DPR Dukung Langkah KPK Awasi Program Kartu Prakerja Ilustrasi program Kartu Prakerja (ANTARA/HO-dok pri)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung sikap proaktif KPK dalam mengawasi program Kartu Prakerja sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Sosok pria asal Tanjung Priok ini juga menilai tindakan proaktif KPK itu merupakan langkah positif karena program Kartu Prakerja memang sedang ditunda.

Baca Juga

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

"Menurut saya ini momentum yang pas untuk KPK memberi 'review' terhadap sistemnya, agar niat baik pemerintah bisa tetap baik eksekusinya," ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/6).

Politisi Partai NasDem itu juga mendukung rekomendasi KPK yang meminta pelaksana Program Kartu Prakerja untuk meminta "legal opinion" kepada Kejaksaan Agung terkait kerjasama program dengan delapan platform digital.

Sejumlah materi pelatihan dalam Kartu Pra Kerja dianggap tidak sesuai kondisi industri dan pelaku usaha
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Dia menilai penting sekali bagi penyelenggara program untuk meminta legal opinion dari Kejaksaan Agung, untuk memastikan semuanya sesuai dengan koridor hukum.

"Jadi memang rekomendasi KPK ini sudah pas, baik dari substansi maupun waktunya," katanya.

KPK pun merekomendasikan agar pendaftaran gelombang IV dari program Kartu Prakerja ditunda untuk perbaikan ke depannya

"Terkait rekomendasi ini, menurut saya KPK telah menjalankan fungsinya dengan pas. Mereka tidak hanya melakukan penindakkan, namun juga pencegahan," kata Sahroni yang juga politikus Nasdem ini.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan kajian atas program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.

Baca Juga

KPK Sebut Penunjukan Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan

Aspek pertama yang mendapat sorotan yakni proses pendaftaran. Ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

"Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Tersangka Kebakaran Kejagung Mangkir dari Pemeriksaan Polisi
Indonesia
Satu Tersangka Kebakaran Kejagung Mangkir dari Pemeriksaan Polisi

Tersangka yang tidak hadir adalah Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH.

Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Catherine Wilson Terancam Penjara 5 Tahun
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Catherine Wilson Terancam Penjara 5 Tahun

Artis Catherine Wilson ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika.

MUI: COVID-19 Tidak Hentikan Sertifikasi Halal
Indonesia
MUI: COVID-19 Tidak Hentikan Sertifikasi Halal

MUI tetap dapat melayani masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.

Gereja Contoh Baik Upaya Pemerintah Tangani COVID-19
Indonesia
Gereja Contoh Baik Upaya Pemerintah Tangani COVID-19

Sudah dijamin dalam undang-undang semua orang bisa beribadah menurut agama dan kepercayaan

Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta
Indonesia
Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta

Regulasi ini bakal segera disahkan dalam waktu dekat

Jubir PA 212 Klaim Enggak Dengar Ketuanya Suarakan Sweeping WN India
Indonesia
Jubir PA 212 Klaim Enggak Dengar Ketuanya Suarakan Sweeping WN India

Menurutnya, jika benar ada pernyataan Slamet seperti yang diberitakan media, maka itu merupakan pernyataan pribadi dan bukan sikap resmi dari PA 212.

[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Dieksekusi Keluar dari Gedung Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Dieksekusi Keluar dari Gedung Putih

Pria itu sebenarnya adalah Anthony Atamanuik yang membuat program “The President Show”.

Politikus PDIP Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani
Indonesia
Politikus PDIP Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani

Effendi menyoroti beberapa menteri yang dianggap tidak bekerja maksimal selama 100 hari kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin.

Polisi Bongkar Peredaran Masker Ilegal di Dua Lokasi
Indonesia
Polisi Bongkar Peredaran Masker Ilegal di Dua Lokasi

Polda Metro Jaya kembali mengungkap peredaran masker ilegal. Ada dua lokasi yang digerebek polisi

 Klaim Kecolongan, Fraksi Golkar Tarik Dukungan RUU Ketahanan Keluarga
Indonesia
Klaim Kecolongan, Fraksi Golkar Tarik Dukungan RUU Ketahanan Keluarga

Nurul menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu jauh mengintervensi urusan domestik sebuah keluarga. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar secara tegas menarik dukungan terhadap RUU tersebut.