DPR Harus Rampungkan RUU Prioritas Sesuai Target Rapat di DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI pada 23 Maret 2021 menyetujui 33 RUU masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021. Dari jumlah itu, 21 RUU di antaranya merupakan usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Namun, empat bulan mendekati akhir 2021, ada beberapa RUU dalam prolegnas prioritas tahun ini yang belum rampung dibahas, di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Badan Usaha Milik Desa.

Baca Juga:

RUU KUP Yang Jadi Dasar Kenakan PPN Bagi Bahan Pokok Disahkan Tahun Depan

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memenuhi komitmennya menyelesaikan seluruh rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

Peneliti Formappi M Djadijono ragu DPR mampu merampungkan atau mengesahkan seluruh RUU yang ditetapkannya sendiri dalam prolegnas prioritas. Padahal, kata “prioritas” pada prolegnas prioritas merupakan target kerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya dan tercapainya target itu akan jadi salah satu penilaian publik pada kinerja DPR RI.

"Kata prioritas saya tekankan lebih berat karena itu jadi program utama DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Oleh karena itu, prioritasnya disebut, tetapi hasilnya selalu tidak mencapai target yang diprioritaskan," ujar Djadijono.

Ia pun menilai DPR perlu memahami lebih lanjut arti kata “prioritas” pada prolegnas prioritas. Pimpinan DPR RI, termasuk pimpinan Badan Legislasi DPR selalu mengakui kesulitan mengesahkan seluruh RUU pada prolegnas prioritas. Namun, Formappi menolak alasan ketidakmampuan itu, yang salah satunya turut disebabkan oleh mangkirnya perwakilan Pemerintah pada rapat-rapat pembahasan RUU.

"Pendapat semacam itu menurut kami salah kaprah, bahkan menyalahi amanat Undang-Undang Dasar 1945 karena Pasal 20 ayat 1 (menyebut) kewenangan membentuk undang-undang ada pada DPR, sebaliknya pada ayat 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan RUU pada DPR,” sebut Djadijono.

Pimpinan DPR. (Foto: Antara)
Pimpinan DPR. (Foto: Antara)

Ia mengingatkan, Undang-Undang No.2 Tahun 2018 turut mengatur DPR punya kewenangan memanggil tiap warga negara dalam rapat-rapat DPR. Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 UU No.2/2018 menyebut DPR berhak memanggil tiap orang secara resmi lewat undangan tertulis dalam rapat-rapatnya.

"Tiap orang (yang dipanggil) itu wajib memenuhi panggilan (DPR)," kata Djadijono.

Ia menerangkan kata “tiap orang” dalam undang-undang itu turut mencakup para menteri dan DPR punya posisi kuat memanggil menteri-menteri yang ditugasi Presiden mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dan penyelesaian tiap RUU.

"Alasan tidak tercapai prolegnas prioritas karena menteri sering mangkir itu tidak bisa langsung diterima karena ada aturan-aturan yg dalam tanda kutip memaksa menteri hadir," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

RUU Persetujuan Asean dalam Perdagangan Elektronik Dibawa ke Paripurna DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Patuhi Prokes di Kota Ini, Siap-siap Disanksi Bersihkan Makam Selama Tiga Hari
Indonesia
Tak Patuhi Prokes di Kota Ini, Siap-siap Disanksi Bersihkan Makam Selama Tiga Hari

pemberlakuan sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu untuk memberikan efek jera.

[HOAKS atau FAKTA] Video Rombongan WNA di Bandara Soekarno-Hatta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Video Rombongan WNA di Bandara Soekarno-Hatta

Beredar sebuah video singkat berdurasi 30 detik menampakkan puluhan Warga Negara Asing (WNA) tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/7).

FWP Sebar Ratusan Paket Sembako untuk Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
Antisipasi Teror, Polisi Solo Siaga Sampai 17 Mei
Indonesia
Antisipasi Teror, Polisi Solo Siaga Sampai 17 Mei

"Semua personel akan dilengkapi dengan senjata api (senpi) ketika pengamanan Idul Fitri maupun Kenaikan Isa Almasih. Ancaman terorisme masih ada," kata Kapolresta Surakarta Kombes Ade Safri Simanjuntak .

JK Buka Opsi Dialog Pemerintah Afganistan dan Taliban di Jakarta
Indonesia
JK Buka Opsi Dialog Pemerintah Afganistan dan Taliban di Jakarta

JK akan mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut andil dalam dialog antara Pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban.

Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama
Indonesia
Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama

Komite I DPD RI menerima Rancangan Peraturan Pemerintah terkait berlakunya Revisi UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua di Kompleks Senayan

SBY di Pemakaman Sudi Silalahi: Mohon Saling Mendoakan
Indonesia
SBY di Pemakaman Sudi Silalahi: Mohon Saling Mendoakan

"Mohon saling mendoakan ya," kata SBY.

Mobil Vanessa Angel Sempat Terpelanting Setelah Menabrak Pembatas Tol
Indonesia
Mobil Vanessa Angel Sempat Terpelanting Setelah Menabrak Pembatas Tol

Polisi menyebut mobil Mitsubishi Pajero B 1264 BJU yang ditumpangi artis Vanessa Angel sempat terpelanting setelah menabrak pembatas tol Nganjuk, Jawa Timur.

Herman Deru Bangga Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 Triliun untuk Sumsel
Indonesia
Herman Deru Bangga Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 Triliun untuk Sumsel

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memberikan apresiasi kepada keluarga Almarhum Akidi Tio atas sikap dermawannya karena turut membantu penanganan COVID-19 di Bumi Sriwijaya.

Operasi Lantas Libur Imlek, Polisi Temukan Penumpang Reaktif COVID-19
Indonesia
Operasi Lantas Libur Imlek, Polisi Temukan Penumpang Reaktif COVID-19

enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melakukan pembatasan mobilitas dengan larangan bagi ASN untuk bepergian ke luar daerah dan mudik.