DPR Endus Gelagat Aneh Dalam Kritik Koalisi Masyarakat Sipil Kepada Pansel KPK Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu membawa koper saat mendatangi KPK, Jakarta, Senin (4/9).(ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

MerahPutih.Com - Kritikan koalisi masyarakat sipil terhadap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasam Korupsi (Pansel Capim KPK) dipertanyakan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Masinton menduga kritikan tajam itu dilontarkan setelah calon-calon yang didukung koalisi sipil, maupun calon dari internal KPK gugur dalam seleksi.

Baca Juga:

Jubir KPK: Apakah Pantas Pansel Memilih Calon yang Melanggar Hukum?

“Menurut saya ada motif interest, karena saya berpandangan calon yang diusung teman koalisi mungkin tidak lolos dalam panitia seleksi,” kata Masinton, Selasa (27/8).

Sebelumnya, sindiran tajam dilontarkan Penasihat KPK 2017-2021 Mohammad Tsani Annafari. Di menyebut ada capim yang lolos di 20 besar memiliki rekam jejak yang kelam dan pernah melakukan pelanggaran etik. Tsani bahkan, mengancam mundur bila calon yang memiliki rekam jejak kelam itu lolos menjadi pimpinan.

Inisiator Koalisi Kawal Capim KPK Kurnia Ramadhana
Inisiator Koalisi Kawal Capim KPK yang juga peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Foto: antaranews)

Kritik dan ancaman Tsani itu menuai respons Pansel KPK. Menurut anggota Pansel KPK, Hendardi, Tsani tak perlu mengancam mundur. Kata Hendardi bila ingin mundur, sebaiknya Tsani mundur saja. Hendardi juga meminta agar Tsani tak mendikte Pansel Capim KPK.

Menurut Masinton, pansel KPK tidak perlu terpengaruh dengan ancaman maupun kritikan koalisi masyarakat sipil.

“Pansel bekerja saja seperti tugasnya, santai saja,” ujarnya.

Baca Juga:

Alexander Marwata Angkat Bicara Soal Penasihat KPK Ancam Mundur

Selain itu, Masinton juga mengatakan agar koalisi masyarakat sipil tak perlu khawatir dengan Pansel Capim KPK, karena seleksi akhir berada di tangan komisi III DPR.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Peejuangan (PDIP) ini tidak ingin ada pandangan miring terkait latar belakang capim KPK dalam seleksi.

“Tidak perlu mendikotomikan polisi atau nonpolisi, jaksa atau nonjaksa. Lagipula bila empat polisi lolos seleksi, tidak mungkin empat-empatnya jadi pimpinan,” katanya.

Menurut Masinton, yang terpenting saat ini adalah menghasilkan pimpinan KPK yang dapat bekerja maksimal dalam pemberantasan korupsi.(Pon)

Baca Juga:

Polri Bantah Ada Konflik Kepentingan dengan Pansel Capim KPK

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH