DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

Merahputih.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah pimpinan DPR mempercepat rapat paripurna dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).

Sedianya, Rapat Paripurna DPR akan dilangsungkan pada Kamis, 8 Oktober 2020, namun secara tiba-tiba dipercepat menjadi Senin, (5/10), sehingga menuai banyak pertanyaan dari masyarakat terkait alasan mempercepat pelaksanaan rapat paripurna.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan

Menurut Syarief, langkah mempercepat rapat paripurna tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi lembaga legislatif yang berkantor di Senayan tersebut.

Apalagi, langkah itu muncul setelah marak pemberitaan akan dilakukannya demonstrasi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh kalangan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.

"Langkah mempercepat rapat paripurna mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil terkait RUU Cipta Kerja. Langkah ini akan semakin menurunkan, bahkan mematikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR," ujar Syarif dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Baca Juga:

Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona

Sehingga, ia menyatakan bahwa pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak langkah mempercepat Rapat Paripurna DPR RI dengan alasan yang tidak dapat diterima dan terkesan mengada-ada," tegas pemilik nama lengkap Syariefuddin Hasan itu.

Syarief juga menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja karena sangat merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil.

"Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal, semakin kecilnya UMR, dan tidak adanya jaminan uang pesangon menjadi alasan kami menolak dengan tegas RUU ini," ungkapnya.

Baca Juga:

Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, RUU Cipta Kerja hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah pandemi COVID-19.

"RUU ini hanya akan menyebabkan karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) akan semakin besar, PHK akan semakin dipermudah, serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun," tegas Syarief. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pemkab Gresik Ajak Masyarakat Setop Upload Berita COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemkab Gresik Ajak Masyarakat Setop Upload Berita COVID-19

Reza meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang berkembang

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Sepanjang Jumat
Indonesia
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Sepanjang Jumat

BMKG memperkirakan terjadi hujan disertai kilat di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada Jumat (22/1) pagi ini.

Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen
Indonesia
Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Agar dapat menjadi negara berpendapatan atas, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita senilai USD 23.199.

Diciduk KPK, Nurdin Abdullah: Saya Lagi Tidur, Dijemput
Indonesia
Diciduk KPK, Nurdin Abdullah: Saya Lagi Tidur, Dijemput

Nurdin Abdullah yang mengenakan topi biru, jaket hitam, dan masker putih ini mengaku sedang tidur saat ditangkap tim penindakan KPK.

Pelanggar Prokes di Yogyakarta Bakal Dihukum Jadi Relawan COVID-19
Indonesia
Pelanggar Prokes di Yogyakarta Bakal Dihukum Jadi Relawan COVID-19

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menghukum pelanggar protokol kesehatan dengan kerja sosial.

Kabareskrim Jawab Isu Wagub Sangihe Tewas Diracun
Indonesia
Kabareskrim Jawab Isu Wagub Sangihe Tewas Diracun

Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut, tim forensik telah melakukan autopsi terhadap jenazah Wakil Bupati (Wabub) Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong, yang meninggal dunia di dalam pesawat. Ia menyebut, belum ditemukan tanda-tanda keracunan

H-1 Larangan Mudik, Penumpang Bandara YIA Naik 58 Persen
Indonesia
H-1 Larangan Mudik, Penumpang Bandara YIA Naik 58 Persen

Jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, naik 58 persen menjelang pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Kenaikan mulai terjadi sejak Rabu (28/4).

Ada Penyesuaian Bagi Daerah yang Terapkan PPKM Level 3, Apa Saja?
Indonesia
Ada Penyesuaian Bagi Daerah yang Terapkan PPKM Level 3, Apa Saja?

Setidaknya ada 302 kabupaten/kota yang masuk dalam level asesmen 3 dan 4

TNI Diminta Berbenah Hadapi Tiga Tantangan Besar
Indonesia
TNI Diminta Berbenah Hadapi Tiga Tantangan Besar

Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan militer ke level yang lebih tinggi

Nyanyian Duka dan Panggilan Solidaritas
Indonesia
Nyanyian Duka dan Panggilan Solidaritas

DI awal tahun ini, Indonesia berduka. Duka yang mendalam.