DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Ilusstrasi Santri (ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, menghadiri Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Kota Merauke, Papua Selatan, hari Rabu (22/10). Dalam kesempatan itu, ia menyerukan kolaborasi seluruh pihak untuk memajukan pembangunan negeri.

Indrajaya menjelaskan, HSN bukan sekadar acara seremonial tahunan, melainkan momen penting untuk menguatkan kembali peran strategis santri dalam menjaga persatuan bangsa dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, khususnya di provinsi baru Papua Selatan.

Baca juga:

22 Oktober Memperingati Hari Apa? Ini Makna Hari Santri Nasional dan Peringatan Dunia Lainnya

"Hari Santri adalah pengingat bagi kita semua bahwa semangat jihad santri bukan hanya perjuangan fisik di masa lalu, tetapi juga semangat membangun, mendidik, dan menebar kedamaian di masa kini," ujar Indrajaya.

Peran Santri dalam Pembangunan Daerah

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas santri. Kolaborasi ini bertujuan untuk bersama-sama mewujudkan Papua Selatan dan Indonesia yang lebih baik.

Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan toleransi dan harmoni sosial, serta melestarikan kearifan lokal sebagai identitas budaya dan spiritual di tengah masyarakat Papua Selatan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) harus diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Baca juga:

Joglo Semipermanen TPQ Fathul Ilmi Ambruk, 14 Santri Luka-Luka

Indrajaya berharap semangat HSN menjadi inspirasi bagi semua elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat moderasi beragama, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Peringatan HSN yang jatuh setiap 22 Oktober didasarkan pada Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari pada tahun 1945.

"Santri hari ini harus menjadi pelopor perubahan dan agen pembangunan, terutama di wilayah-wilayah baru seperti Papua Selatan. Santri bisa berperan besar dalam pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat," tegas Indrajaya. (Pon)

#Santri #Hari Santri Nasional #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
MPDI Luncurkan FOSDI, Perkuat Kolaborasi Organisasi Santri Dai Indonesia
MPDI meluncurkan FOSDI di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, untuk memperkuat sinergi organisasi santri dai dan kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Oktober 2026
MPDI Luncurkan FOSDI, Perkuat Kolaborasi Organisasi Santri Dai Indonesia
Bagikan