Jalan Layang Jadi Tempat Nongkrong, Anies Diminta Gerindra Pasang CCTV

"Keren! Jakarta, khususnya Lenteng Agung punya tempat ikonik. Tapi jangan lupakan aspek keamanan dan keselamatan," papar Purwanto

 Jawa Timur Kini Jadi Wilayah Dengan Laju Pertambahan Pasien Corona Terbanyak
Indonesia
Jawa Timur Kini Jadi Wilayah Dengan Laju Pertambahan Pasien Corona Terbanyak

Apabila diakumulasikan, dalam tiga hari terakhir ada 1.099 kasus baru Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Selain Jawa Timur, provinsi yang penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi kedua adalah DKI Jakarta.

Pelaksanaan PSBB, Pemprov DKI Jakarta Koordinasi dengan Daerah Penyangga
Indonesia
Pelaksanaan PSBB, Pemprov DKI Jakarta Koordinasi dengan Daerah Penyangga

Wilayah pemerintah yang dikomunikasikan yaitu Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat

3 Tahun Anies Pimpin DKI Jakarta, ini Catatan Gerindra
Indonesia
3 Tahun Anies Pimpin DKI Jakarta, ini Catatan Gerindra

"Kalau saya lihat over all sudah bagus dengan RPJMD," kata Purwanto

Harun Masiku Belum Juga Ketemu, KPK: Sabar
Indonesia
Harun Masiku Belum Juga Ketemu, KPK: Sabar

Ali enggan mengungkap lokasi-lokasi yang telah terdeteksi

Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel
Indonesia
Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel

"Begitu status sudah print ready record, itu fotonya sudah muncul dan kelurahan bisa cetak," ujarnya