DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021 Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai kembali sekolah tatap muka di Januari 2020, di dukung DPR. Namun, DPR meminta syarat izin orang tua siswa harus jadi acuan.

"Ada beberapa alasan yang membuat Komisi X menyetujui usulan Kemendikbud. Salah satunya untuk mencegah banyaknya anak putus sekolah akibat tidak mampu mengikuti mata pelajaran karena sudah lama tidak sekolah," ujar anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan di Medan, Selasa (24/11).

Sofyan Tan menegaskan, jika ancaman putus sekolah itu dibiarkan, maka Indonesia akan kehilangan satu generasi dan itu mengganggu proses pembangunan. Selain itu, aktivitas tatap muka kembali diharapkan bisa menekan tingkat stres anak murid dan orang tua karena pembelajaran dari rumah.

Baca Juga:

Kata Anies Kenapa Kasus COVID-19 Jakarta Masih Tinggi

"Guru memiliki keahlian untuk mendidik siswa belajar, beda dengan orang tua," katanya.

Sofyan menegaskan, dalam kebijakan itu, pihak sekolah harus tetap mendapatkan izin dari orang tua siswa dan menjamin penerapan protokol kesehatan.

"Jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka siswa tetap dibolehkan ikut belajar secara daring,” ujar Sofyan Tan dikutip Antara.

Selain itu, harus ada perbedaan penerapan belajar di daerah kategori zona merah, kuning dan hijau. Misalnya, di zona merah dan oranye, proses tatap muka hanya boleh dilakukan maksimal tiga kali seminggu dengan durasi paling lama dua jam. Sementara zona hijau bisa beraktivitas seperti biasa.

Guru Mengajar. (Foto: Kemendikbud).
Guru Mengajar. (Foto: Kemendikbud).

Guru dan anak didik, lanjut ia, yang belajar dengan tatap muka, tidak boleh memiliki penyakit yang serius, seperti asma, bronchitis atau pun diabetes yang rentan dengan serangan COVID-19.

"Pihak sekolah harus menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, telah mengizinkan sekolah untuk menggelar proses belajar tatap muka/ secara langsung di awal 2021, setelah sejak akhir Maret, aktivitas belajar dilakukan secara daring. (*)

Baca Juga:

Pejabat Tertular COVID-19, Pemkot Yogyakarta Tutup Pelayanan Kantor Dinkes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Malaysia Pulangkan 131 WNI Dari Sabah
Indonesia
Malaysia Pulangkan 131 WNI Dari Sabah

Kedatangan WNI di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sekira pukul 14.00 wita dengan menjalankan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun.

Syahganda Nainggolan Cs Diborgol Dinilai Tak Etis
Indonesia
Syahganda Nainggolan Cs Diborgol Dinilai Tak Etis

Langkah Bareskrim Polri menampilkan Syahganda Nainggolan cs dengan baju tahanan terkesan kurang etis.

Pemerintah Alokasikan Cadangan Program Vaksinasi 2021 Rp29,23 Triliun
Indonesia
Pemerintah Alokasikan Cadangan Program Vaksinasi 2021 Rp29,23 Triliun

Untuk gugus tugas sebesar Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun, serta cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial pada 2021 Rp29,23 triliun.

Nyaris 7 Ribu Pasien COVID-19 Sembuh Setelah Dirawat di RSD Wisma Atlet
Indonesia
Polisi Tindak 25 Kendaraan Sipil yang Gunakan Rotator Setiap Hari
Indonesia
Keren! LBH Baru Ini Didirikan untuk Berikan Layanan Gratis kepada Masyarakat Kecil
Indonesia
Keren! LBH Baru Ini Didirikan untuk Berikan Layanan Gratis kepada Masyarakat Kecil

LBH yang diberi nama Cahaya Keadilan Rakyat (Cakra) ini akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil yang membutuhkan secara gratis.

Masa Angkutan Natal, Jumlah Pengguna KRL Tembus 2 Juta
Indonesia
Masa Angkutan Natal, Jumlah Pengguna KRL Tembus 2 Juta

KRL Commuter Line Jabodetabek tetap beroprasi sesuai dengan jam operasi selama masa angkutan Natal dan tahun baru 2021.

 Jakarta Masih Tetap Macet, Tigor: Dapat Sustainable Transport Award 2020 Demi Apa?
Indonesia
Jakarta Masih Tetap Macet, Tigor: Dapat Sustainable Transport Award 2020 Demi Apa?

"Ini luar biasa statistiknya Tomtom ini. Walaupun peringkatnya (Jakarta) makin baik, tapi setelah dilihat lagi ternyata kemacetan Jakarta tidak berkurang. Stuck saja dia. Tidak naik, tidak turun," papar Azas Tigor.

 Pemkot Solo Gratiskan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional Selama Empat Bulan
Indonesia
Pemkot Solo Gratiskan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional Selama Empat Bulan

"Terhitung mulai per tanggal 1 Mei kemarin kami tidak menarik retribusi bagi pedagang. Kebijalan itu berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2020," ujar Heru

MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi
Indonesia
MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi

MK siap menerima dan memproses setiap permohonan yang diajukan terkait UU Ciptaker