DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi Ilustrasi - Pelabuhan kontainer. (Antara/en.wikipedia.org)

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah berharap agar dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeninves) oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan birokrasi.

"Selama ini kan yang menjadi kendala utama adalah penyakit birokrasi. Ease doing business (kemudahan berbisnis) di Indonesia selalu terkendala dengan panjangnya rantai birokrasi," kata Najib kepada wartawan, Selasa (13/4).

Rantai birokrasi tersebut terkait dengan perizinan yang berbelit dan tumpang tindih kebijakan. Untuk itu, dia berharap Kementerian Investasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik tersebut.

Baca Juga:

Menengok Investasi di Tiongkok, Mencuat di Pandemi

Najib juga mengatakan, selama ini nilai investasi Indonesia dibandingkan kontribusi terhadap ekonomi masih relatif rendah. Sehingga, kata Najib, diperlukan terobosan dan pemikiran out of the box dengan adanya Kementerian Investasi ini.

"Apakah kementerian itu dalam rangka hal tersebut atau tidak ya kita lihat saja," ujar Najib.

Ilustrasi - Jalan Tol Bali Mandara, Bali sebagai salah satu dari sembilan ruas tol yang disiapkan sebagai ruas tol yang berpotensi mengundang investor melalui Lembaga Pengelola Investasi. ANTARA/HO-PT Jasamarga Bali/am.
Ilustrasi - Jalan Tol Bali Mandara, Bali sebagai salah satu dari sembilan ruas tol yang disiapkan sebagai ruas tol yang berpotensi mengundang investor melalui Lembaga Pengelola Investasi. ANTARA/HO-PT Jasamarga Bali/am.

Meski demikian, Najib mengingatkan agar nantinya Kementerian Investasi dapat merespons dengan sigap dan cepat tujuan dari Undang-Undang Ciptaker.

"Dengan lahirnya UU Ciptaker, satu langkah terkait tumpang tindih kebijakan diharapkan menjadi modal awal dalam memuluskan investasi di Indonesia," tegas Najib.

Baca Juga:

Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Sekedar Perubahan Nomenklatur

Sedangkan untuk Menteri Investasi nantinya, tegas Najib, dibutuhkan sosok yang mampu menjalankan kebijakan secara tegas dan lugas.

"Memiliki kemampuan komunikasi yang luas dalam pergaulan internasional. Lebih ideal lagi memiliki pengalaman yang memadai dalam bidangnya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jaga Momentum, Pemerintah Siapkan Rp184 Triliun Untuk Pembiayaan Investasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Fachrul Razi Tiba-tiba Perbolehkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Fachrul Razi Tiba-tiba Perbolehkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020

M Fachrul Razi memberikan klarifikasi terkait pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2020 yang diputuskan Kemenag beberapa saat lalu.

Polisi Tangkap Pelaku Pemutilasi Manajer Perusahaan Konstruksi di Apartemen Kalibata City
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Pemutilasi Manajer Perusahaan Konstruksi di Apartemen Kalibata City

Meski begitu, belum diketahui identitas maupun jumlah pelaku yang sudah berhasil diamankan.

Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Dianggap Kebijakan Populis
Indonesia
Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Dianggap Kebijakan Populis

Hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual menuai kontroversi.

Muhammadiyah Tegaskan Pembatalan Haji Tak Melanggar Syariah Maupun UU
Indonesia
Muhammadiyah Tegaskan Pembatalan Haji Tak Melanggar Syariah Maupun UU

Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah

OPM Ancam Habisi Militer dan Warga Pendatang di Papua, Begini Reaksi Polri
Indonesia
OPM Ancam Habisi Militer dan Warga Pendatang di Papua, Begini Reaksi Polri

- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menebar ancaman akan menghabisi militer Indonesia dan warga pendatang di tanah Papua.

Lima Jenazah Korban Sriwijaya Air yang Berhasil Diidentifikasi Hari Ini
Indonesia
Lima Jenazah Korban Sriwijaya Air yang Berhasil Diidentifikasi Hari Ini

Rekonsiliasi ini menggunakan pemeriksaan sidik jari dan juga DNA

Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda
Indonesia
Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda

Satkornas Banser mendukung aparat kepolisian memproses kasus ini dan berharap bisa bertindak seadil-adilnya.

Pulang Dari Dinas Luar Kota, PNS Cirebon Harus Tes Swab
Indonesia
Pulang Dari Dinas Luar Kota, PNS Cirebon Harus Tes Swab

Dinas Kesehatan masih mendalami munculnya kasus di perkantoran pemerintah, apakah kasus ini bisa dikategorikan pada klaster baru atau tidak.

Selain Nasional, Pecah Rekor Penambahan Kasus COVID-19 Juga Terjadi di Jakarta
Indonesia
Selain Nasional, Pecah Rekor Penambahan Kasus COVID-19 Juga Terjadi di Jakarta

WHO sendiri menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen

MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya Segera Diperiksa
Indonesia
MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya Segera Diperiksa

"Semoga dari nota pembelaan terdakwa kemarin aparat penegak hukum bisa membongkar secara terang-benderang kasus korupsi Jiwasraya," kata Boyamin