DPR Ingatkan KPK Jangan Atur-atur Jokowi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara penegakan hukum yang menjadi bagian dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengingatkan lembaga antirasuah itu tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca Juga:

KPK Sambut Baik Putusan MK Terkait Masa Tunggu 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada

"Kita menekankan KPK ini bagian dari pemerintah pusat, tahu diri. Jadi jangan protes, jangan demo, jangan mengingatkan presiden, tahu diri," kata Arteria dalam diskusi publik Forum Lintas Hukum Indonesia bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" di kawasan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Praktisi hukum Petrus Selestinus (kanan) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Kanu)
Arteria Dahlan (kiri) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Kanu)

Ia beranggapan, KPK tak boleh mendikte Presiden Jokowi.

"Kamu (KPK) ini alat negara, lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Tahu dirinya di situ. Kalau namanya pembantu presiden gak boleh mengingatkan presiden, gak boleh mendikte presiden," tegasnya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, direvisinya UU KPK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Diketahui, ada tiga poin penting dalam UU PPP. Pertama, terkait pembentukan kementerian atau lembaga negara lain yang mengurusi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Praktisi Hukum Sarankan Presiden Jokowi Segera Buka Nama-Nama Dewan Pengawas KPK

"Nah ini bukan kemauan DPR. Undang-Undang PPP, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan atas semua putusan MK (Mahkamah Konstitusi), DPR wajib untuk menyesuaikan kembali. Ini ada putusan MK-nya," ujar Arteria.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"KPK Lembaga negara pembantu presiden makanya kita buat revisi ini. Jadi bukan seenak DPR seperti itu. Nah ini akan dibuatkan PP terkait dengan PP kelembagaan, susunan tugas kemudian bagaimana sistem kerja," jelas dia.

Soal sosok Dewan Pengawas KPK, Arteria yakin Jokowi tak bakal salah dalam memilih.

"Kami yakinkan betul bahwa nama-nama itu sudah melalui pencermatan yg matang, sdh melalui pemeriksaan dari sisi integritas, sisi kopetensi maupun sisi kerja sama dlm tim atau leadership," terang Arteria. (Knu)

Baca Juga:

Banyak Kasus Mangkrak, KPK Era Agus Rahardjo Dianggap Gagal


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH