Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang disebut tengah mempertimbangkan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Evaluasi tersebut mencuat setelah meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran sejak akhir pekan lalu.
Politisi yang akrab disapa Deng Ical itu menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden untuk meninjau kembali posisi Indonesia dalam forum internasional tersebut. Menurutnya, langkah evaluasi mencerminkan sikap tegas Indonesia dalam menjaga prinsip perdamaian dunia.
“Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran benar-benar melemahkan posisi Board of Peace dan memperburuk citra organisasi tersebut sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian global,” ujar Deng Ical dalam keterangannya, Kamis (5/3).
Deng Ical menegaskan bahwa jika BoP tidak mampu menjalankan fungsinya sesuai tujuan yang telah ditetapkan—yakni mewujudkan perdamaian, membuka akses kemanusiaan, serta melindungi masyarakat sipil—maka opsi keluar dari keanggotaan patut dipertimbangkan secara serius.
“Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional harus sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Jika sebuah lembaga tidak lagi konsisten dengan mandatnya, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Baca juga:
Janji Prabowo ke Trump, Indonesia Jadi Motor Perdamaian Gaza di BoP
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut menilai serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan berpotensi mencederai hukum internasional.
Serangan tersebut bahkan dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Menurut Deng Ical, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar perdamaian dan stabilitas global.
“Tindakan itu jelas bertentangan dengan misi Board of Peace. Dunia membutuhkan de-eskalasi, dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional, bukan tindakan sepihak yang memperkeruh situasi,” ujarnya.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik tersebut dan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis yang berpihak pada perdamaian dunia, kedaulatan negara, serta kepentingan nasional Indonesia.
Baca juga:
Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian Gaza dan Solusi Dua Negara di Forum BoP
Sebelumnya, wacana evaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh mantan presiden dan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, serta para menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Presiden menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi posisi Indonesia dalam Board of Peace menyusul perkembangan geopolitik terbaru.
“Iya, Presiden menyatakan siap mengevaluasi. Dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini memang harus dievaluasi,” kata Hassan usai pertemuan yang berlangsung sekitar 3,5 jam tersebut. (Pon)
