DPR Harus Pastikan Ada Keterwakilan Perempuan di Bawaslu dan KPU Bawaslu Kota Tangerang. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi II DPR diminta memastikan keterwakilan perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu periode 2022—2027. Di bulan Februari ini, DPR bakal melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada calon komisioner penyelengara dan pengawas pemilu.

"Kami mendorong komitmen anggota Komisi II DPR untuk menjaga dan memastikan keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Rabu (26/7).

Baca Juga:

Tahapan Pemilu Dibahas Setelah KPU Punya Komisioner Anyar

Ia menyampaikan, keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu bernilai penting karena lembaga tersebut berperan strategis untuk menyosialisasikan hal-hal terkait penyelenggaraan pemilu, menindak pelanggaran dalam pemilu, dan mengedukasi pemilih.

Perludem menilai, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memerlukan perspektif perempuan dalam melaksanakan peran-peran strategis itu. Misalnya, kata ia, dalam menindak pelanggaraan dalam pemilu, ketika ada perempuan peserta pemilu menemukan pelanggaran atau dia merasa nilai keadilan terganggu, mereka harus melapor.

"Tapi terkadang, karena tidak adanya penanganan pelanggaran yang berperspektif perempuan, mereka lebih memilih untuk tidak melaporkannya,” ujar dia.

Kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu dapat meningkatkan partisipasi perempuan di institusi politik lainnya. Lalu, kehadiran perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu juga akan berperan untuk mengawal perolehan suara perempuan dalam pemilu.

Keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana yang diamanatkan pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan komposisi keanggotaan KPU dan Badan Pengawas Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

"30 persen itu adalah suatu keharusan, bahkan lebih baik kalau lebih dari itu," katanya.

Logo KPU. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)
Logo KPU. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

Pegiat Pemilu Maju Perempuan Indonesia (MPI) Wahidah Suaib menyatakan pihaknya berharap materi uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu yang dipersiapkan DPR dan Komisi II DPR RI berperspektif gender.

"Harapan atau rekomendasi MPI untuk DPR dan Komisi II DPR RI dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu, yaitu memasukkan perspektif gender serta spirit pemilu inklusif dalam materi uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu," ujar Wahidah Suaib.

MPI merekomendasikan KPPI dan KPPRI agar mengeluarkan sikap resmi lembaganya untuk mendorong DPR berkomitmen memenuhi keterwakilan minimal 30 persen perempuan di KPU dan Bawaslu.

KPPI dan KPPRI berharap pula dapat bersikap proaktif mengawal partai, fraksi, dan Komisi II DPR RI untuk memenuhi keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu. (Pon)

Baca Juga:

KPU Sebut Masa Kampanye Pemilu Bisa Dipersingkat Jadi 3 Bulan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK
Indonesia
MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bakal menggugat Ketua DPR, Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK Tahan Wali Kota Ambon
Indonesia
KPK Tahan Wali Kota Ambon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) setelah diumumkan sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi

Sejoli Ini Diciduk Gegara Jual Sertifikat Vaksin COVID-19 Secara Online
Indonesia
Sejoli Ini Diciduk Gegara Jual Sertifikat Vaksin COVID-19 Secara Online

Pelaku menjual sertifikat vaksinasi lewat media sosial Rp 300 ribu

Syarat Bagi Masyarakat Lakukan Perjalanan Keluar Daerah Berdasarkan Inmendagri 66/2021
Indonesia
Syarat Bagi Masyarakat Lakukan Perjalanan Keluar Daerah Berdasarkan Inmendagri 66/2021

Pada Inmendagri No 62 Tahun 2021 yang sudah dicabut, syarat vaksin dua kali tidak diatur

Penularan COVID-19 di Kota Bandung Mulai Terkendali
Indonesia
Penularan COVID-19 di Kota Bandung Mulai Terkendali

Pemkot Bandung melalui Wakil Wali Kota Yana Mulyana menyampaikan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang telah berjibaku menghadapi pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Petai dan Jengkol Bikin Strok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Petai dan Jengkol Bikin Strok

Tidak ada hubungan antara konsumsi petai dan jengkol dengan strok, sedangkan petai sendiri dapat meningkatkan asam urat.

Kabar Terbaru Penanganan COVID-19, Angka Kesembuhan Harian di Atas Seribu
Indonesia
Kabar Terbaru Penanganan COVID-19, Angka Kesembuhan Harian di Atas Seribu

Kasus COVID-19 sembuh bertambah 1.141 orang pada Selasa (26/10).

Jokowi dan Presiden Islamic Development Bank Bahas Sejumlah Isu Strategis
Indonesia
Jokowi dan Presiden Islamic Development Bank Bahas Sejumlah Isu Strategis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser, bersama delegasi. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/3).

Wagub DKI Singgung Banyak Daerah di Indonesia yang Masih Terendam Banjir
Indonesia
Wagub DKI Singgung Banyak Daerah di Indonesia yang Masih Terendam Banjir

Riza menekankan masalah banjir di DKI tidak bisa langsung diselesaikan dalam waktu singkat

Ketua DPD: Perbaikan Bangsa Harus Dilakukan dari Hulu Lewat Amandemen
Indonesia
Ketua DPD: Perbaikan Bangsa Harus Dilakukan dari Hulu Lewat Amandemen

LaNyalla menyampaikan perlunya memperbaiki sistem ekonomi negara ini