DPR Ingatkan KPK Jangan Atur-atur Jokowi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara penegakan hukum yang menjadi bagian dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengingatkan lembaga antirasuah itu tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca Juga:

KPK Sambut Baik Putusan MK Terkait Masa Tunggu 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada

"Kita menekankan KPK ini bagian dari pemerintah pusat, tahu diri. Jadi jangan protes, jangan demo, jangan mengingatkan presiden, tahu diri," kata Arteria dalam diskusi publik Forum Lintas Hukum Indonesia bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" di kawasan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Praktisi hukum Petrus Selestinus (kanan) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Kanu)
Arteria Dahlan (kiri) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Kanu)

Ia beranggapan, KPK tak boleh mendikte Presiden Jokowi.

"Kamu (KPK) ini alat negara, lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Tahu dirinya di situ. Kalau namanya pembantu presiden gak boleh mengingatkan presiden, gak boleh mendikte presiden," tegasnya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, direvisinya UU KPK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Diketahui, ada tiga poin penting dalam UU PPP. Pertama, terkait pembentukan kementerian atau lembaga negara lain yang mengurusi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Praktisi Hukum Sarankan Presiden Jokowi Segera Buka Nama-Nama Dewan Pengawas KPK

"Nah ini bukan kemauan DPR. Undang-Undang PPP, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan atas semua putusan MK (Mahkamah Konstitusi), DPR wajib untuk menyesuaikan kembali. Ini ada putusan MK-nya," ujar Arteria.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"KPK Lembaga negara pembantu presiden makanya kita buat revisi ini. Jadi bukan seenak DPR seperti itu. Nah ini akan dibuatkan PP terkait dengan PP kelembagaan, susunan tugas kemudian bagaimana sistem kerja," jelas dia.

Soal sosok Dewan Pengawas KPK, Arteria yakin Jokowi tak bakal salah dalam memilih.

"Kami yakinkan betul bahwa nama-nama itu sudah melalui pencermatan yg matang, sdh melalui pemeriksaan dari sisi integritas, sisi kopetensi maupun sisi kerja sama dlm tim atau leadership," terang Arteria. (Knu)

Baca Juga:

Banyak Kasus Mangkrak, KPK Era Agus Rahardjo Dianggap Gagal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Laporan Soal Risma Ketemu Gelandangan Ditolak Polisi
Indonesia
Laporan Soal Risma Ketemu Gelandangan Ditolak Polisi

Tjetjep Muhammad Yasen atau Gus Yasin melaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Polda Metro Jaya.

Harga Jersey "Gol Tangan Tuhan" Ditaksir Capai Rp28 Miliar
Dunia
Harga Jersey "Gol Tangan Tuhan" Ditaksir Capai Rp28 Miliar

Pemilik jersey Argentina yang dikenakan mendiang Diego Maradona saat mencetak "gol tangan Tuhan" sibuk menolak tawaran yang datang sepekan terakhir.

Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi
Indonesia
Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi

Anggota yang melakukan pelayanan juga tetap mengedepankan protokol kesehatan

UGM Kembangkan Sistem Pendeteksi 3 Hari Sebelum Gempa
Indonesia
UGM Kembangkan Sistem Pendeteksi 3 Hari Sebelum Gempa

Sistem peringatan dini gempa ini telah digunakan untuk memprediksi gempa. Ada 5 stasiun pantau/EWS yang tersebar di DIY yang dalam setiap 5 detik mengirim data ke server melalui IoT.

Akibat Pandemi COVID-19, APBD DKI Alami Kontraksi 46 Persen
Indonesia
Akibat Pandemi COVID-19, APBD DKI Alami Kontraksi 46 Persen

Anggaran tersebut terkontraksi 46 persen dari sebelumnya yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 87,9 triliun.

Pemerintah Kekurangan Ribuan Dokter dan Relawan Tanggulangi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Kekurangan Ribuan Dokter dan Relawan Tanggulangi COVID-19

Gugus Tugas telah bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait ketersediaan relawan tenaga medis, termasuk LSM dan perguruan tinggi.

Kesadaran Masyarakat dan Pelayanan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh
Indonesia
Kesadaran Masyarakat dan Pelayanan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh

Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat untuk segera mengakses layanan rawatan itu menjadi kunci dari kontribusi angka ini.

 Mantan Danjen Kopassus Berikan Bantuan 6 Ton Gula Pasir untuk Pasukan Elite
Indonesia
Mantan Danjen Kopassus Berikan Bantuan 6 Ton Gula Pasir untuk Pasukan Elite

“Saya surprise disambut keluarga Komando, padahal tadinya mau kita sampaikan ke koperasi. Ini sekadar bantuan seadaanya yang kami mampu, semoga bermanfaat dan meringankan para prajurit,” kata Sunako

Langgar Prokes, Simpatisan FPI Dihukum Nyapu Jalanan
Indonesia
Langgar Prokes, Simpatisan FPI Dihukum Nyapu Jalanan

Sejumlah simpatisan FPI juga dihukum kerja bakti membersihkan fasilitas umum, seperti menyapu jalanan dan mengumpulkan sampah yang ada di sekitar lokasi acara.

Solo Manufaktur Kreasi Luncurkan Mobil SUV Esemka Garuda 2.0, Berapa Harganya?
Indonesia
Solo Manufaktur Kreasi Luncurkan Mobil SUV Esemka Garuda 2.0, Berapa Harganya?

Rencana peluncuran mobil baru terungkap dalam cuitan akun Instagram media sosial resmi milik PT Solo Manufacturing Kreasi dengan akun @esemkaofficial.