DPR Ingatkan Mendikbud Jangan Gegabah Mulai Tahun Ajaran Baru di Tengah Wabah Ilustrasi siswa-siswi. Foto: Net

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR Illiza Sa’aduddin Djamal mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalukan persiapan matang sebelum merealisasikan pembukaan kembali sekolah.

Menurut Illiza, Kemendikbud harus mempunyai peta yang jelas dan terverivikasi di lapangan tentang daerah-daerah yang merupakan masuk Zona Merah (masih parah) Zona Kuning (sudah menurun) dan Zona Hijau (Bebas COVID-19).

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Rezim Jokowi Masukan Virus Corona ke Tubuh Warga saat Rapid Test

"Dan hanya di zona hijaulah yang memungkinkan dibuka kembali proses belajar mengajar di sekolah," jelas Illiza dalam keteranganya, Rabu (13/5).

Politikus PPP ini menyarankan, Kemendikbud juga harus memastikan sekolah yang akan ditempati benar-benar bebas dari COVID-19, yaitu dengan melakukan penyemprotan disinvektan di semus dudut sekolah, menyediakan washtafel dan masker.

Pemerintah juga harus memastikan keamanan siswa dari penularan COVID-19 selama dalam perjalanan menuju tempat sekolah, misalnya selama berada di angkutan umum, karena siswa tentu akan bercampur dan berinteraksi dengan masyarakat umum di dalam angkutan umum.

"Semua langkah antisipasi agar tidak terjadi penularan haris dilakukan dengan baik," terang mantan Wali kota Banda Aceh ini.

Sekal
Ilustrasi siswa SD

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menilai, pemerintah harus merencanakan dengan matang dan memperiapkan sebaik mungkin sarana dan pra sarana jika sekolah kembali dibuka pada Juli 2020 mendatang.

Menurut Retno, pemerintah akan menyiapkan 3 skenario dibukanya kembali sekolah pada Juli 2020, yakni ada pertengahan Juli sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari pandemi Virus Corona. Selanjutnya, triwulan tahun ajaran baru sekitar September 2020 dan hingga satu semester pada Januari 2021.

“Apapun skenario pemerintah, sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan anak,” katanya kepada wartawan.

Retno pun menyarankan pemerintah setidaknya melakukan empat hal penting sebelum membuka kembali sekolah pada Juli 2020. Adapun empat hal ini yaitu:

"Memastikan sekolah-sekolah disterilisasi dengan anggaran dari dana BOS yang diterima setiap sekolah dan dibantu dengan APBD melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat," jelas Retno.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan tidak mengubah kalender akademik pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pertengahan Juli 2020, sedangkan pembukaan kembali sekolah menunggu kondisi aman dari dampak COVID-19 sesuai dengan keputusan Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Menunda atau memundurkan tahun ajaran baru akan membawa sejumlah konsekuensi meski opsi ini pernah dilakukan pada 1978 ketika permulaan tahun ajaran baru diundur dari Januari ke Juli.

Selain harus disesuaikan dengan pendidikan tinggi, penundaan tahun ajaran baru juga menambah biaya, terutama bagi siswa di sekolah swasta.

Baca Juga

Jokowi Lanjutkan Proyek Reklamasi, Pengamat: Pemerintah Lagi Bokek dan Tekanan Investor

Karena itu, estimasi optimistis sekolah dibuka pada pertengahan Juli sesuai kalender pendidikan, dengan tetap mengacu protokol kesehatan.

Jika pada pertengahan Juli kasus COVID-19 masih tinggi dan pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan, pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PAUD Dikdasmen) tetap dilanjutkan. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH