DPR Dorong Pemerintah Siapkan Integrasi Antarmoda di Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rangkaian kereta inspeksi untuk kebutuhan perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegal Luar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis (13/10/2022). ANTARA/Aji Cakti

MerahPutih.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC untuk menyelesaikan proyek kereta api cepat Jakarta-bandung tepat waktu.

Lasarus juga meminta agar tahapan-tahapan pengoperasian kereta api cepat Jakarta-bandung sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Baca Juga:

Kereta Cepat Bakal Terkoneksi LRT dan KA Feeder Padalarang

“Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC agar menyiapkan infrastruktur integrasi antarmoda dan pemenuhan fasilitas operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di setiap stasiun,” jelas Lasarus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Agenda Membahas Mengenai Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (8/12).

Lebih lanjut, ia juga meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC untuk meningkatkan proses transfer knowledge dan teknologi pada tenaga kerja yang akan mengoperasikan kereta tersebut.

“Proritaskan tenaga kerja lokal dalam pengoperasian dan pemeliharaan kereta api cepat Jakarta-bandung,” tambahnya.

Diakhir, terkait penyampaian Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun, Komisi V minta hal ini dipikirkan lebih matang.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kereta Cepat Jakarta- Bandung Proyek Pertama di Asia Tenggara

“Lakukan perhitungan secara matang dan cermat sebelum masa konsesi tersebut diputuskan,” ujar Lasarus.

Senada dengannya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambil alih oleh negara.

"Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambil alih oleh negeri sendiri," tutupnya. (*)

Baca Juga:

Progres Kereta Cepat 80,4 Persen saat Uji Coba Disaksikan Jokowi-Xi Jinping

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tingkat Kepercayaan Publik Pada KPK Kini di Bawah TNI dan Presiden
Indonesia
Tingkat Kepercayaan Publik Pada KPK Kini di Bawah TNI dan Presiden

Tren kepercayaan publik terhadap KPK merosot, sejak revisi Undang-Undang tentang KPK pada 2019 lalu.

Surya Paloh Perintahkan Fraksi NasDem DPR Satu Komando Dukung Semua Program Jokowi
Indonesia
Surya Paloh Perintahkan Fraksi NasDem DPR Satu Komando Dukung Semua Program Jokowi

Surya berpesan agar Fraksi NasDem memperjuangkan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur
Indonesia
Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, akan ancaman gempa bumi hingga tsunami.

Pemprov DKI Sediakan Ratusan Bus Mudik Gratis Lebaran 2022
Indonesia
Pemprov DKI Sediakan Ratusan Bus Mudik Gratis Lebaran 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi kegiatan mudik Idul Fitri 1443 Hijriah/2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Uji Coba Pesawat Pengebom Bikin Australia Kaget
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Uji Coba Pesawat Pengebom Bikin Australia Kaget

Beredar video tentang Pesawat C-130J Super Hercules yang dipesan oleh TNI Angkatan Udara.

Dorong Amandemen UUD 1945, DPD Dukung Capres Jalur Independen
Indonesia
Dorong Amandemen UUD 1945, DPD Dukung Capres Jalur Independen

Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendorong Amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pintu masuk untuk memperkuat kewenangan DPD.

[HOAKS atau FAKTA]: Pesan WhatsApp Wakil Walikota Tangsel Minta Sejumlah Uang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesan WhatsApp Wakil Walikota Tangsel Minta Sejumlah Uang

Beredar sebuah akun WhatsApp dengan nomor “+62812-4103-6735” mengatasnamakan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan yang meminta sejumlah uang dan menjanjikan sesuatu.

Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH  Antisipasi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Polri Imbau Perusahaan Terapkan WFH Antisipasi Cuaca Ekstrem

"Kami mengimbau setiap perusahaan untuk menetapkan work from home (WFH). Ini juga untuk mengurangi volume kendaraan pada arus balik Natal hingga tahun baru," kata Firman

Kemenkes: Vaksin Booster COVID-19 Beri 91 Persen Perlindungan dari Kematian
Indonesia
Kemenkes: Vaksin Booster COVID-19 Beri 91 Persen Perlindungan dari Kematian

Indonesia menargetkan vaksinasi lengkap 70 persen populasi terpenuhi pada Juni 2022.

Konser Denny Caknan Obati Rasa Kangen Ribuan Sobat Ambyar pada Didi Kempot
Indonesia
Konser Denny Caknan Obati Rasa Kangen Ribuan Sobat Ambyar pada Didi Kempot

Rasa kangen berat ribuan sobat ambyar pada maestro campursari, Didi Kempot terobati dalam konser selamatan kedua untuk maestro campursari, Didi Kempot di Bengawan Solo Park Taman Taru Satwa Jurug (TSTJ) atau Solo Zoo, Sabtu (7/5) malam.