DPR Ibaratkan Program Makan Gratis Hajatan Harian, Pasti Ada Saja Masalahnya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
DPR Ibaratkan Program Makan Gratis Hajatan Harian, Pasti Ada Saja Masalahnya

Program Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai bahwa munculnya masalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah hal yang lumrah. Ia mengibaratkan program ini sebagai 'hajatan nasional' yang diselenggarakan setiap hari.

Meskipun diiringi kendala, Habiburokhman memastikan DPR tetap mendukung kelanjutan program MBG karena pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan. Dukungan ini juga didasari oleh anggapan bahwa masyarakat merasakan manfaat besar dari program tersebut.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Respons Zulhas soal Anggaran MBG tak Bisa Dialihkan

"Nggak mungkin dong pemerintah tidak menginginkan perbaikan program-program, ini pasti semua program ada masalahnya, benar nggak? Kita bikin hajatan aja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanannya nggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari," ujar Habiburokhman saat rapat audiensi dengan mahasiswa di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/10).

Banyak masyarakat yang mengharapkan program MBG dilanjutkan. Habiburokhman bahkan mengaku belum pernah menemukan pihak yang menolak program ini.

Habiburokhman lantas membandingkan kesulitan penyelenggaraan MBG dengan persiapan pernikahan.

"Kalau mau nikah pasti pusing mau hajatan resepsi. Itu seumur hidup sekali, ada saja masalah, apalagi setiap hari bikin hajatannya kayak begini, gitu loh," katanya.

Menurutnya, negara-negara lain yang telah menerapkan program serupa juga membuktikan dampak positifnya yang luar biasa.

Baca juga:

Puluhan Siswa SMPN 1 Colomadu Karanganyar Dilarikan ke Puskesmas Usai Santap MBG, Rasakan Mual Pusing

Selama masa reses, Habiburokhman kerap mengunjungi masyarakat dan mendengar langsung bahwa program MBG sangat membantu pemenuhan gizi anak-anak.

"Yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita dukung ini namanya fair. Jadi kita jangan sampai diperalat dalam satu kondisi," tutupnya.

#Dapur MBG #Keracunan Massal MBG #Makan Bergizi Gratis #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
BGN juga telah menutup secara permanen sejumlah dapur yang dinilai melakukan kelalaian secara sengaja, termasuk dapur di Karo, Semarang, dan Blora.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Bagikan