DPR Dorong Penyelenggara Pemilu Segera Sosialisasikan PKPU Ilustrasi: Pemilu (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Penyelenggaraan pemilu 2024 akan segera berlangsung, diharapkan persiapan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

Komisi II DPR RI mendorong agar pihak penyelenggara pemilu dapat segera menyosialisasikan aturan dan tahapan pemilu tersebut.

Baca Juga:

Bawaslu Beri Catatan soal Sipol Pemilu 2024

"Jadi kami berharap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut segera disosialisasikan dari pusat kepada KPU provinsi dan jajarannya sampai ke bawah, sehingga Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan demokrasi yang kita harapkan tercapai," ucap Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/7).

Menurutnya, berdasarkan evaluasi pemilihan serentak 2020 lalu, permasalahan yang muncul terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) masih tidak jauh berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya.

Permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih sudah muncul saat di hulu, yakni dalam proses sinkronisasi daftar DPT Pemilu terakhir yang dimiliki KPU dengan DP4 dari pemerintah.

"Faktanya ditemukan banyak pemilih yang sudah masuk dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih," ungkapnya.

Baca Juga:

MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu

Begitupun dengan Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, yang menyoroti soal data pemilih, yang mana saat ini disepakati menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang dimutakhirkan.

"Persoalan data pemilih diharapkan jangan terulang lagi persoalan-persoalan yang lama," ungkapnya.

Sementara itu terdapat sejumlah persoalan pendataan kependudukan, seperti penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di tengah ketersediaan blanko KTP elektronik yang terbatas. (*)

Baca Juga:

42 Partai Sudah Mendaftar di Sipol KPU, Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rupiah Alami Tekanan, Sempat Mencapai Rp 15.039 per USD
Indonesia
Rupiah Alami Tekanan, Sempat Mencapai Rp 15.039 per USD

Dolar AS sendiri telah mengalami rally sejak November tahun lalu karena ekspektasi kenaikan suku bunga agresif oleh The Fed.

Anies Lepas Ekspor Perdana 19 Ton Beras ke Arab Saudi
Indonesia
Anies Lepas Ekspor Perdana 19 Ton Beras ke Arab Saudi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin kegiatan pelepasan ekspor kontainer yang mengangkut 19 ton beras menuju Negeri Petro Dollar tersebut.

Waspada Gempa NTT Berpotensi Picu Tsunami, Tinggi Gelombang Lebih dari 3 Meter
Indonesia
Waspada Gempa NTT Berpotensi Picu Tsunami, Tinggi Gelombang Lebih dari 3 Meter

Gempa bumi tersebut, lanjut BMKG, berpotensi memicu terjadi gelombang tsunami yang tingginya lebih dari tiga meter.

Komnas HAM akan Periksa Hp Ferdy Sambo
Indonesia
Komnas HAM akan Periksa Hp Ferdy Sambo

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menuturkan, pihaknya akan memeriksa tiga ponsel milik Brigadir J dan Kadiv Propam Polri nonaktif itu.

Hari Ini, Sidang Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir Yosua Dibagi Dua Sesi
Indonesia
Hari Ini, Sidang Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir Yosua Dibagi Dua Sesi

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pembunuhan berencana terhadap mantan bawahan Ferdy Sambo itu, Rabu (19/10).

YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan
Indonesia
YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan

Pajak kendaraan dihapus dan dialihkan saat pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM).

Sekber PKB-Gerindra Segera Diresmikan, Deklarasi Capres-Cawapres Menyusul
Indonesia
Sekber PKB-Gerindra Segera Diresmikan, Deklarasi Capres-Cawapres Menyusul

"Kita akan mulai dengan peresmian Sekber PKB-Gerindra dalam waktu dekat di Menteng, Jakarta Pusat," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina
Indonesia
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.

 Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap
Indonesia
Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap

Vaksinasi booster sudah dimulai meski masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru sekitar 56,04 persen.

Jaksa Agung Larang Terdakwa Mendadak Pakai Atribut Keagamaan saat Sidang
Indonesia
Jaksa Agung Larang Terdakwa Mendadak Pakai Atribut Keagamaan saat Sidang

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengeluarkan larangan terdakwa memakai atribut keagamaan yang sebelumnya tak pernah dipakai digunakan saat persidangan.