DPR: Dukung Kemerdekaan Palestina Bagian Amanat UUD 1945 Anggota Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath. ANTARA/Azmi Samsul Maarif

MerahPutih.com - Dukungan kemerdekaan Palestina merupakan bentuk nyata bagian amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya rakyat Indonesia berkewajiban mendukung kemerdekaan Palestina atas penjajahan yang dilakukan Israel.

"Doa dan dukungan terhadap Palestina merupakan bentuk implementasi UUD NRI Tahun 1945," kata anggota Komisi III DPR Moh Rano Alfath dalam keterangan tertulisnya di Tangerang, Senin (25/5).

Baca Juga:

MUI Serahkan Bantuan Rp19,3 Miliar untuk Pembangunan RS Indonesia Hebron

Menurut dia, yang terjadi di Palestina sudah bertentangan dengan cita-cita dan misi Indonesia yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, dia mengingatkan Palestina juga turut berjasa memberikan pengakuan kepada Indonesia sesaat setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

"Oleh karena itu, Indonesia harus aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia," katanya, seperti dikutip Antara.

Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar secara simbolik pemberikan bantuan kemanusiaan kepada Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH). (ANTARA/HO/MUI)
Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar secara simbolik pemberikan bantuan kemanusiaan kepada Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH). (ANTARA/HO/MUI)

Maka dari itu, lanjut dia, sebagai bangsa yang baik dari segi masyarakat maupun pemerintah, harus mengerahkan dukungan agar Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya.

"Selain bentuk dukungan sebagai sesama umat Islam, ini juga soal kemanusiaan yang berkeadilan," ujarnya.

Baca Juga:

Pemerintah Minta Masyarakat Tak Berlebihan

Menurut Rano, sudah menjadi kewajiban seorang wakil rakyat untuk mengedukasi masyarakat akan Empat Pilar Kebangsaan, termasuk pemaknaan dan implementasi, mulai dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

"Kemudian, UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR sebagai konstitusi negara yang mencakup NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara ke berbagai elemen masyarakat," katanya. (*)

Baca Juga:

Muhammadiyah Harap Bangsa Indonesia Tak Terbelah Sikapi Konflik di Palestina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bundamedik, Induk Usaha DGNS Siap Melantai di Bursa
Indonesia
Bundamedik, Induk Usaha DGNS Siap Melantai di Bursa

PT Bundamedik akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Perseroan akan melepas sebanyak–banyaknya 620 juta saham atau setara dengan 7,26 persen

Pemkot Solo Larang Tarling, Tausiah dan Kultum Ramadan Dibatasi
Indonesia
Pemkot Solo Larang Tarling, Tausiah dan Kultum Ramadan Dibatasi

Ahyani yang juga menjabat Ketua Satgas COVID-19 ini mengemukakan untuk ceramah, tausiah, kultum Ramadhan, kuliah subuh, khutbah Jumat paling paling lama dengan durasi waktu 7 menit. Selain itu, setiap jamaah harus membawa sajadah dan mukena.

Menaker Minta Perusahaan dan Pekerja Patuhi PPKM Darurat
Indonesia
Menaker Minta Perusahaan dan Pekerja Patuhi PPKM Darurat

Kita utamakan kesehatan dan keselamatan pekerja

Edhy Prabowo Ciptakan Tsunami Politik di Tengah Kemesraan Prabowo dan Jokowi
Indonesia
Edhy Prabowo Ciptakan Tsunami Politik di Tengah Kemesraan Prabowo dan Jokowi

"Ini menjadi tsunami politik bagi partai Gerindra yang baru pertama kali masuk kabinet pemerintahan," kata Karyono

 Sampai Titik Penyekatan, Pemudik Dipastikan Bakal Dites Swab
Indonesia
Sampai Titik Penyekatan, Pemudik Dipastikan Bakal Dites Swab

Ditlantas Polda Metro Jaya paling tidak, menyiapkan 1.000 swab antigen drive thru dengan kuota swab harian yang disiapkan 100-200 per hari.

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Pandemi COVID-19 di Bandung Barat
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Pandemi COVID-19 di Bandung Barat

KPK diduga telah menetapkan seorang tersangka dalam penyidikan ini

Dikepung Ribuan Buruh, Jalanan Sekitar DPR Bakal Ditutup
Indonesia
Dikepung Ribuan Buruh, Jalanan Sekitar DPR Bakal Ditutup

Polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR. Hal ini guna mengantisipasi adanya demo buruh.

Anies Ajak Masyarakat Perkuat Rasa Persaudaraan di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Anies Ajak Masyarakat Perkuat Rasa Persaudaraan di Tengah Pandemi Corona

Anies melanjutkan, semoga suasana perayaan Natal yang berbeda ini tidak mengubah khidmatnya, kedamaiannya, kehangatannya.

Mantan Anak Buah Anies Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Indonesia
Mantan Anak Buah Anies Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Polda Metro Jaya mengagendakan memeriksa mantan anggota Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, MK.

Bekas Legislator PDI Perjuangan Kembali Diperiksa KPK
Indonesia
Bekas Legislator PDI Perjuangan Kembali Diperiksa KPK

Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.