DPR Harus Rampungkan RUU Prioritas Sesuai Target Rapat di DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI pada 23 Maret 2021 menyetujui 33 RUU masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021. Dari jumlah itu, 21 RUU di antaranya merupakan usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Namun, empat bulan mendekati akhir 2021, ada beberapa RUU dalam prolegnas prioritas tahun ini yang belum rampung dibahas, di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Badan Usaha Milik Desa.

Baca Juga:

RUU KUP Yang Jadi Dasar Kenakan PPN Bagi Bahan Pokok Disahkan Tahun Depan

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memenuhi komitmennya menyelesaikan seluruh rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

Peneliti Formappi M Djadijono ragu DPR mampu merampungkan atau mengesahkan seluruh RUU yang ditetapkannya sendiri dalam prolegnas prioritas. Padahal, kata “prioritas” pada prolegnas prioritas merupakan target kerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya dan tercapainya target itu akan jadi salah satu penilaian publik pada kinerja DPR RI.

"Kata prioritas saya tekankan lebih berat karena itu jadi program utama DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Oleh karena itu, prioritasnya disebut, tetapi hasilnya selalu tidak mencapai target yang diprioritaskan," ujar Djadijono.

Ia pun menilai DPR perlu memahami lebih lanjut arti kata “prioritas” pada prolegnas prioritas. Pimpinan DPR RI, termasuk pimpinan Badan Legislasi DPR selalu mengakui kesulitan mengesahkan seluruh RUU pada prolegnas prioritas. Namun, Formappi menolak alasan ketidakmampuan itu, yang salah satunya turut disebabkan oleh mangkirnya perwakilan Pemerintah pada rapat-rapat pembahasan RUU.

"Pendapat semacam itu menurut kami salah kaprah, bahkan menyalahi amanat Undang-Undang Dasar 1945 karena Pasal 20 ayat 1 (menyebut) kewenangan membentuk undang-undang ada pada DPR, sebaliknya pada ayat 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan RUU pada DPR,” sebut Djadijono.

Pimpinan DPR. (Foto: Antara)
Pimpinan DPR. (Foto: Antara)

Ia mengingatkan, Undang-Undang No.2 Tahun 2018 turut mengatur DPR punya kewenangan memanggil tiap warga negara dalam rapat-rapat DPR. Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 UU No.2/2018 menyebut DPR berhak memanggil tiap orang secara resmi lewat undangan tertulis dalam rapat-rapatnya.

"Tiap orang (yang dipanggil) itu wajib memenuhi panggilan (DPR)," kata Djadijono.

Ia menerangkan kata “tiap orang” dalam undang-undang itu turut mencakup para menteri dan DPR punya posisi kuat memanggil menteri-menteri yang ditugasi Presiden mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dan penyelesaian tiap RUU.

"Alasan tidak tercapai prolegnas prioritas karena menteri sering mangkir itu tidak bisa langsung diterima karena ada aturan-aturan yg dalam tanda kutip memaksa menteri hadir," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

RUU Persetujuan Asean dalam Perdagangan Elektronik Dibawa ke Paripurna DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kecelakaan Beruntun Sebabkan Tiga Orang Tewas, PT Transjakarta Bakal Kooperatif
Indonesia
Kecelakaan Beruntun Sebabkan Tiga Orang Tewas, PT Transjakarta Bakal Kooperatif

Tiga orang tewas dalam peristiwa yang terjadi di kawasan MT Haryono itu.

Laga Perdana Liga 1 2022/2023, PSIS Semarang Dipaksa RANS Nusantara Bermain Seri
Indonesia
Laga Perdana Liga 1 2022/2023, PSIS Semarang Dipaksa RANS Nusantara Bermain Seri

Laga perdana Liga 1 musim 2022/2023 digelar di markas Mahesa Jenar di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (23/7) sore.

Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN

Ada tujuh warga korban banjir yang menggugat Gubernur Anies Baswedan ke PTUN Jakarta pada 25 Agustus 2021 karena lalai menangani banjir di permukiman mereka.

Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin
Indonesia
Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.

Sekjen Gerindra: Prabowo-Muhaimin Sepakat Kerja Sama di Pilpres 2024
Indonesia
Sekjen Gerindra: Prabowo-Muhaimin Sepakat Kerja Sama di Pilpres 2024

Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sudah mencapai kata sepakat untuk bekerja sama di Pemilu 2024.

Semua Aparat yang Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina COVID-19 Bakal Ditindak
Indonesia
Semua Aparat yang Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina COVID-19 Bakal Ditindak

"Dia yang mengatur agar selebgram Rachel Vennya dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina yang seharusnya dilakukan usai melakukan perjalanan dari luar negeri," kata Herwin kepada wartawan, Kamis (14/10)

Di World Specialty Coffee, Jepang Janji Impor Lebih Banyak Varietas Kopi Indonesia
Indonesia
Di World Specialty Coffee, Jepang Janji Impor Lebih Banyak Varietas Kopi Indonesia

Tercatat, kinerja ekspor kopi Indonesia ke Jepang pada Januari-September 2021 mencapai USD 48,6 juta atau Rp 691,6 miliar.

Jadi Presidensi G20, Jokowi Sedih Masih Ada WNI Minder Ketemu Bule
Indonesia
Jadi Presidensi G20, Jokowi Sedih Masih Ada WNI Minder Ketemu Bule

Indonesia harus membangun rasa percaya diri dan optimistis

Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei
Indonesia
Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei

Fraksi PDIP di DPR keberatan dengan sikap pemerintah yang mengusulkan pencoblosan pileg dan pilpres dilakukan pada 15 Mei 2024.

Penanganan Wabah PMK, Kementan Ajukan Anggaran Rp 4,6 Triliun
Indonesia
Penanganan Wabah PMK, Kementan Ajukan Anggaran Rp 4,6 Triliun

Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.