DPR Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu Ilustrasi. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan tiga undang-undang mengenai Daerah Otonomi Bebas (DOB) di Papua, sehingga ke depannya Indonesia akan memiliki 37 Provinsi. Tiga provinsi tambahan adalah Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Pemekaran wilayah di Papua ini juga akan berimbas kepada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, karena akan mengubah ketentuan mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga:

Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan, sejauh ini pembicaraan di Komisi II DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024.

"Sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II disepakati bahwa Perppu akan diambil untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu di lokasi-lokasi itu daripada melakukan revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum," kata dia, dikutip dari Antara, Minggu (3/7).

Karena itu menurut dia, Komisi II DPR cenderung memilih agar presiden mengeluarkan Perppu terkait munculnya daerah pemilihan karena pemekaran tiga provinsi di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II DPR menilai, jika merevisi UU Pemilu akan membutuhkan waktu yang panjang dan bisa saja merambah kepada klaster-klaster lain.

"Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu karena adanya daerah otonomi baru di tiga provinsi di Papua dan IKN," ujarnya.

Baca Juga:

Bawaslu Ingatkan Potensi Penggunaan Dana Desa pada Pemilu 2024

Ia menjelaskan, merujuk pengalaman ketika mengundurkan pelaksanaan Pilkada 2020 dari semula 29 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, juga dilakukan melalui Perppu.

Ia juga mengingatkan, KPU boleh saja mengusulkan agar dilakukan revisi UU Pemilu, namun yang menentukan adalah DPR dan pemerintah.

"KPU itu menyelenggarakan pelaksanaan apa yang kita tetapkan oleh DPR dan pemerintah," katanya.

Selain itu dia mengatakan, Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu akan membahas terkait penambahan anggaran Pemilu 2024 karena adanya penambahan tiga provinsi di Papua dan IKN.

Menurut dia, Komisi II DPR akan menentukan waktu yang tepat untuk membahas berbagai hal terkait Pemilu 2024 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Saat ini baru tahapan pemilu, belum masuk kepada penetapan dapil dan lain sebagainya," katanya.(*)

Baca Juga:

Yenny Wahid Serukan Politisi Tidak Gunakan Isu SARA Jelang Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Jual ORI-020 Dengan Bunga 4,95 Persen
Indonesia
Pemerintah Jual ORI-020 Dengan Bunga 4,95 Persen

Penerbitan ORI-020 merupakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel keenam selama 2021, setelah ORI-019 pada Januari, SR-014 pada Februari, SWR-002 pada April, SBR-010 pada Juni dan SR-015 pada Agustus.

Kenakan Jas dan Sarung, Jokowi Bertolak ke Lampung Buka Muktamar NU
Indonesia
Kenakan Jas dan Sarung, Jokowi Bertolak ke Lampung Buka Muktamar NU

Berdasarkan foto yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Jokowi tampak mengenakan pakaian jas berwarna abu-abu yang dipadukan dengan sarung berwarna hijau dalam kunjungan kerjanya kali ini.

Pesawat Rimbun Air Jatuh Diduga akibat Cuaca Buruk
Indonesia
Pesawat Rimbun Air Jatuh Diduga akibat Cuaca Buruk

Pesawat Rimbun Air kargo seri Twin Other 300 PK-OTW telah ditemukan di atas gunung 3,5 kilometer dari Bandara Bulorai.

KPK Garap Sekretaris Dirut Jasindo
Indonesia
KPK Garap Sekretaris Dirut Jasindo

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SLH," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (30/8).

Penindakan yang Ngebut di Jalan Tol Menuai Kritik
Indonesia
Penindakan yang Ngebut di Jalan Tol Menuai Kritik

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai semestinya pengguna jalan tol mendapat garansi jaminan keselamatan dan fasilitas-fasilitas yang memadai.

Pemprov DKI Pastikan Bioskop Belum Dibuka, Wagub: Tunggu Ya Sabar
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Bioskop Belum Dibuka, Wagub: Tunggu Ya Sabar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bioskop belum resmi dibuka, meski pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau.

Bawaslu Bandung Gelar Sekolah Politik Bagi Warga Usia di Bawah 30 Tahun
Indonesia
Bawaslu Bandung Gelar Sekolah Politik Bagi Warga Usia di Bawah 30 Tahun

Bukan hanya mengenai seberapa meningkatnya partisipasi warga Bandung dalam perhelatan pemilu mendatang. Namun juga, diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat.

35 Ribu Orang Bekerja Dalam Program Padat Karya Sanitasi Pesantren
Indonesia
35 Ribu Orang Bekerja Dalam Program Padat Karya Sanitasi Pesantren

Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK).

Usai Diperiksa KPK, Kadis PUPR Kabupaten Bogor Irit Bicara
Indonesia
Usai Diperiksa KPK, Kadis PUPR Kabupaten Bogor Irit Bicara

Seusai diperiksa penyidik KPK, Soebiantoro irit bicara. Pria berkacamata ini keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 14.31 WIB.

Bayar Saat ke Kamar Kecil, Erick Perintahkan Pertamina Gratiskan Toilet di SPBU
Indonesia
Bayar Saat ke Kamar Kecil, Erick Perintahkan Pertamina Gratiskan Toilet di SPBU

Saya minta nanti seluruh kerja sama dengan pom bensin (SPBU) swasta yang di bawah Pertamina toiletnya tidak boleh bayar, harus gratis," ujar Erick Thohir.