DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

Merahputih.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah pimpinan DPR mempercepat rapat paripurna dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).

Sedianya, Rapat Paripurna DPR akan dilangsungkan pada Kamis, 8 Oktober 2020, namun secara tiba-tiba dipercepat menjadi Senin, (5/10), sehingga menuai banyak pertanyaan dari masyarakat terkait alasan mempercepat pelaksanaan rapat paripurna.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan

Menurut Syarief, langkah mempercepat rapat paripurna tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi lembaga legislatif yang berkantor di Senayan tersebut.

Apalagi, langkah itu muncul setelah marak pemberitaan akan dilakukannya demonstrasi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh kalangan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.

"Langkah mempercepat rapat paripurna mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil terkait RUU Cipta Kerja. Langkah ini akan semakin menurunkan, bahkan mematikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR," ujar Syarif dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Baca Juga:

Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona

Sehingga, ia menyatakan bahwa pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak langkah mempercepat Rapat Paripurna DPR RI dengan alasan yang tidak dapat diterima dan terkesan mengada-ada," tegas pemilik nama lengkap Syariefuddin Hasan itu.

Syarief juga menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja karena sangat merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil.

"Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal, semakin kecilnya UMR, dan tidak adanya jaminan uang pesangon menjadi alasan kami menolak dengan tegas RUU ini," ungkapnya.

Baca Juga:

Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, RUU Cipta Kerja hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah pandemi COVID-19.

"RUU ini hanya akan menyebabkan karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) akan semakin besar, PHK akan semakin dipermudah, serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun," tegas Syarief. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK
Indonesia
Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK

Selama enam bulan bertugas, Dewas KPK telah menerima 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antirasuah.

 Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah
Indonesia
Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah

“Seorang muslim yang baik itu sebaiknya mengikuti fatwa yang sudah dikemukakan baik oleh Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, yang menyatakan sebaiknya Salat Id di rumah,” ujar Cak Duki

Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Malaysia Melebihi Angka 5.000
Dunia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Malaysia Melebihi Angka 5.000

Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 5.725 kasus baru COVID-19. Selain itu, dilaporkan juga tambahan 16 korban jiwa dalam 24 jam.

Anies: Tingginya Klaster Perkantoran akibat Karyawan Abai Pakai Masker
Indonesia
Anies: Tingginya Klaster Perkantoran akibat Karyawan Abai Pakai Masker

Biasanya, karyawan melepas maskernya ketika berada di kantor.

Polda Kepri Sesalkan Mantan Calon Taruna AKPOL Curhat di Medsos
Indonesia
 Pemprov DKI: 79.914 Jalani Rapid Test, 3.050 Orang Positif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI: 79.914 Jalani Rapid Test, 3.050 Orang Positif COVID-19

Fify mencatat, per hari ini (3/5) total sebanyak 79.914 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif COVID-19 sebesar 4 persen.

Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak
Indonesia
Jawa Tengah Sumbang Angka Pertambahan Kasus COVID-19 Terbanyak

Provinsi dengan kasus baru cukup tinggi berikutnya adalah Sumatra Utara dengan 99 orang kasus baru.

Tak Tanggung-tanggung, Lonjakan Kasus COVID-19 Capai 2.277 Pasien
Indonesia
Tak Tanggung-tanggung, Lonjakan Kasus COVID-19 Capai 2.277 Pasien

Kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 2.277 pada hari ini, Sabtu (8/8), menjadi 123.503 orang yang terjangki

Wamenkumham Nilai Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dituntut Pidana Mati
Indonesia
Wamenkumham Nilai Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dituntut Pidana Mati

"Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati," kata Sharif Hiariej.

DPR Tak Urgensi Rapat di Markas Antirasuah, ICW: KPK Tunduk Pada Kekuasaan
Indonesia
DPR Tak Urgensi Rapat di Markas Antirasuah, ICW: KPK Tunduk Pada Kekuasaan

DPR memahami posisi KPK sebagai lembaga yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas