DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021 Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai kembali sekolah tatap muka di Januari 2020, di dukung DPR. Namun, DPR meminta syarat izin orang tua siswa harus jadi acuan.

"Ada beberapa alasan yang membuat Komisi X menyetujui usulan Kemendikbud. Salah satunya untuk mencegah banyaknya anak putus sekolah akibat tidak mampu mengikuti mata pelajaran karena sudah lama tidak sekolah," ujar anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan di Medan, Selasa (24/11).

Sofyan Tan menegaskan, jika ancaman putus sekolah itu dibiarkan, maka Indonesia akan kehilangan satu generasi dan itu mengganggu proses pembangunan. Selain itu, aktivitas tatap muka kembali diharapkan bisa menekan tingkat stres anak murid dan orang tua karena pembelajaran dari rumah.

Baca Juga:

Kata Anies Kenapa Kasus COVID-19 Jakarta Masih Tinggi

"Guru memiliki keahlian untuk mendidik siswa belajar, beda dengan orang tua," katanya.

Sofyan menegaskan, dalam kebijakan itu, pihak sekolah harus tetap mendapatkan izin dari orang tua siswa dan menjamin penerapan protokol kesehatan.

"Jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka siswa tetap dibolehkan ikut belajar secara daring,” ujar Sofyan Tan dikutip Antara.

Selain itu, harus ada perbedaan penerapan belajar di daerah kategori zona merah, kuning dan hijau. Misalnya, di zona merah dan oranye, proses tatap muka hanya boleh dilakukan maksimal tiga kali seminggu dengan durasi paling lama dua jam. Sementara zona hijau bisa beraktivitas seperti biasa.

Guru Mengajar. (Foto: Kemendikbud).
Guru Mengajar. (Foto: Kemendikbud).

Guru dan anak didik, lanjut ia, yang belajar dengan tatap muka, tidak boleh memiliki penyakit yang serius, seperti asma, bronchitis atau pun diabetes yang rentan dengan serangan COVID-19.

"Pihak sekolah harus menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, telah mengizinkan sekolah untuk menggelar proses belajar tatap muka/ secara langsung di awal 2021, setelah sejak akhir Maret, aktivitas belajar dilakukan secara daring. (*)

Baca Juga:

Pejabat Tertular COVID-19, Pemkot Yogyakarta Tutup Pelayanan Kantor Dinkes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
100 Perkara Sengketa Pilkada Kandas di MK
Indonesia
100 Perkara Sengketa Pilkada Kandas di MK

MK memutus 30 perkara tidak dapat diterima

Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng
Indonesia
Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng

Kapolda juga sudah memerintahkan agar jajarannya meringankan beban keluarga korban

Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum
Indonesia
Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum

Pasalnya, di waktu yang sama, Risma diketahui masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Rangkap jabatan juga diakui oleh Risma telah mendapat izin Presiden Jokowi.

DPR Minta KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Gagal Bayar Sektor Keuangan
Indonesia
DPR Minta KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Gagal Bayar Sektor Keuangan

Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu juga diminta untuk menelusuri adanya dugaan konspirasi antara lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan para tersangka korupsi di sektor tersebut.

Untuk Pertama Kali, Jokowi Bakal Pidato di Sidang Umum PBB
Dunia
Untuk Pertama Kali, Jokowi Bakal Pidato di Sidang Umum PBB

Pidato presiden ini di tengah upaya negara-negara dunia yang berjuang untuk mengendalikan COVID-19 serta perang dingin antara Amerika Serikat dan Tiongkok,

[HOAKS atau FAKTA]: Pengganti Wawancara, PT KAI Minta Pelamar Rekam Bagian Tubuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengganti Wawancara, PT KAI Minta Pelamar Rekam Bagian Tubuh

Dalam percakapan tersebut, akun PT KAI meminta agar pelamar merekam bagian pundak dan perut pelamar.

[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 diberikan gratis untuk semua rakyat Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS Kesehatan.

Nekat Buka saat PPKM Level 4, Panti Pijat dan Kafe di Tangsel Disegel Polisi
Indonesia
Nekat Buka saat PPKM Level 4, Panti Pijat dan Kafe di Tangsel Disegel Polisi

"Lokasi pertama yaitu Bfly massage & lounge, di tempat tersebut diselenggarakan perayaan ulang tahun yang kemudian menyebabkan terjadinya kerumunan," tuturnya.

Corona Tak Kenal Libur Panjang, Jumlah Kematian akibat COVID-19 Terus Meningkat
Indonesia
Corona Tak Kenal Libur Panjang, Jumlah Kematian akibat COVID-19 Terus Meningkat

Pemerintah meminta kesiapsiagaan seluruh daerah destinasi wisata untuk antisipasi terjadinya klaster libur panjang.

Cemas Masa Depan Anak, Pilih Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin
Indonesia
Cemas Masa Depan Anak, Pilih Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin

Pandemi ini banyak mengubah pola hidup anaknya. Jika sebelumnya anaknya biasa bermain ramai-ramai, kini hanya dilakukan secara daring.