DPR Isyaratkan Tidak Mungkin Revisi Presidential Threshold Sebelum Pilpres 2024 Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meraih penghargaan pimpinan DPR terpopuler. ANTARA/HO-DPR RI

MerahPutih.com - Muncul desakan merevisi presidential threshold (PT) 20 menjadi 0 persen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, berdasarkan turunan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pencalonan presiden-wakil presiden memang dilakukan oleh parpol.

Hal itu diterjemahkan dalam UU Pemilu yang pada 2017 juga telah direvisi berdasarkan aspirasi masyarakat.

Baca Juga:

Politikus PDIP : Penurunan Presidential Threshold Tidak Perlu Diteruskan

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini melanjutkan, saat ini penyelenggara pemilu sudah memasuki tahapan-tahapan pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Sehingga, tidak mungkin merevisi UU Pemilu di saat tahapan sudah dimulai dan proses revisi juga memerlukan proses dan waktu yang panjang.

"Karena kita sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu. Nah, tahapan-tahapan pemilu ini akan terganggu kalau melakukan revisi-revisi yang waktunya juga enggak akan cukup," terang Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (20/12).

Dasco menegaskan bahwa bukan DPR enggan mendengar aspirasi masyarakat, tapi karena keterbatasan waktu, proses revisi itu tidak mungkin dilakukan sekarang.

Sehingga, berbagai aspirasi tersebut bisa ditampung untuk revisi UU Pemilu yang kemungkinan setelah 2024.

"Jadi tahapan-tahapan yang panjang dalam proses revisi UU Pemilu akan dilakukan tapi mungkin nanti," tutur anggota Komisi III DPR ini"

Baca Juga:

Puan Tegaskan Presidential Threshold Sudah Final

Dia juga mengklaim, ketentuan presidential threshold 20 persen yang tertuang dalam UU Pemilu yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Undang-undang yang dibuat itu revisi yang tahun 2017 itu juga sudah berdasarkan aspirasi dari masyarakat," kata Dasco.

Saat ditanya soal sikap Gerindra, Dasco mengaku partainya siap dengan berapa pun angka presidential threshold yang ditetapkan.

"Gerindra sesuai dengan aturan perundang-undangan yang memang sudah ada, kita akan ikut. Apabila undang-undangnya 20 persen kita ikut 20 persen, kalau 25 persen ya kita ikut 25 persen," ujar dia.

Sekadar informasi, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dihapus.

Dalam permohonannya, Gatot meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR. Atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. (*)

Baca Juga:

La Nyalla Tegaskan Presidential Threshold Sumber Korupsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Musim Mudik, Jasa Marga Tambah Pintu Tol Masuk Kota Bandung Lewat Gedebage
Indonesia
Musim Mudik, Jasa Marga Tambah Pintu Tol Masuk Kota Bandung Lewat Gedebage

Sekitar 2,5 juta kendaraan diperkirakan akan meninggalkan Jakarta pada arus mudik tahun ini. tiap lajur tol diperkirakan akan dilintasi 2.300 kendaraan per jam.

Cuma 11 Persen Aset DKI Hasilkan Cuan, DPRD Kritik Kerja JakPro
Indonesia
Cuma 11 Persen Aset DKI Hasilkan Cuan, DPRD Kritik Kerja JakPro

BUMD PT Jakarta Propertindo (JakPro) memiliki tujh anak usaha dengan ratusan aset.

Motif Penganiayaan Ketum KNPI Masih Misterius
Indonesia
Motif Penganiayaan Ketum KNPI Masih Misterius

Polda Metro Jaya masih mendalami motif pengeroyokan dan aktor di balik aksi yang dilakukan terhadap Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama.

Jokowi Terima Lili Pintauli Mundur Gugurkan Kelanjutan Sidang Etik Dewas KPK
Indonesia
Jokowi Terima Lili Pintauli Mundur Gugurkan Kelanjutan Sidang Etik Dewas KPK

Majelis etik telah menerima surat pengunduran diri dari Lili Pintauli selaku Wakil Ketua KPK

Setara Institute: DPR Rusak Independensi Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Setara Institute: DPR Rusak Independensi Mahkamah Konstitusi

DPR menyetujui dan mengesahkan pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto dari jabatannya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).

Polri Ajak Warga Papua Lawan Hoaks Setelah Penangkapan Lukas Enembe
Indonesia
Polri Ajak Warga Papua Lawan Hoaks Setelah Penangkapan Lukas Enembe

Provinsi Papua kini tengah menjadi sorotan pasca-penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura
Indonesia
Indonesia Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura

Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengesahan perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura

Jokowi Sebut APBN Surplus, Harga BBM Bersubsidi Harusnya Tidak Naik
Indonesia
Jokowi Sebut APBN Surplus, Harga BBM Bersubsidi Harusnya Tidak Naik

Belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp 502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun.

Perpindahan Ibu Kota Negara Upaya Pemerintah agar Jakarta Tidak Tenggelam
Indonesia
Perpindahan Ibu Kota Negara Upaya Pemerintah agar Jakarta Tidak Tenggelam

Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpengaruh besar dalam upaya penanggulangan Jakarta tenggelam pada 2050.

Street Race Seri ke-5 Digelar di Kemayoran, Cari Bakat Terpendam
Indonesia
Street Race Seri ke-5 Digelar di Kemayoran, Cari Bakat Terpendam

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, gelaran Street Race merupakan ajang menampung hobi para pegiat balap jalanan dan mencari bakat terpendam.