DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

Merahputih.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah pimpinan DPR mempercepat rapat paripurna dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).

Sedianya, Rapat Paripurna DPR akan dilangsungkan pada Kamis, 8 Oktober 2020, namun secara tiba-tiba dipercepat menjadi Senin, (5/10), sehingga menuai banyak pertanyaan dari masyarakat terkait alasan mempercepat pelaksanaan rapat paripurna.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan

Menurut Syarief, langkah mempercepat rapat paripurna tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi lembaga legislatif yang berkantor di Senayan tersebut.

Apalagi, langkah itu muncul setelah marak pemberitaan akan dilakukannya demonstrasi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh kalangan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.

"Langkah mempercepat rapat paripurna mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil terkait RUU Cipta Kerja. Langkah ini akan semakin menurunkan, bahkan mematikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR," ujar Syarif dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Baca Juga:

Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona

Sehingga, ia menyatakan bahwa pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak langkah mempercepat Rapat Paripurna DPR RI dengan alasan yang tidak dapat diterima dan terkesan mengada-ada," tegas pemilik nama lengkap Syariefuddin Hasan itu.

Syarief juga menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja karena sangat merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil.

"Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal, semakin kecilnya UMR, dan tidak adanya jaminan uang pesangon menjadi alasan kami menolak dengan tegas RUU ini," ungkapnya.

Baca Juga:

Tak Izinkan Buruh Demo, Polda Metro: Jangan Sampai Jadi Klaster Corona

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, RUU Cipta Kerja hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah pandemi COVID-19.

"RUU ini hanya akan menyebabkan karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) akan semakin besar, PHK akan semakin dipermudah, serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun," tegas Syarief. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Patuhi Putusan MA, Jokowi Terbitkan Perpres Baru Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
Tak Patuhi Putusan MA, Jokowi Terbitkan Perpres Baru Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Keputusan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ
Indonesia
Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ

Polda Metro Jaya menyerahkan kasus tersebut ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud

Rumah Ibadah di Jakarta Besok Bisa Dipergunakan, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Rumah Ibadah di Jakarta Besok Bisa Dipergunakan, Tapi Ada Syaratnya

Anies berhadap agar pengelola tempat ibadah bisa mematuhi aturan yang ada

Anies Perintahkan Kantor Pemerintah dan Sekolah Jadi Tempat Pengungsian Warga
Indonesia
Anies Perintahkan Kantor Pemerintah dan Sekolah Jadi Tempat Pengungsian Warga

"Siapkan evakuasi warga terdampak, pastikan tempat-tempat pengungsian segera siap. Seluruh kantor pemerintahan, sekolah, harus siap menjadi tempat pengungsian," kata Anies

Demi Muluskan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra, Prasetijo Suruh Seorang Dokter Bikin Rapid Test
Indonesia
Demi Muluskan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra, Prasetijo Suruh Seorang Dokter Bikin Rapid Test

Prasetijo memanggil dokter tersebut untuk melakukan rapid test COVID-19.

Usai Tertembak, Anggota TGPF Kasus Intan Jaya Diterbangkan ke Jakarta
Indonesia
Usai Tertembak, Anggota TGPF Kasus Intan Jaya Diterbangkan ke Jakarta

Korban yang terluka dievakuasi dengan Helikopter Caracal TNI AU dari Sugapa, Intan Jaya jam 07.00 WIT

18 Nama Calon Sekda DKI
Indonesia
18 Nama Calon Sekda DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mempunyai 18 nama calon Sekertaris Daerah (Sekda) yang lulus seleksi administrasi.

Catherine Wilson Positif Pakai Sabu dan Metamfetamin
Indonesia
Catherine Wilson Positif Pakai Sabu dan Metamfetamin

Namun, tak dirinci sudah berapa lama dia mengkonsumsi sabu

Citra Lembaga Negara Hancur karena Komisioner KPU Terlibat Korupsi
Indonesia
Citra Lembaga Negara Hancur karena Komisioner KPU Terlibat Korupsi

LPSK mengkritik KPU karena ditindak OTT oleh KPK dugaan penerimaan hadiah terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2023

Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK
Indonesia
Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK

Tim penyidik telah menerima tiga laporan dari masyarakat terkait perkara tindak pidana korupsi tersebut.